CATATAN IPTEK
Gelombang tsunami yang melanda pesisir Banten dan Lampung pada Sabtu, 22 Desember 2018 malam, ibarat pembunuh senyap. Sebanyak 437 orang meninggal dunia dan 10 orang hilang, tanpa pernah mendapatkan peringatan tentang bahaya yang mengancam mereka.
Kita memang belum memiliki sistem peringatan dini tsunami yang dipicu aktivitas gunung api. Sistem peringatan dini tsunami Indonesia atau yang dikenal sebagai InaTEWS (Indonesia Tsunami Early Warning System) yang dibangun setelah tsunami Aceh 2004 dan resmi beroperasi sejak 2008 hanya didesain untuk mengantisipasi tsunami yang dipicu gempa bumi. Karena tidak ada gempa, sistem pun tidak bekerja memberi peringatan di Selat Sunda.
KOMPAS/RIZA FATHONI–Aktivitas letupan abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda terpantau dari udara yang diambil dari pesawat Cessna 208B Grand Caravan milik maskapai Susi Air, Minggu (23/12/2018).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelum bencana ini, berbagai instansi kebencanaan di negeri ini seperti Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofiska (BMKG) maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tidak memiliki imajinasi bahwa Gunung Anak Krakatau bisa memicu tsunami, sehingga bahayanya tidak diantisipasi. Sejumlah skenario dan pelatihan menghadapi tsunami yang dilakukan sebelumnya, dipersiapkan menghadapitsunami akibat gempa dari zona subduksi Selat Sunda.
Gunung Anak Krakatau, yang terlahir kembali pada 1927, setelah kehancuran ibunya, Gunung Krakatau, yang meletus hebat pada 1883, memang belum dipandang sebagai ancaman, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Bahkan, oleh pelaku wisata di Banten atau pun Lampung, gunung yang sangat aktif ini hanya dijadikan sebagai daya tarik wisata.
Hingga dua minggu sebelum kejadian, Persatuan Hotel dan restoran Indonesia (PHRI) Serang, membawa wartawan berlayar mengunjungi Anak Krakatau yang saat itu tengah erupsi. Tujuannya untuk mempromosikan bahwa kawasan wisata di Anyer dan sekitarnya aman dari bencana.
Di antara arus dominan yang abai terhadap risiko tsunami dari Gunung Anak Krakatau, sebenarnya ada publikasi ilmiah yang memperingatkan ancaman ini. Pada tahun 2012, tiga peneliti dari Perancis T Gichetti, R Paris, dan K Kelfoun bersama peneliti tsunami yang bekerja di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Budianto Ontowirjo, mempublikasikan kajian mereka di jurnal Geological Society, London, dengan judul “Tsunami hazard related to a flank collapse of Anak Krakatau Volcano, Sunda Strait, Indonesia“.
Kajian ini memaparkan, sekalipun sebagian besar tsunami yang tercatat dalam sejarah dipicu oleh gempa bumi, namun erupsi gunung api juga bisa menjadi sumber tsunami. Secara spesifik juga disebutkan, Anak Krakatau di Selat Sunda yang saat itu mencapai ketinggian lebih dari 300 meter bisa memicu tsunami.
“Salah satu bahaya utama yang berasal dari Anak Krakatau adalah tsunami yang dipicu runtuhnya lereng (flank collapse), karena anak gunung ini tumbuh di lereng terjal kaldera yang terbentuk setelah letusan(Gunung Krakatau) tahun 1883,” sebut artikel ini.
Para peneliti ini bahkan telah memodelkan ketinggian gelombang dan waktu tibanya tsunami di pesisir Banten dan Lampung. Disebutkan, jika 0,28 kilometer kubik bagian tubuh Anak Krakatau ini longsorke arah barat daya, maka hal ini akan memicu tsunami.
Gelombang tsunami dengan kecepatan 80 -110 km per jam ini, pertama kali akan tiba di pesisir Banten sekitar 35-45 menit dengan ketinggian maksimum 2,9 meter di Carita dan 3,4 meter di Labuan. Tinggi tsunami dari pemodelan ini memang lebih rendah dibandingkan tsunami yang melanda pada 22 Desember 2018, yang menurut survei tim Tsunami and Disaster Mitigation Research Centre-Universitas Syiah Kuala tingginya mencapai 6,6 meter dan tinggi landaan ke daratan hingga 14 m. Namun, secara umum, hasil pemodelan Budianto dan timnya ini, sangat mendekati kenyataan.
Kajian ini sebenarnya juga sudah mengingatkan bahwa tsunami akibat runtuhnya sebagian tubuh Gunung Anak Krakatau ini bisa menjadi ancaman besar mengingat kepadatan penduduk dan aktivitas wisata serta industri di area terdampak. Disebutkan, dengan adanya jeda waktu puluhan menit kedatangan tsunami ke pesisir Banten dan Lampung, upaya deteksi dini keruntuhan lereng Anak Krakatau oleh instansi pemantau gunung api, yang didukung sistem peringatan dini yang baik di pantai, bisa mencegah bencana mematikan yang berpotensi terjadi.
Namun demikian, sebelum bencana kali ini penelitian ini nyaris tak dibicarakan, apalagi menjadi dasar bagi mitigasi bencana di Selat Sunda. Baru setelah terjadinya tsunami pada 22 Desember 2018, publikasi ilmiah ini dicari-cari. Padahal, selain kajian ini, penelitian terkait juga sudah memperingatkan tentang ancaman tsunami dari Krakatau, seperti penelitian Gegar Prasetya (2008). Kejadian ini seharusnya menjadi pelajaran penting.
Baru-baru ini para peneliti Indonesia telah mempublikasikan kajian ilmiah mereka di jurnal internasional berkualitas tentang aktifnya jalur-jalur patahan di daratan Pulau Jawa, yang berpotensi memicu bencana katastropik karena berimpit dengan kota-kota padat penduduk seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Kajian ini menguatkan data-data sejarah terntang perulangan gempa-gempa besar dan merusak di Jawa di masa lalu. (Kompas, 6 dan 7 Januari, 2019).
Kajian yang dilakukan peneliti Pusat Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Mudrik R Daryono secara detil memetakan jalur patahan di Lembang, Jawa Barat, lengkap dengan keberulangannya di masa lalu. Sedangkan kajian Endra Gunawan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang meliputi seluruh Pulau Jawa, membutuhkan pemetaan lanjutan yang lebih detil, seperti dilakukan Mudrik di Lembang.
Bencana geologi berupa gempa bumi dan tsunami hingga saat ini memang tergolong yang paling sulit dimitigasi mengingat periode keberulangannya belum bisa diketahui hingga skala hari apalagi detik. Namun, setelah serangkaian bencana yang mematikan dan kegagalan mengantisipasinya, saatnya kita menyimak hasil penelitian para ilmuwan yang sudah melalui peer review ini….AHMAD ARIF
Sumber: Kompas, 9 Januari 2019
