Daerah Antusias Keresek Berbayar

Sebagian Peritel Belum Menjalankan Kebijakan
Indonesia mulai melangkah dengan penerapan kantong plastik berbayar. Kebijakan yang mulai diuji coba pada Minggu (21/2), hingga 5 Juni 2016, ini diharapkan mengubah perilaku boros konsumsi plastik dan menumbuhkan kesadaran semua pihak untuk bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan.

Keresek berbayar-atau kantong plastik tak lagi gratis di ritel-telah dilaksanakan di beberapa kota dari 23 kota yang menjadi lokasi uji coba. Untuk sementara, pemerintah menerapkan harga minimal Rp 200 per kantong plastik, sesuai kesepakatan bersama Asosiasi Pengusaha Ritel Seluruh Indonesia (Aprindo), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

Cantolan harga minimum itu dinilai terlalu murah oleh para wali kota. Selain Wali Kota Balikpapan yang mengeluarkan surat edaran harga plastik Rp 1.500 per lembar, DKI Jakarta segera menyusul dengan harga Rp 5.000 per lembar dan Makassar Rp 4.500 per lembar plastik.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, kemarin, seusai mengikuti peringatan Hari Peduli Sampah Nasional, di Jakarta, mengatakan, harga Rp 5.000 bertujuan memaksa warga membawa kantong belanja sendiri. Harga Rp 200 dinilai terlalu murah bagi warga Jakarta yang dinilai mampu secara ekonomi.

Selain di ritel modern, ia merencanakan kebijakan serupa diberlakukan di pasar tradisional, khususnya pasar yang dikelola Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya. DKI Jakarta akan memakai regulasi peraturan gubernur atau bahkan peraturan daerah untuk melandasi kebijakan itu.

Djarot antusias menyambut program itu. Sebab, Jakarta memproduksi 6.500-7.000 ton sampah per hari, 15 persennya sampah anorganik, termasuk beragam jenis kemasan atau produk berbahan plastik. “Apa kita akan mewariskan sampah plastik kepada anak cucu kita selama 500-1.000 tahun?” ujarnya merujuk lama plastik terurai di alam.

Sosialisasi kepada warga
Pantauan Kompas di Jakarta, kebijakan itu baru diterapkan sebagian peritel berdasarkan surat edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Di minimarket di Stasiun Sudirman, sekitar 1,5 kilometer dari lokasi pencanangan kantong plastik berbayar di Jalan Imam Bonjol, dekat Bundaran Hotel Indonesia, pembeli hanya dikenai Rp 1 untuk kantong plastik. Pramuniaga setempat mengaku diberi tahu, tetapi beralasan masih sosialisasi kepada warga.

Di minimarket lain di Jalan Sabang, pembeli dipungut Rp 200 apabila tetap menginginkan kantong plastik. Khristina Ruth (23), pelanggan sebuah supermarket, menilai Rp 200 terlalu murah. “Mungkin bisa sekitar Rp 2.000 atau Rp 5.000. Jadi, saat orang belanja dan harus bayar plastik dengan harga segitu, ia akan belajar dari pengalaman dan bawa tas belanja,” tuturnya.

Di Palembang, Sumatera Selatan, itu baru dijalankan di sembilan ritel dengan harga Rp 200. Wali Kota Palembang Hanojoyo menerbitkan peraturan wali kota tentang pengurangan penggunaan kantong plastik.

Di Balikpapan, Kalimantan Timur, ritel-ritel modern memilih menerapkan harga Rp 200 daripada imbauan Wali Kota Balikpapan yang mematok harga minimal Rp 1.500. Pantauan Kompas di Hypermart, Pentacity Mal, Balikpapan, kemarin, harga Rp 200 per lembar plastik dimasukkan bukti pembelian.

Sementara itu, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengajak warga tak memakai keresek saat berbelanja dan beralih menggunakan tas belanja berbahan kain ataupun anyaman bambu yang bisa dipakai berulang kali. Meski demikian, Solo belum menerapkan kantong plastik berbayar karena dinilai kurang efektif menekan pemakaian kantong plastik. Warga yang mampu membayar akan memilih keresek saat berbelanja karena lebih praktis.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, yang mewakili Presiden, dalam peringatan Hari Peduli Sampah Nasional yang mengambil tema “Revolusi Mental Menuju Indonesia Bersih Sampah 2020”, mengajak warga untuk mengurangi, bahkan menghindari, plastik. Untuk itu, butuh edukasi dan mengubah perilaku.

“Kita bersama semua warga serentak mengurangi sampah plastik dengan tak boleh lagi memberikan kantong plastik secara gratis,” katanya di sela-sela kegiatan yang diikuti pencanangan kantong plastik berbayar serta peluncuran prangko Hari Peduli Sampah Nasional. Acara itu diikuti ribuan orang yang mayoritas relawan peduli lingkungan.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey berharap kegiatan itu bisa mengedukasi warga peduli pengurangan kantong plastik dengan membawa kantong belanja sendiri. Variasi penetapan harga di lapangan karena daerah belum mendapat surat edaran KLHK yang terbit 17 Februari 2016.

Tokoh lingkungan Emil Salim menekankan agar keresek berbayar tak malah membawa untung bagi pengusaha. “Harus masuk ke warga miskin,” ujarnya.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dalam telekonferensi telah menghitung penerapan kantong plastik berbayar di Bandung melalui peraturan daerah. Kantong plastik yang tak lagi gratis bisa menghemat Rp 1 miliar per hari atau Rp 360 miliar per tahun.

“Ini bisa digunakan untuk beli truk sampah, menolong rakyat miskin seperti dikatakan Pak Emil Salim, membangun pembangkit listrik (tenaga sampah), dan daur ulang,” ujarnya.

(ICH/C07/C08/BRO/MKN/COK/SEM/RAM/PRA/RWN/DEN/UTI/CHE/IKI/ACI/IDO)
—————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 22 Februari 2016, di halaman 13 dengan judul “Daerah Antusias Keresek Berbayar”.