Home / Berita / Demokrasi Digital; Peluang di Antara Partitokrasi dan Tokenisme

Demokrasi Digital; Peluang di Antara Partitokrasi dan Tokenisme

Tahun 2014 menunjukkan, media sosial menjadi pedang yang tajam untuk kekuasaan. Di tahun ini, kemampuan warga pengguna internet (netizen) dalam mendorong demokratisasi diyakini makin bertambah matang. Namun, tantangan yang dihadapi demokrasi digital juga akan semakin banyak.


Deputi Direktur Public Virtue Institute John Muhammad, Sabtu (10/1), di Jakarta, menuturkan, ancaman demokrasi digital pada 2015 adalah partitokrasi, yaitu ketika elite partai membuat keputusan atas nama demokrasi, tetapi sebenarnya menelikung aspirasi publik. Tantangan lainnya adalah praktik tokenisme, yaitu menganggap kinerja pemerintahan selalu baik dan tak perlu dikritik.

”Jangan cepat berpuas diri, harus ada inisiatif agar kontrol netizen terus berkembang. Tokenisme dan partitokrasi bisa kita lawan,” kata John.

Namun, John mengingatkan, tokenisme dan partitokrasi saat ini tak cukup dilawan dengan gerakan kampanye menggunakan tagar (hashtag). Tak cukup pula sekadar bermain trending topic di media sosial.

Perlawanan harus dilakukan dengan memanfaatkan sumber data. ”Saya menantang aktivisme digital, termasuk diri saya sendiri, untuk lebih maju lagi bukan sekadar bermain trending topic dan tagar. Namun, juga harus siap dengan data pembanding,” kata John.

Koordinator Regional Safenet Damar Juniarto mengatakan, ancaman lain berasal dari UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terutama Pasal 27
Ayat (3 )yang mengatur mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik secara daring.

Ancaman itu menjadi nyata, karena, menurut catatan Damar, sudah ada 74 netizen yang dijerat dengan UU ITE dan 44 kasus di antaranya ada di tahun 2014. ”Kalau tak ada kelompok yang sadar dengan ancaman ini dan membiarkannya, maka akan bahaya,” kata Damar.

Perubahan
Dalam Temu Demokrasi Digital Indonesia 2014, aktivis gerakan digital, Ulin Yusron, mengatakan, sekarang media sosial tidak lagi cukup digunakan untuk lucu-lucuan. Media sosial harus dipakai untuk mendorong perubahan. Oleh karena itu, infrastruktur digital perlu dikembangkan. ”Pemerintah harus membangun infrastruktur internet yang murah dan bisa diakses semua orang,” katanya.

Suwandi Ahmad dari iLab juga menyoroti masih terbatasnya penetrasi internet. Tantangan di 2015 adalah bagaimana membuat internet terjangkau dan dapat diakses oleh semua orang.

Apa yang dikatakan Suwandi bukan mengada-ada. Blogger Arumbai Maluku, Almascatie, memberikan kesaksian tentang sulitnya akses internet di Indonesia bagian timur. Ia mencontohkan, perjuangan warga di pelosok Maluku yang harus berjalan dua hari ke ibu kota kabupaten sekadar untuk mengunggah foto kerusakan jalan di daerahnya ke media sosial. Dengan harapan, setelah foto diunggah, pemerintah terdorong untuk memperbaiki jalan di darahnya. ”Ketika orang bicara kemajuan internet, kami orang dari timur hanya menonton,” katanya.

Arief Azis dari Change.org mengatakan, setidaknya ada empat hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan demokrasi digital. Keempat hal itu adalah infrastruktur digital yang merata, masyarakat sipil yang mengerti digital, kepastian hukum, dan pejabat yang mendengar melalui kanal digital. ”Saya meyakini, arus demokrasi digital akan semakin signifikan dan didengar,” katanya. (AMIR SODIKIN)

Sumber: Kompas, 11 Januari 2015

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

x

Check Also

Indonesia Dinilai Tidak Memerlukan Pertanian Monokultur

Pertanian monokultur skala besar dinilai ketinggalan zaman dan tidak berkelanjutan. Sistem pangan berbasis usaha tani ...

%d blogger menyukai ini: