Home / Artikel / EBT di Indonesia Timur

EBT di Indonesia Timur

Pada 2 Juli 2018, Presiden Joko Widodo meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu di Sidrap, Sulawesi Selatan.

Pembangunan pembangkit ini seiring semangat pemerintah meningkatkan porsi energi baru terbarukan (EBT) hingga 23 persen dari total bauran energi nasional pada 2025.

Harian Kompas pada hari yang sama dalam rubrik Nusantara halaman 24 mengilustrasikan prosesnya sejak 2012.

Ada tiga lokasi pembuatan komponen, yakni di Cilegon-Indonesia, Spanyol, dan China. Tiang pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) dibuat di Cilegon, sistem turbin dan hub diproduksi di Spanyol, dan bilah (daun) baling-baling di Tiongkok. Ketiga komponen diangkut dengan kapal ke lokasi perencanaan dan pembuatan komponen PLTB sejak 2012 dan akhirnya diangkut ke Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan.

Untuk keperluan itu, pelabuhan penumpang Parepare disesuaikan konstruksinya untuk mengakomodasi beban dan transportasi komponen-komponen PLTB. Jalan dan jembatan baru harus dibuat agar komponen sampai ke perbukitan Sidrap, tempat instalasi PLTB. Bisa dibayangkan tingkat kesulitannya, kalau semua serba berukuran raksasa untuk dipasang pada tiang setinggi 137 meter.

Artinya, memasang infrastruktur energi seperti PLTB di Sidrap memerlukan rentetan pekerjaan panjang. Bukan hanya pembuatan komponen utama, transportasi, dan pemasangan instalasi saja, melainkan juga berbagai macam tambahan pekerjaan, seperti menyiapkan industri pendukung, infrastruktur jalan dan jembatan, peralatan baru, dan perangkat reparasi-pengelolaan.

Bisa jadi ongkos pekerjaan di luar pembuatan komponen, transportasi, dan instalasi PLTB lebih mahal, terutama jika pekerjaan tersebut dilakukan di wilayah Indonesia timur, yang industri dan fasilitas pendukung juga infrastruktur dan peralatan instalasi yang serba minim.

Agar peningkatan porsi EBT mencapai 23 persen tahun 2025, Kementerian ESDM telah menerbitkan peta jalan (road map) pengembangan EBT dengan energi laut, angin, air, dan surya.

NTT dan Papua
Sumber energi EBT melimpah di wilayah Indonesia timur. Apalagi realisasi rasio elektrifikasi 2017 untuk NTT dan Papua baru 61,02 persen dan 62,10 persen, jauh di bawah provinsi lain di Indonesia timur yang sudah di atas 80 persen.

Di NTT (dan bagian timur NTB), sumber EBT berasal dari laut, terutama karena banyaknya selat sempit di antara pulau-pulau yang membentang dari Pulau Sape sampai Alor. Selat-selat itu menghadap Samudra Hindia sehingga air yang mengalir antara Samudra Hindia dan Laut Flores akan bertambah kecepatannya.

Arus laut yang kuat menyimpan energi hidrokinetik sangat besar. Tahun 2011, saya menulis arus laut yang kecepatannya sangat rendah di Samudra Hindia (Laut Sawu). Hanya dalam orde cm/detik, saat melewati Selat Larantuka kecepatan bertambah hingga 3,8 m/detik. Selat Larantuka terletak di Kabupaten Flores Timur, di antara Pulau Flores dan Pulau Adonara. Lebar rata-rata selat 800 meter.

Arus laut Selat Larantuka dengan kecepatan sebesar itu menyimpan energi hidrokinetik hampir 30 kW per satuan luasan sapuan baling-baling. Apabila baling-baling PLTB dengan diameter 57 meter yang dipasang di Sidrap dibenamkan di Selat Larantuka, teoretis akan menghasilkan listrik 42 MW peak. Itu hanya 1 buah pembangkit listrik tenaga arus laut (PLTAL).

Bandingkan dengan di Sidrap yang jumlah turbin PLTB-nya 30 buah dengan kapasitas 75 MW. Besarnya daya listrik dari energi hidrokinetik arus laut ini berasal dari massa jenis (densitas) air laut yang jauh lebih besar dibandingkan massa jenis angin (baca udara), lebih kurang 830 kali massa jenis udara. Maka, kecepatan arus laut 3 m/detik atau lebih akan memberikan energi listrik yang sangat besar.

PLT air laut
April 2018, Menteri ESDM Ignasius Jonan menyampaikan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga air laut (PLTAL) terbesar di dunia dengan kapasitas 20 MW di Selat Larantuka. Baling-baling dan turbin PLTAL akan dipasang dengan digantungkan dan diintegrasikan dengan jembatan yang menghubungkan Kota Larantuka dengan Pulau Adonara.

Oleh Gubernur NTT Frans Lebu Raya, jembatan itu akan dinamai Jembatan Pancasila Palmerah. Konsorsium dari Belanda berencana berinvestasi dan membangun PLTAL berikut jembatannya, bekerja sama dengan Kementerian PUPR dan PLN.

Dari gambar-gambar yang dirilis pihak konsorsium, jembatan akan terdiri dari konstruksi sipil di ujung-ujung jembatan dan konstruksi terapung pada tengah jembatan. Di antara beberapa ponton apung di tengah jembatan, akan digantungkan baling-baling turbin.

Mirip dengan perencanaan pemasangan PLTB di Sidrap, Sulawesi Selatan, jika PLTAL Jembatan Pancasila Palmerah jadi dibangun, pihak konsorsium bersama pemerintah pusat dan daerah serta PLN perlu mengantisipasi pembuatan komponen, transportasi, dan instalasi PLTAL, yang berkaitan erat dengan aspek ekonomi, aspek kondisi tempat PLTAL akan dipasang, dan aspek regulasi.

