Home / Berita / Dunia Gagal Lindungi Tenaga Kesehatan

Dunia Gagal Lindungi Tenaga Kesehatan

Setidaknya 3.000 tenaga kesehatan dari 79 negara telah meninggal selama pandemi Covid-19, dan Indonesia termasuk negara dengan angka kematian tenaga kesehatan tinggi.

Tenaga kesehatan menjadi garda depan dalam menghadapi pandemi Covid-19, namun keselamatan dan hak-hak sosial mereka belum terlindungi. Setidaknya 3.000 tenaga kesehatan dari 79 negara telah meninggal selama pandemi dan Indonesia termasuk yang mengalami kematian tenaga kesehatan paling tinggi.

“Amnesty International telah mengumpulkan informasi dari 63 negara dan teritori di seluruh dunia tentang pengalaman tenaga kesehatan selama pandemi, dan mengumpulkan data kematian sejawat mereka di 79 negara,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, di Jakarta, Senin (13/7/2020).

Dalam laporan ini, negara-negara dengan jumlah kematian tenaga kesehatan (nakes) tertinggi sejauh ini di antaranya Amerika Serikat sebanyak 507 orang, Rusia 545 orang, Inggris 540 orang termasuk 262 pekerja perawatan sosial, Brasil 351 orang, Meksiko 248 orang, Italia 188 orang, Mesir 111 orang, Iran 91 orang, Ekuador 82 orang dan Spanyol 63 orang, Indonesia 61 orang. Disebutkan, jumlah tenaga keseahtan yang jadi korban kemungkinan jauh lebih besar karena keterbatasan data pelaporan.

Untuk data korban tenaga kesehatan di Indonesia terakhir tercatat pada tanggal 12 Juni 2020, dibandingkan data di Amerika Serikat pada 6 Juli 2020, sehingga jumlahnya jauh lebih kecil dari kondisi saat ini. Data Ikatan Dokter Indonesia (IDI), sejauh ini jumlah dokter yang meninggal saja mencapai 61 orang. Menurut Humas IDI Halik Malik, korban meninggal sebagian terkonfirmasi positif, namun ada yang belum keluar hasil tesnya, meski gejala klinisnya Covid-19.

Pendataan Amnesty International Indonesia, seperti disampaikan Usman, jumlah dokter gigi yang meninggal karena Covid-19 sebanyak 6 orang. Sementara jumlah perawat yang meninggal disebut 23 orang.

Namun, Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhilah, yang turut dalam peluncuran ini mengatakan, jumlah perawat yang meninggal sebanyak 43 orang. Dengan data ini, jika ditotal jumlah tenaga kesehatan di Indonesia yang menjadi korban Covid-19 telah mencapai 110 orang.

“Kalau yang melapor tertular Covid-19 melalui sistem kita ada 167 orang, namun belum semua melaporkan diri dengan berbagai alasan. Kemarin saja, kami dapat laporan dari Jawa Timur ada 277 perawat di sana yang terpapar, jadi kalau dijumlah secara nasional ada lebih dari 400 orang lebih yg terpapar,” kata Harif.

Usman mengatakan, selain ancaman kematian karena Covid-19 dan beban kerja berlebih, para tenaga kesehatan (nakes) ini menghadapi ketidakadilan dengan tidak dibayar upanya hingga 2,5 bulan seperti terjadi di Sudan Selatan.

Banyak di antara tenaga kesehatan ini yang juga mengalami ancaman, termasuk penangkapan dan pemecatan, dari pihak berwenang dan atasan mereka ketika mengemukakan masalah keselamatan. Bahkan, dalam beberapa kasus, tenaga medis menjadi sasaran kekerasan dan stigma dari masyarakat.

“Di Malaysia juga ada peringatan agar tenaga kesehatan tidak menyampaikan kritik kepada pemerintah. Hampir semua situasi ini juga terjadi di Indonesia,” kata Usman.
Dalam laporan ini disebutkan, alat pelindung diri (APD) menjadi permasalahan utama yang menyebabkan banyaknya tenaga kesehatan meninggal. “Banyak kasus yang ditemukan di berbagai negara, nakes ini terpaksa memakai peralatan tidak memadai, misalnya jas hujan. Mereka juga harus membeli sendiri APD yang dibutuhkan dan mendaur ulangnya,” kata Usman.

Ancaman meningkat
Harif mengatakan, negara harus melindungi para tenaga medis dari paparan Covid-19 maupun tekanan sosial, termasuk stigma, selain juga memenuhi hak-hak mereka. “Satu perawat yang jadi korban, mewakili 1.000 orang yang seharusnya bisa mereka rawat,” tuturnya.
Menurut Harif, banyak perawat yang tertular Covid-19 justru yang tidak bertugas di rumah sakit rujukan. Hal ini diduga terkait dengan ketersediaan APD, yang saat ini masih jadi masalah bagi rumah sakit non rujukan, termasuk swasta, dan puskesmas.

“Dengan banyaknya OTG (orang tanpa gejala) kita saat ini bisa tertular di mana saja, bisa juga karena banyak perawat yang tak terfasilitasi rumah singgah, terpapar di transportasi umum, atau di rumah masing-masing. Bisa juga APD lengkap, tetapi kurang hati-hati, terutama saat melepas,” ungkapnya.

Harif menambahkan, risiko penularan bagi tenaga kesehatan juga terjadi karena masyarakat tidak jujur dengan riwayat kontak dan gejala yang dialami. Tak hanya itu, banyak fasilitas kesehatan tidak jujur menyampaikan telah merawat pasien Covid-19.
“Selain membahayakan publik juga tenaga kesehatannya sendiri. Faskes harus jujur, tetapi mereka juga harus dapat insentif, terutama rumah sakit swasta yang saat ini juga merawat pasien Covid-19,” kata dia.

Dia juga mengkhawatirkan, situasi saat ini bisa memburuk, terutama karena mobilitas warga kembali tinggi, sementara nakes sudah kewalahan dan kelelahan. “Gencaranya kampanye normal baru membuat orang euforia, seolah-olah sudah bebas. Sekarang kita perlu gerakan nasional yang masif, bahwa situasi masih bahaya dan negara serius mengatasi ini,” kata dia.

Data dari Google Covid-19 Community Mobility Trends hingga 10 Juli 2020 di Indonesia, kebanyakan mobilitas warga sudah mendekati kondisi normal sebagaimana minggu ketiga Januari hingg awal Februari 2020. Kegiatan yang hampir seperti semula yaitu di tempat kerja dan toko kelontong serta farmasi. Peningkatan aktivitas juga tercatat unuk kegiatan wisata dan retail.

Padahal, jumlah kasus di Indonesia terus meningkat dan korban jiwa terus berjatuhan. Laporan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, jumlah kasus di Indonesia menjadi 76.981 dengan penambahan 1.282 orang.

Penambahan kasus di Indonesia berdasarkan data Kementerian Kesehatan, laju penambahan tiap 10.000 kasus di Indonesia semakin cepat. Misalnya, jumlah kasus di Indonesia menjadi 10.000 pada 30 April atau 60 hari sejak diumumkannya kasus pertama. Berikutnya, kasus di Indonesia menjadi 20.000 pada 21 Mei atau hanya butuh 21 hari, dan seterunya dari 60.000 menjadi 70.000 hanya butuh waktu 6 hari.

Laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) termutakhir pada 8 Juli 2020 menunjukkan, kapasitas tes minimun 1/1000 populasi per minggu hanya bisa dipenuhi Jakarta, sehingga hanya daerah ini yang bisa dianalisis nilai postivity rate. Data menunjukkan, positivity rate di Jakarta dalam periode 22 Juni hingga 5 Juli masih di atas ambang batas WHO sebesar 5 persen.

Data terbaru dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, positivity rate Covid-19 di Jakarta pada periode 6 sampai 12 Juli 2020 sebesar 5,5 persen. Dalam periode satu minggu terakhir tersebut, telah dilakukan 3.569 tes per 1 juta penduduk per minggu. Itu menunjukkan, tingkat penularan di Jakarta kembali naik.
OlehAHMAD ARIF

Editor:EVY RACHMAWATI

SUMBER: KOMPAS, 14 Juli 2020

Share
%d blogger menyukai ini: