Pemerintah kembali memberikan penghargaan Adipura 2018 kepada sejumlah daerah terkait pengelolaan sampah di daerahnya. Penghargaan ini diberikan kepada 135 kabupaten/kota.
Selain penghargaan Adipura, pemerintah pusat juga memberikan penghargaan Nirwasita Tantra 2018 bagi Provinsi Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Sedangkan untuk kota besar diberikan kepada Kota Surabaya dan Tangerang, kota sedang yaitu Kota Cimahi dan Surakarta, kota kecil yaitu Kota Bontang dan Payakumbuh.
Penerima penghargaan Nirwasita Tantra 2018 untuk tingkat untuk kabupaten besar yaitu Lumajang dan Bandung, kategori kabupaten sedang Pesisir Selatan dan Boyolali, serta kabupaten kecil Bangka Tengah dan Dharmasraya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
KOMPAS/ICHWAN SUSANTO–Wapres Jusuf Kalla memberikan penghargaan Adipura 2018 kepada sejumlah daerah yang diterima kepala daerah, Senin (14/1/2019) di Jakarta
Penerima penghargaan Green Leadership Pimpinan DPRD/pimpinan komisi yang membidangi lingkungan hidup pada 2018 untuk tingkat provinsi adalah Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Jawa Timur. Adapun untuk tingkat kota adalah Kota Bontang, Cimahi, Surakarta, Payakumbuh, dan Tangerang. Untuk tingkat kabupaten adalah Kabupaten Boyolali, Bangka Tengah, Dharmasraya, Pesisir Selatan dan Bandung.
Dihidupkan lagi
Program Adipura dikembangkan sejak tahun 1986. Pada tahun 1998 program ini terhenti karena situasi politik dalam negeri. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian saat itu, bahwa seluruh kota di Indonesia mengalami penurunan kebersihan sehingga pada tahun 2002 program ini mulai lagi dengan segala evolusinya.
Wapres Jusuf Kalla mengatakan, Adipura yang sempat terhenti karena suasana politik pasca-1998 diaktifkan kembali tahun 2002. Menurutnya, penilaian Adipura perlu diadakan untuk memunculkan suasana kompetisi antardaerah dalam hal kebersihan.
Ia mengatakan pengelolaan sampah memerlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat secara baik. Partisipasi masyarakat ini pun menurutnya perlu ditingkatkan oleh pemerintah daerah. Ia memberi contoh agar daerah memiliki peraturan daerah yang mewajibkan tiap pemilik rumah bertanggungjawab atas kebersihan selokan masing-masing.
“Kalau hal ini ada, Jakarta misalnya akan punya lebih dari 2 juta petugas kebersihan baru (rumah tangga),” kata Kalla dalam seremoni pemberian penghargaan Adipura di Auditorium Manggala Wanabakti Jakarta, Senin (14/1/2019).
Siti mengatakan, dari waktu ke waktu pemerintah terus menyesuaikan kriteria dalam penghargaan Adipura ini. “(Ini) untuk menjaring kota-kota yang betul-betul tepat menyandang gelar kota bersih dan nyaman, sekaligus dengan kepemimpinan green yang mengemuka dari kepala daerah dan juga pimpinan Dewan, DPRD, sebagai lembaga yang secara fungsional politik program lingkungan ini,” kata Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di hadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam seremoni pemberian penghargaan Adipura.
Melalui Program Adipura diharapkan agar seluruh kota di Indonesia sedikitnya dapat mencapai tiga hal. Pertama, sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pada tahun 2018 sudah harus dilaksanakan kewajiban pemda untuk menutup Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang masih menggunakan sistem pembuangan terbuka (open dumping). Sistem ini harus digantikan dengan TPA dengan sistem lahan urug saniter (sanitary landfill) atau sekurang-kurangnya sistem lahan urug terkendali (controlled landfill).
Kedua, untuk memenuhi target nasional pengelolaan sampah sesuai Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Program Adipura penting untuk mencapai target pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah 70 persen pada tahun 2025. Sehingga, pada 2025 seluruh sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dapat dikelola 100 persen.
“Artinya tidak ada lagi sampah yang dibiarkan begitu saja,”kata dia.
Ketiga, mendorong penerapan sistem pengelolaan sampah secara terpadu mulai dari hulu sampai dengan hilir di setiap kabupaten/kota.
Kriteria penting
Siti Nurbaya melanjutkan, dalam pelaksanaan Program Adipura periode 2017-2018 ini telah dilakukan penilaian terhadap 369 kabupaten/kota se-Indonesia, atau sebanyak 72 persen dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.
Dalam penilaian saat ini, Dewan Pertimbangan Adipura dan pemerintah mengembangkan kriteria penting, yaitu bahwa seluruh kota tidak lagi menggunakan TPA open dumping karena dimandatkan dalam UU 18 Tahun 2008. Selain itu juga disertai kewajiban menyusun dokumen kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah (Kebijakan dan Strategi Daerah/Jastrada) sebagaimana dimandatkan dalam Perpres 97 Tahun 2017.
Penghargaan Anugerah Adipura Kencana merupakan penghargaan tertinggi diberikan kepada kota yang menunjukkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Tahun ini dengan kriteria Adipura Kencana yang sangat ketat dalam hal pengelolaan sampah dan good environtmental governance, dan keberlanjutannya.
Anugerah Adipura diberikan kepada kota yang mampu menunjukkan kinerja pengelolaan lingkungan yang baik. Beberapa kota penerima Adipura pada tahun sebelumnya ternyata mengelola TPA-nya dengan open dumping sehingga pada tahun 2018 tidak mencapai kriteria yang dipersyaratkan. Setelah dievaluasi dengan kriteria ketat tersebut, sebanyak 119 kota memenuhi kriteria dimaksud untuk mendapatkan Anugerah Adipura.
Sertifikat Adipura diberikan pada kota yang berhasil meningkatkan kinerja secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 10 kota memenuhi kriteria ini.
Plakat Adipura diberikan kepada kota yang mempunyai sarana dan prasarana pengelolaan sampah terbaik antara lain pasar terbaik, terminal terbaik, taman kota terbaik, hutan kota terbaik dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) terbaik. Sebanyak 5 Kota berhasil mencapai kriteria ini dan mendapatkan Plakat Adipura.
Inovasi pengurangan sampah
Penghargaan yang terakhir diberikan kepada kota-kota yang mempunyai inovasi penting dalam pengurangan sampah melalui implementasi pembatasan kantong plastik sekali pakai serta meningkatkan daur ulang plastik melalui TPS 3R (Reuse, Reduce, dan Recycle) dan Bank Sampah. Saat ini beberapa kota telah melakukan pelarangan penggunaan plastik sekali pakai seperti Banjarmasin, Balikpapan, Padang, Kota Bogor, Denpasar, Jambi, Bandung, serta Provinsi Bali.
“Kita ketahui bersama bahwa kantong plastik belanja hanya digunakan sekali, kemudian dibuang dan ternyata tidak terurai dalam ratusan tahun. Itulah sebabnya begitu banyak kantong plastik yang berada di lingkungan, bukan hanya di daratan tetapi juga di lautan,” kata dia.
Dengan demikian inovasi dari kota yang membatasi penggunaan kantong plastik mendapatkan penghargaan inovasi pengurangan sampah. Saat ini 11 kota mendapatkan Penghargaan Kinerja Pengurangan Sampah 2018. Ini merupakan penghargaan yang baru dilakukan tahun ini dan akan terus dikembangkan pada tahun-tahun berikutnya.
Sementara penghargaan Nirwasita Tantra atau Green Leadership Award, yaitu penghargaan Pemerintah kepada Kepala Daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan kepada Pimpinan DPRD. Penghargaan kepada kepala daerah diberikan atas kepemimpinan pemahaman dan aktualisasi kepala daerah dalam fungsi politik eksekutifnya terhadap isu-isu lingkungan, respon kebijakan Kepala Daerah dalam menjawab persoalan lingkungan hidup serta inovasi dan kepemimpinan Kepala Daerah dalam merespon persoalan lingkungan hidup.
Penghargaan green leadership juga diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dinilai aktualisasinya dengan komitmen dan dukungan implementasi pada aspek-aspek kunci lingkungan hidup dan sumberdaya alam di daerah, seperti pengelolaan sampah, masyarakat adat tenurial, akses kelola hutan, serta respon DPRD terkait pengawasan anggaran dan dukungan politik dalam menyelesaikan persoalan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam, serta inovasi politik DPRD dalam fungsi politik legistlatif, yaitu legislasi, pengawasan dan anggaran serta fungsi representasi.
“Diharapkan apresiasi kepada kepala daerah dan pimpinan DPRD akan mampu mendorong orientasi kepemimpinan daerah dalam menerapkan prinsip kepemimpinan hijau, yaitu kepemimpinan daerah berwawasan lingkungan yang mendorong dan mendukung kebijakan dan langkah-langkah aksi dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh warga negara serta dalam pengelolaan sumber daya alam,” kata Siti.
ICHWAN SUSANTO / LAKSANA AGUNG SAPUTRA
Editor YOVITA ARIKA
Sumber: Kompas, 14 Januari 2019
