Inovasi teknologi yang dihasilkan lembaga riset dan perguruan tinggi di Indonesia sulit dikembangkan hingga memiliki nilai tambah ekonomi. Itu disebabkan dukungan berbagai pihak terkait minim dan belum bersinergi.
Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Jumain Appe menyatakan hal itu seusai jumpa pers, Senin (16/10), di Jakarta.
Jumain menjelaskan, tingkat kesiapan inovasi (IRL) dijabarkan dalam empat faktor pendukung, yakni tingkat kesiapan teknologi (TRL), manufaktur (MRL), pemasaran, dan kesiapan investasi. Jika hanya mengembangkan teknologi tanpa dukungan tiga faktor itu, nilai tambah ekonomi tak tercapai. “Ada teknologi canggih, tapi tak ada modal dan mesin untuk fabrikasi serta tak ada akses jaringan pemasaran, maka hilirisasi tidak akan terjadi,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hilirisasi inovasi teknologi di lingkup nasional butuh sinergi kementerian terkait, lembaga riset, dan industri. Di tingkat kementerian terkait seharusnya di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian.
Sayangnya, Kemristek dan Dikti yang semula di bawah Kemenko Perekonomian dialihkan ke Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Untuk memperkuat sinergi, empat pihak terkait seharusnya di bawah koordinasi Menko Perekonomian.
Menurut Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Fajar Harry Sampurno, saat ditemui pada ITB CEO NET & Technopreneurship Festival 2017 di Bandung, Jawa Barat, Kamis (12/10), inovasi teknologi belum bisa diproduksi massal. Itu karena industri masih belum siap.
“Belum ada aturan Manufacture Readiness Level di Kementerian Perindustrian yang mengukur kesiapan proses manufaktur setiap perusahaan,” kata Sampurno. Kementerian BUMN dan Kementerian Perindustrian menyiapkan MRL, yang menguraikan kesiapan sumber daya manusia dan proses manufaktur. Saatnya MRL ditingkatkan untuk membangun industri nasional.
Program Insentif
Untuk mendorong pemanfaatan inovasi teknologi, Kemristek dan Dikti menerapkan program insentif bagi perusahaan pemula berbasis teknologi. Program yang dirintis sejak 2015 kini bisa menghimpun 661 perusahaan, meliputi 52 perusahaan pada 2015, 151 peserta pada 2016, dan 458 peserta pada 2017.
“Tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran perusahaan pemula berbasis teknologi dengan dana total Rp 105 miliar,” kata Direktur Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi Kemristek dan Dikti Retno Sumekar.
Program ini terkait dengan program 1.000 start up atau pemula yang dicanangkan Kemristek dan Dikti. Hal itu bertujuan mendukung Nawacita poin ke-6 dan ke-7, yakni meningkatkan produktivitas masyarakat, daya saing di pasar internasional, serta mewujudkan kemandirian ekonomi.
Program itu lebih difokuskan untuk menambah jumlah pengusaha kecil bagi ekonomi mikro. Untuk menggerakkan ekonomi nasional, perlu sekitar 2 persen dari jumlah total penduduk Indonesia jadi pengusaha berbasis teknologi. “Saat ini jumlah pengusaha di Indonesia sekitar 3,2 juta orang,” kata Jumain. (YUN)
Sumber: Kompas, 17 Oktober 2017
