Pada banyak diskusi dan kajian, peran mangrove bagi kehidupan teramat gamblang. Intinya, sabuk hijau pesisir itu melindungi manusia dari dampak buruk terkait ketersediaan pangan, air bersih, keberlanjutan permukiman, hingga mengurangi dampak buruk bencana alam. Namun, berpuluh tahun, kisah mangrove adalah cerita bersambung yang tak henti menyuguhkan kegetiran.
Di sekitar Nusakambangan, Cilacap, misalnya, setidaknya 7.000 hektar (ha) hutan mangrove hancur dalam 30 tahun terakhir. Di Segara Anakan, kehancuran mangrove diikuti sedimentasi berikut abrasi hingga punahnya 45 jenis ikan sidat, ikan bernilai jual tinggi.
Berdasarkan data Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pengelola Sumber Daya Kawasan Segara Anakan Cilacap, selama 100 tahun, 90 persen kawasan itu berubah jadi daratan. Pada 1984, luas perairan 2.905 ha, kini tersisa 400 ha (Kompas, 12/1/2015).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Kawasan mangrove seluas 1,08 juta hektar di Indonesia rusak,” kata Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hilman Nugroho pada seminar nasional ”Mangrove for Nation: Mangrove untuk Pembangunan Berkelanjutan” di Denpasar, Bali, Kamis (12/2), yang diadakan harian Kompas dan PT Pertamina.
Kementerian LHK menginisiasi Peta Mangrove Nasional yang dimulai di Jawa dan Sumatera. Upaya rehabilitasi mangrove pada 2010-2013 mencakup 31.675 ha di 423 kabupaten/kota dengan dana Rp 690 miliar.
Berdasarkan kajian, nilai fungsi ekosistem mangrove, termasuk jasa lingkungan, mencapai 95 persen. Sisanya berupa kayu.
Mangrove adalah rumah nyaman bagi biota pesisir bernilai ekonomi, seperti udang, kepiting, dan berbagai jenis ikan konsumsi. Akar mangrove menjaga perairan dari sedimentasi. Menjaga keutuhan mangrove juga memastikan air bersih tetap tersedia, selain menangkis deburan ombak yang mengancam permukiman atau sawah.
Peran nyata mangrove itu yang menginspirasi Aziil Anwar, penyuluh kehutanan di Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Majene, Sulawesi Barat. Pada 1990, Aziil memulai gerakan menanam mangrove di pesisir desanya yang kehilangan benteng alam itu. Kini, 60 ha lahan rawan abrasi dan intrusi air laut ditanami mangrove.
Ia juga mendirikan Pusat Pembelajaran Mangrove bagi siapa saja. Warga desa juga memperoleh pendapatan dari penjualan bibit mangrove, selain menikmati aneka biota laut yang kini kembali berkembang biak.
Ancaman nyata
Sayangnya, bermacam jasa lingkungan nyata itu bagai angin lalu. Hitung-hitungan ekonomi tampaknya tak melihat jasa lingkungan mangrove sebagai keuntungan yang patut dijaga.
Selain kisah lalu dan kini Segara Anakan yang didera dampak buruk kehancuran mangrove, peristiwa serupa muncul di daerah lain. Di Sumatera, alih fungsi hutan mangrove berbuah kasus dugaan korupsi yang melibatkan anggota DPR dan pemimpin daerah.
Di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, ikon pariwisata baru, Mangrove Center Balikpapan, seluas 150 ha berjibaku dengan ancaman perluasan industri Kariangau. Padahal, masyarakat mulai menikmati keberadaan hutan wisata yang juga rumah bagi monyet bekantan.
Dengan cepat, lima tahun terakhir, kawasan Kariangau berkembang. Mangrove dibabat di sana-sini, diganti pabrik dan dermaga kapal. Berhektar-hektar mangrove dibabat. Mei 2013, Mangrove Center Balikpapan kecolongan 2 ha lahan mangrove.
Agus Bei, tokoh warga yang juga Ketua Mangrove Center Balikapan, menduga pembukaan lahan itu untuk proyek perumahan. Pembabatan memang tak berlanjut, tetapi siapa pelakunya tidak diungkap pihak berwajib.
Juli 2010, Imdaad Hamid, Wali Kota Balikpapan saat itu, mencanangkan lokasi itu sebagai kawasan konservasi. Lokasinya berada di ujung Perumahan Graha Indah, Balikpapan Barat. Sebelumnya, warga tak berpikir soal ekowisata, tetapi sebatas bertanam mangrove 3 ha untuk menjaga permukiman mereka dari abrasi.
Setidaknya tiga tahun terakhir, pengunjung dapat menyusuri Sungai Somber yang membelah hutan mangrove menggunakan perahu kayu bermesin. Mereka menikmati hamparan sabuk hijau dengan kaki-kaki pohon berongga. Atraksi kawanan bekantan turut mendongkrak pengalaman dengan alam.
Beberapa tahun terakhir, warga juga mengelola keramba ikan. Itu nilai tambah langsung yang diberikan hutan mangrove.
Namun, lagi-lagi semua itu bukan jaminan keutuhan mangrobe berikut jasa lingkungannya akan berlanjut. Atas nama pembangunan industri, semua bisa terjadi, termasuk membabat hutan mangrove. ”Itu yang kami khawatirkan. Untuk itu, harus diperjuangkan,” kata Agus Bei. Salah satu caranya adalah merinci perlindungan melalui peraturan daerah.
Tata ruang, hal itu pula yang digarisbawahi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat berbicara pada forum seminar mangrove nasional di Bali. Surabaya memiliki kawasan lindung pantai timur Surabaya seluas 2.600 ha. ”Itu yang bisa diselamatkan (belum dibebani izin peruntukan lain). Sebelumnya ada 3.600 hektar,” katanya. Kini, di kawasan lindung itu tumbuh 15 jenis mangrove.
Menurut Risma, kata kunci pelestarian ekosistem mangrove adalah keberpihakan pemerintah dan masyarakat dalam rencana tata ruang daerah.
Tanpa itu, sulit bagi individu atau kelompok yang hendak mempertahankan keutuhan dan keberlanjutan ekosistem mangrove. Setidaknya itu pula yang dialami Azhar, pegiat mangrove dari Langkat, Sumatera Utara.
Ia dan warga lain dikriminalisasikan ketika mengembalikan kebun kelapa sawit menjadi hutan mangrove. Namun, hal ituberbuah hasil: 200 ha dari 1.200 ha hutan lindung mangrove yang dikonversi jadi kebun kelapa sawit, kini sudah direhabilitasi.
Kini, arah pembangunan ditekankan pada kerakyatan. Mudah-mudahan itu termasuk memastikan keberlanjutan jasa lingkungan mangrove. (ICH/PRA/JOG/GSA)
Sumber: Kompas, 22 Februari 2015
Posted from WordPress for Android