Untuk aspek ekonomi, satu hal penting dalam pembangunan PLTAL adalah berusaha memaksimalkan potensi industri lokal dalam pembuatan komponen.

Komponen yang belum dapat dibuat sendiri akan dibuat di luar negeri, seperti baling-baling, sistem turbin, gearbox, dan generator. Komponen konstruksi jembatan sipil dan jembatan apung berupa ponton dan struktur yang menghubungkan antarponton dibuat di dalam negeri.

Galangan kapal
Kendala utama pengerjaan konstruksi skala besar di Indonesia timur adalah tiadanya industri manufaktur atau galangan kapal besar. Menurut Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), ada satu galangan kapal skala menengah di Makassar (PT IKI, 7.000 GT), sementara di Bitung, Ambon, Sorong, dan Jayapura skalanya kecil. Namun, di Provinsi NTT tidak ada galangan kapal. Maka, pilihannya adalah menggandeng industri galangan kapal besar di Jawa.

Karena Pelabuhan Larantuka kapasitasnya kecil dan tidak tersedia crane untuk bongkar muat, pemerintah daerah harus menyiapkan tempat perakitan (berth) yang cukup luas di pinggir pantai serta penyesuaian jalan dan jembatan agar dapat dilalui alat angkut berat.

Salah satu penyebab kegagalan proyek implementasi PLTAL di Selat Alas Lombok (NTB) yang diprakarsai Organisasi Pembangunan Industri PBB (UNIDO) adalah tiadanya crane. Crane untuk mengangkat prototipe PLTAL Kobold dari pinggir Pantai Labuhan Haji Lombok Timur, kemudian dicemplungkan ke laut (Worlen dan Erwandi, UNIDO 2015). Sampai sekarang, prototipe PLTAL tersebut masih teronggok di pinggir pantai Labuhan Haji sejak 2010.

Dapat disimpulkan pengembangan infrastruktur energi EBT tidak dapat dilepaskan dari visi Presiden Jokowi soal poros maritim dunia. Tersedianya infrastruktur maritim, industri maritim dan fasilitas pendukung kemaritiman, serta konektivitas maritim merupakan prasyarat utama terlaksananya pembangunan EBT dan non-EBT, terutama di Indonesia timur.

Apabila kita cermati pidato Presiden Jokowi tentang lima pilar utama agenda pembangunan Indonesia dan Lampiran Perpres Nomor 60 Tahun 2015 tentang dimensi pembangunan, ada benang merah hubungannya. Salah satu pilar utama pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah membangun infrastruktur dan konektivitas maritim (tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik), industri perkapalan, dan wisata bahari.

Dari Perpres No 60/2015 tentang dimensi pembangunan dapat disimpulkan bahwa dimensi pembangunan sektor unggulan di bidang maritim akan menjadi tumpuan terlaksananya kedaulatan energi dan listrik. Selanjutnya, kedaulatan energi akan meningkatkan pemerataan pembangunan antar-wilayah, terutama daerah tertinggal.

Strategi bangun EBT
Untuk menggapai visi tersebut, butuh waktu dan biaya tidak sedikit. Agar pengembangan EBT terus berjalan, diusulkan strategi solusi jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam solusi jangka menengah, pemerintah dapat mengarahkan proses manufaktur komponen pembangkit EBT di industri galangan kapal di Jawa.

Untuk proses transportasi dan instalasi pembangkit EBT, pemerintah melalui BUMN bergerak di bidang konstruksi atau energi untuk membuat kapal khusus yang dapat mengangkut komponen pembangkit sekaligus berfungsi sebagai crane.

Di Eropa telah banyak kapal khusus yang digunakan untuk memasang PLTB di lepas pantai. Kapal khusus yang dilengkapi dengan empat tiang pancang dan crane kapasitas besar, dapat mengangkut tiang PLTB, turbin, sekaligus baling-balingnya ke tengah laut.

Di laut, empat tiang pancang diturunkan dan dipancangkan sehingga badan kapal dapat terangkat dari permukaan air. Setelah posisinya stabil, dapat dimulai proses instalasi. Kapal khusus tersebut dapat memasang PLTB lepas pantai atau PLTAL di selat-selat yang ribuan jumlahnya di Indonesia timur.

Untuk solusi jangka panjang, pemerintah dapat menjadi koordinator membuat kluster industri kemaritiman atau perkapalan di Indonesia timur. Kluster ini penting agar pembuatan komponen, baik pembangkit EBT maupun non-EBT—seperti kapal, bangunan lepas pantai untuk industri migas dll—dapat berlangsung efisien dan efektif, tidak hanya bergantung pada industri di Pulau Jawa.

Kluster industri kemaritiman dapat dibuat beriringan dengan rencana pengembangan dan eksploitasi blok migas Masela di Maluku Tenggara. Dibutuhkan kapal logistik yang cukup banyak apabila blok Masela beroperasi.

Selain komponen pembangkit EBT, kluster industri tersebut juga dapat memproduksi kapal pembangkit listrik (Marine Vessel Power Plant) kecil-kecil yang dapat dioperasikan di pulau-pulau terpencil dan perbatasan.

Usulan-usulan di atas diharapkan dapat membantu memaksimalkan pemanfaatan potensi ekonomi maritim Indonesia yang besarnya 1,2 triliun dollar AS, sekaligus menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

Erwandi Perekayasa Utama Pusat Teknologi Rekayasa Industri Maritim BPPT

Sumber: Kompas, 5 September 2018

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: