Tiga hari berlalu. Peringatan Hari Bumi yang bertema “Melek Lingkungan dan Perubahan Iklim”, di Indonesia diperingati dengan kegiatan penanaman mangrove oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Partai Nasdem di sepanjang Pantai Utara Jakarta.
Urusan seremonial tanam pohon, mangrove, dan beragam pameran serta diskusi tentang keberlanjutan terus berlangsung.
Setiap peringatan hari lingkungan hidup juga diberikan anugerah Kalpataru kepada masyarakat yang melakukan kegiatan merawat bumi. Kebanyakan para penerima Kalpataru adalah masyarakat biasa yang memiliki keterbatasan akses.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah lembaga mengadakan beragam lomba inovasi untuk merespons kerusakan lingkungan atau tantangan menghadapi perubahan iklim. Upaya pengurangan penggunaan tas keresek tertatih bahkan mundur.
Kepada para pengusaha, pemerintah menganugerahkan penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) yang penilaiannya dikoordinasikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Proper adalah program untuk mendorong ketaatan industri pada peraturan lingkungan hidup.
Jika memenuhi standar ketaatan, perusahaan dapat peringkat biru. Jika sudah berupaya tetapi ada aspek tidak terpenuhi, perusahaan dapat peringkat merah. Peringkat hitam jika tak ada niat untuk taat.
Dampak
Beragam program pemerintah tersebut belum menyentuh persoalan mendasar dari pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam.
Proper rentan bias penilaian, sementara Kalpataru tidak terjamin keberlanjutannya karena masyarakat penerimanya dibiarkan sendirian mengerjakan aktivitas perawatan buminya. Patih Laman dari suku Talang Mamak di Kabupaten Indragiri Hulu menerima Kalpataru 2003 karena menahan masuknya perkebunan kelapa sawit. Kini rumahnya telah dikepung kelapa sawit. Hasil kerja penerima Kalpataru 1991, Pulu Rauf, berupa pohon-pohon yang menunjang ekonomi di Kabupaten Gorontalo telah lenyap. Kalpataru tak bermakna tanpa pendampingan dan perluasan kegiatan di berbagai wilayah.
KOMPAS/LUCKY PRANSISKA–Pohon mangrove Avicennia marina, Bruguiera sp, bermunculan tumbuh di Pantai Walakiri, Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Kamis (23/3). Selain berfungsi untuk menjaga abrasi, keberadaan pohon magrove tersebut sebagai objek wisata andalan yang banyak dikunjungi wisatawan di Waingapu.
Sementara hingga kini terus ada tantangan klasik, yakni peraturan sektoral yang carut marut. Terkait kehutanan, tumpang tindih terjadi antara KLHK dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (untuk pertambangan), dan dengan Kementerian Pertanian (untuk perkebunan).
Terkait pengakuan masyarakat hukum adat dan hutan adat yang diamanatkan Putusan MK Nomor 35 Tahun 2012 yang mengeluarkan hutan masyarakat adat dari hutan negara, setidaknya ada empat kementerian terlibat: KLHK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pengakuan sekitar 8,23 juta hektar hutan adat yang dipetakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara kini dalam antrean panjang yang lamban.
Tantangan terkini adalah moto Presiden Joko Widodo “Kerja, Kerja, Kerja”, terutama dalam menggenjot pembangunan infrastruktur. Demikian cepatnya kerja dilakukan hingga pertimbangan aspek lingkungan kadang terabaikan.
Kasus bermunculan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diabaikan. Contohnya pada reklamasi Teluk Jakarta, amdal pada kasus kereta cepat Jakarta-Bandung, juga KLHS yang disusulkan untuk Pegunungan Kendeng setelah terjadi konflik antara masyarakat dan industri semen.
Pemegang kunci
Indonesia diibaratkan rumah yang menyimpan kekayaan, sementara pemerintah adalah kepala rumah tangga pemegang kebijakan tentang apa yang wajib dilakukan, boleh dilakukan, dan yang tidak boleh dilakukan.
Tujuan utama pengusaha mencari keuntungan tidak lah keliru. Namun, cara bagaimana mendapatkannya, pemerintah yang wajib mengatur dan memastikan peraturan tersebut ditaati melalui penegakan hukum. Catatan tahun 2016 menunjukkan ada peningkatan kegiatan penegakan hukum lingkungan. Pengusaha yang patuh hukum sepantasnya mendapat insentif untuk meningkatkan usahanya.
Di sisi lain, prinsip tersebut baru bisa diterapkan dengan mengandaikan adanya pemerintahan yang baik (good governance) yang bercirikan: transparan dan akuntabel. Tanpa pemenuhan prasyarat tersebut, kedua pihak akan saling menyandera.
Persoalan keberlanjutan pembangunan tak dapat menafikan peran masyarakat adat. Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-15 menulis, dari 1,6 miliar orang yang tergantung kehidupannya pada hutan, sekitar 70 juta di antaranya adalah masyarakat adat atau penduduk asli. Anton Novenanto, sosiolog Universitas Brawijaya, mengatakan, masyarakat adat memiliki pengetahuan akan alam turun-temurun dan identitas mereka lahir dari relasi dengan alam.
Maka, peran masyarakat adat dalam proses pembangunan berkelanjutan tak terbantahkan. Janji Presiden Joko Widodo yang disampaikan di hadapan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan janji melakukan percepatan pengakuan serta pengembalian hak-hak masyarakat adat sepantasnya dipenuhi demi pengaturan “rumah tangga” yang berkelanjutan.
Epistema bersama Huma dan beberapa organisasi masyarakat sipil mencatat, lebih dari 70 tahun masyarakat adat tak diakui eksistensinya. Presiden Jokowi akan tercatat sebagai kepala negara pertama Indonesia yang memecah kebuntuan relasi antara negara dan masyarakat adat apabila segera merealisasikan Putusan MK Nomor 35. Hal ini sejalan dengan apa yang terus dikumandangkan Jokowi: memperkecil ketimpangan.
Saat ini dua pertiga masyarakat adat hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan. Namun, wilayah itu menjadi kantong kemiskinan (Kompas, 4/1). Tanpa pembenahan regulasi, kebijakan yang berpihak, serta pelibatan masyarakat adat, Indonesia bisa-bisa hanya terus bermimpi tentang pencapaian SDGs.–(BRIGITTA ISWORO LAKSMI)
—————
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 25 April 2017, di halaman 14 dengan judul “Mari Terus Bermimpi tentang SDGs”.
