Empat komunitas adat di Indonesia berpotensi punah, yakni Orang Rimba di Jambi, Punan di Kalimantan Utara, Tobelo Dalam di Maluku Utara, dan Cek Bocek di Nusa Tenggara Barat. Ancaman kepunahan itu terutama dipicu masalah ekologi politik dan penyebaran penyakit menular dalam taraf mengkhawatirkan.
Selasa (19/4), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengundang para peneliti Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, serta Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk memaparkan hasil riset mereka tentang kondisi kesehatan Orang Rimba, di Jakarta. Sebelumnya, Tim Eijkman menemukan tingginya sebaran malaria dan hepatitis B pada Orang Rimba di Bukit Duabelas.
“Tiga kasus yang jadi fokus kami, yaitu Punan, Tobelo Dalam, dan Cek Bocek, merupakan amanat Paripurna Komnas HAM dan hasil Inkuiri Nasional. Mereka mengalami kriminalisasi di tanah mereka sendiri. Sementara kasus Orang Rimba adalah inisiatif kami setelah ada laporan dari media, terutama setelah melihat hasil riset dari Eijkman,” kata anggota Komnas HAM, Sandra Moniaga. Empat komunitas adat itu tak punya suara sehingga pihaknya harus berinisiatif mendalaminya meski tak ada laporan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Mimin Dwi Hartono, peneliti dari Komnas HAM, lembaganya memantau soal Orang Rimba sejak 2007, terutama setelah ada laporan konflik dengan taman nasional. Komnas HAM kembali turun ke Orang Rimba setelah laporan kematian beruntun karena sakit pada 2015.
“Saat itu, kami menerbitkan rekomendasi penanganan ke pemerintah daerah dan pusat. Dari hasil riset Eijkman, profil kesehatan Orang Rimba mengkhawatirkan, menunjukkan belum ada tindak lanjut,” katanya.
Orang Rimba
Deputi Direktur Eijkman Herawati Sudoyo Supolo mengatakan, pada Desember 2015, lembaganya meneliti komunitas Orang Rimba di Bukit Duabelas. “Riset ini dilakukan awalnya atas permintaan Warsi. Selain meneliti genetika, kami meneliti penyakit terkait genetika, yakni malaria dan hepatitis B,” katanya.
Pengambilan sampel dilakukan pada 583 Orang Rimba dari total populasi mereka 3.640 orang. Survei pada pertengahan Desember 2015 meliputi 12 rombong di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Sarolangon (300 orang), Tebo (113 orang), dan Batanghari (170 orang).
Berdasarkan hasil riset, tingkat hepatitis B pada Orang Rimba di Bukit Duabelas 33,9 persen dan malaria 24,6 persen. Angka prevalensi hepatitis B dan malaria pada Orang Rimba disebut hiperendemis. Adapun prevalensi malaria 24 persen atau 240 kasus per 1.000 orang. Angka itu tertinggi di Indonesia saat ini.
“Riset pada Orang Rimba ini bukan surveilans kesehatan, itu wewenang Kementerian Kesehatan, tetapi selama ini datanya tak ada. Karakter Orang Rimba yang terisolasi sebenarnya mudah ditangani,” kata Herawati.
Menurut Sandra, riset Eijkman tentang kondisi kesehatan Orang Rimba penting karena jadi dasar penanganan secara serius. Harapannya, ada riset lebih lanjut kesehatan Orang Rimba di komunitas lain. “Ini mendorong pemerintah agar serius memenuhi hak kesehatan Orang Rimba,” ujarnya. (AIK)
——————
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 April 2016, di halaman 14 dengan judul “Empat Komunitas Adat Terancam Punah”.
