DAS Ciliwung; Ongkos Pemulihan Tinggi, tetapi Dibutuhkan

- Editor

Rabu, 5 Februari 2014

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banjir Jakarta yang berulang salah satunya dipicu kerusakan Daerah Aliran Sungai Ciliwung. Perhitungan Kementerian Kehutanan, pemulihan DAS itu membutuhkan dana Rp 1,4 triliun.

Menurut Direktur Perencanaan dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai Kementerian Kehutanan Eko Widodo Soegiri, Selasa (4/2), di Jakarta, dana itu untuk merehabilitasi lahan kritis, pembuatan dam, serta membuat sumur resapan dan biopori mulai dari Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, hingga Jakarta. ”Ini di luar ide membuat Waduk Ciawi dan sodetan Ciliwung-Cisadane,” ujarnya.

Sejak 2013, upaya konservasi air dan tanah itu menjadi bagian Rencana Terpadu Pengelolaan DAS Ciliwung. Program itu mencakup rehabilitasi/penanaman lahan kritis seluas 1.800 hektar, pembuatan 490.000 sumur resapan, 40 dam pengendali, dan 268 dam penahan. Kementerian Kehutanan, kata Eko, pada 2013 menganggarkan Rp 27 miliar untuk berbagai penanaman/rehabilitasi lahan di DAS Ciliwung.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

das ciliwung_thumb[3]”Tidak kuat kalau dilakukan Kementerian Kehutanan sendiri. DAS CIliwung ini dikeroyok bersama, yaitu Kementerian Kehutanan, Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, dan Bappenas,” kata Eko.

Pembuatan sumur resapan 100.000 unit (volume 1 meter x 1 meter x 2,5 meter) bisa menampung 3 juta meter kubik air. Penelitian Naik Sinukaban, Nana Mulyana, dari IPB dan Kemhut, air yang masuk ke Jakarta saat banjir 2012 mencapai 3,151 miliar meter kubik.

Air yang ditampung dan diserap sungai, danau, vegetasi, dan Kanal Banjir Timur serta Barat 2,338 miliar meter kubik. Sisanya, air tidak tertampung atau air liar yang membanjiri Jakarta, 1,317 miliar meter kubik.

Di tempat terpisah, Deputi Menteri LH Bidang Penaatan Hukum Lingkungan Sudariyono mengapresiasi upaya perbaikan kualitas DAS Ciliwung oleh Pemkab Bogor. Tahap awal 2013, Pemkab Bogor membongkar lebih dari 200 rumah/vila di Puncak yang melanggar tata ruang ataupun tak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Kementerian LH mendukung rehabilitasi lahan bekas vila untuk dihijaukan. Menurut rencana, lahan itu ditanami pepohonan kayu dan buah-buahan. (ICH)

Sumber: Kompas, 5 Februari 2014

Yuk kasih komentar pakai facebook mu yang keren

Informasi terkait

Mikroalga: Si Hijau Kecil yang Bisa Jadi Bahan Bakar Masa Depan?
Wuling: Gebrakan Mobil China yang Serius Menggoda Pasar Indonesia
Boeing 777: Saat Pesawat Dirancang Bersama Manusia dan Komputer
James Webb: Mata Raksasa Manusia Menuju Awal Alam Semesta
Harta Terpendam di Air Panas Ie Seum: Perburuan Mikroba Penghasil Enzim Masa Depan
Haroun Tazieff: Sang Legenda Vulkanologi yang Mengubah Cara Kita Memahami Gunung Berapi
BJ Habibie dan Teori Retakan: Warisan Sains Indonesia yang Menggetarkan Dunia Dirgantara
Masalah Keagenan Pembiayaan Usaha Mikro pada Baitul Maal wa Tamwil di Indonesia
Berita ini 69 kali dibaca

Informasi terkait

Sabtu, 14 Juni 2025 - 06:58 WIB

Mikroalga: Si Hijau Kecil yang Bisa Jadi Bahan Bakar Masa Depan?

Jumat, 13 Juni 2025 - 13:30 WIB

Wuling: Gebrakan Mobil China yang Serius Menggoda Pasar Indonesia

Jumat, 13 Juni 2025 - 11:05 WIB

Boeing 777: Saat Pesawat Dirancang Bersama Manusia dan Komputer

Jumat, 13 Juni 2025 - 08:07 WIB

James Webb: Mata Raksasa Manusia Menuju Awal Alam Semesta

Rabu, 11 Juni 2025 - 20:47 WIB

Harta Terpendam di Air Panas Ie Seum: Perburuan Mikroba Penghasil Enzim Masa Depan

Berita Terbaru

Artikel

James Webb: Mata Raksasa Manusia Menuju Awal Alam Semesta

Jumat, 13 Jun 2025 - 08:07 WIB