Terapan praktis untuk revolusi mental yang diusung presiden terpilih Joko Widodo terus dicari melalui berbagai pembahasan publik. Ada pandangan pula bahwa revolusi mental sudah dilaksanakan melalui berbagai program semenjak Joko Widodo menjabat Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.
”Perubahan dengan revolusi mental tidak boleh menjadi slogan semata. Perubahan yang diinginkan juga harus diiringi penyediaan sarana, fasilitas, atau modalitas yang dimiliki,” kata dosen Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, Haryatmoko, Selasa (14/10), di Jakarta, saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional ”Paradigma Baru Strategi Kebudayaan Indonesia”.
Menurut Haryatmoko, Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, sudah melaksanakan revolusi mental melalui beberapa kebijakan, seperti lelang jabatan, kartu sehat, kartu pintar, e-government, dan pengadaan barang pemerintah secara terbuka yang dipaparkan melalui internet. Kebijakan-kebijakan itu menjadi sarana perubahan revolusi mental.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Pendidikan karakter bukan satu-satunya perubahan untuk revolusi mental. Bahkan, yang ada sekarang adalah menuntut perubahan karakter hanya pada anak didik, tidak pada keseluruhan pemangku kepentingan pendidikan,” ujar Haryatmoko.
Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, Karlina Supelli, mengatakan, perubahan dalam revolusi mental adalah perubahan sederhana terhadap segala sesuatu yang berdampak buruk. Revolusi mental adalah perubahan kebiasaan atau transformasi nilai ke arah yang lebih baik. ”Kebiasaan yang perlu dikembangkan bergantung pada keragaman kebudayaan. Ini tidak perlu diseragamkan,” kata Karlina.
Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute Benny Susetyo berpendapat, perubahan dalam revolusi mental agar dimulai melalui pendidikan dasar. Revolusi mental ketika tidak menjadi gerakan sosial tidak akan menjadi apa pun. ”Idenya sederhana, revolusi mental itu mendidik menjadi manusia merdeka. Paradigma guru pendidik juga harus diubah menjadi tidak doktrinal, tetapi bersahabat dan inspiratif bagi murid,” kata Benny.
Buku PGRI
Terkait dengan revolusi mental tersebut, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meluncurkan buku Pendidikan untuk Transformasi Bangsa: Arah Baru Pendidikan untuk Perubahan Mental Bangsa, di Jakarta, Selasa.
Buku yang diterbitkan oleh Penerbit Buku Kompas bekerja sama dengan PGRI ini merupakan bahan dan intisari dari serangkaian diskusi dan refleksi pembicara internal dan eksternal PGRI. Bersama harian Kompas, PGRI menyelenggarakan Konvensi Pendidikan Nasional untuk menjaring pemikiran yang berkembang tentang pembaruan pendidikan.
Ketua Umum PGRI Sulistiyo menilai, revolusi mental tidak bisa hanya diartikan sesederhana pendidikan karakter, tetapi perlu reformasi sistem pendidikan nasional. Ada empat komponen dalam reformasi pendidikan itu, yakni revolusi manajemen makro pendidikan nasional, pendidikan daerah, satuan pendidikan, dan revolusi pembelajaran.
Gagasan revolusi mental yang dilontarkan presiden terpilih Jokowi, ujar Sulistiyo, sebaiknya menjadi paradigma pembangunan, khususnya pada sumber daya manusia. (NAW/LUK)
Sumber: Kompas, 15 Oktober 2014
