Home / Berita / Berikan Kontribusi Besar Bagi Negara, STAN Tetap Cetak Mahasiswa Berkualitas

Berikan Kontribusi Besar Bagi Negara, STAN Tetap Cetak Mahasiswa Berkualitas

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan penerimaan mahasiswa baru untuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun depan. Hal ini guna memenuhi kebutuhan pegawai siap pakai di Kemenkeu sendiri maupun di kementerian/lembaga lain.

“Saya kira tahun depan akan tetap ada, tetapi berapa D3 yang buka atau D1 yang buka, tergantung permintaan eselon 1 Kemenkeu nantinya,” ujar Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kemenkeu Kamil Sjoeib kepada detikFinance, Minggu (30/9/2012).

Menurut Kamil, meskipun banyak isu negatif mengenai lulusan STAN terkait kasus korupsi aparat Ditjen Pajak yang merupakan lulusan STAN, seperti Gayus Tambunan, masih banyak lulusan STAN yang berikan kontribusi sangat besar bagi negara.

“Itu oknum, karena kontribusi lulusan STAN kepada kelembagaan luar biasa. Jadi jangan lihat 1-2 orang saja, secara keseluruhan juga harus dilihat, kita menghasilkan orang-orang terampil, siap pakai, itu yang kita pertahankan,” tegasnya.

Untuk menjaga kualitas lulusan STAN, Kamil menyatakan ada tambahan pendidikan untuk mereka yang akan masuk dunia kerja.

“Kita sekarang ada diklat pembentukan karakter, nilai Kemenkeu, kode etik, kita tambahkan. Terutama ketika mau jadi pegawai karena itu basic training,” ujarnya.

Selain memenuhi kebutuhan pegawai Kemenkeu, Kamil menambahkan para lulusan STAN ini dapat juga diambil oleh kementerian/lembaga lain.

“Tahun ini 1.607 sudah diprogram masuk tahun ini, ini yang diwisuda tahun lalu. Tahun depan kita coba lagi, tahun depan masih ada wisuda banyak, tergantung penyerapannya bagaimana. Kalau ada k/l mau kita kasih, tapi ditanggung di sana,” pungkasnya. (Ramdhania El Hida – detikFinance)

Sumber: detik.com, Minggu, 30/09/2012 13:43 WIB

————

Sejarah berdirinya STAN
Pastinya teman-teman sudah mengenal perguruan tinggi yang bernama STAN. Yups, “kampus biru” itu memang banyak diserbu setelah lulus dari sekolah menengah.Lho, kok namanya “kampus biru”? Itu kan kaya nama kampus yang lain ya. STAN memang punya julukan “kampus biru” karena memang jas almamaternya juga berwarna biru.
Selain sebutan itu, kampus ini juga punya sebutan lain, “Kampus Plat Merah”. Kenapa pula dengan nama itu? Kampus ini adalah perguruan tinggi kedinasan, yang notabene dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Jadinya kaya mobil dinas, pake plat merah.Hehehe…
Oke, sekarang kita lanjut membahas mengenai awal mula berdirinya perguruan tinggi ini. Tentunya menarik pula untuk diketahui. Jadi ndak cuma asal tahu aja.
Dahulu kala saat kakek moyang kita lagi lugu-lugunya (saat awal kemerdekaan), sudah dirasakan kekurangan tenaga ahli di bidang keuangan. Atas alas an inilah Departemen Keuangan RI mengadakan kaderisasi mengirimkankaryawan-karyawannya mengikuti pendidikan di dalam dan di luar negeri. Di samping itu, Depkeu juga mengadakan pendidikan sendiri.
Pendidikan yang mula-mula dibentuk adalah Akademi Ajun Akuntan Negara, Akademi Pajak dan Pabean, serta kursus Treasury Negara. Sejarah pendidikan ini unik dan panjang sejak 1952 sampai sekarang telah berganti-ganti nama.
Sekolah Tinggi Keuangan Negara (STIKN)
Pada 5 Oktober 1959, Akademi Pajak dan Pabean dibubarkan. Sebagai pengganti, lahirlah STIKN berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 175042/UP/X tanggal 31 Desember 1959. Terdapat empat jurusan yaitu Akuntansi, Pajak Umum, Bea Cukai, dan Kebendaharaan Umum.
Akademi Threasuri Negara (ATN)
Didirikan untuk menyediakan tenaga ahli yang cakap di bidang keuangan negaradalam rangka pelimpahan tugas administrasi Negara. Akademi ini didirikan berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor 2815/UP/X tertanggal 7 April 1960.
Akademi Dinas Pemeriksa Keuangan (ADPK)
Berawal dari Kursus Tinggi Pengawasan Keuangan, dibentuklah akademi berdasarkan instruksi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 32/BP/63 tanggal 30 September 1963. Lama pendidikannya adalah 5 tahun.
Pendidikan Tenaga Akuntan
Setelah republik ini berdiri, tenaga terdidik dalam bidang akuntansi dan keuangan sangatlah sedikit. Oleh karena itu, Depkeu berinisiatif untuk menyelenggarakan berbagai pendidikan antara lain: Kursus Djabatan Adjun Akuntan (KDDA) tahun 1953, Kursus Djabatan Pembantu AKuntan (KDPA) tahun 1959, STIKN jurusan akuntansi tahun 1959, Akademi Djabatan Adjun Akuntan (ADDA) tahun 1960 , Akademi Adjun Akuntan Negara (A3N) tahun 1967, Institut Ilmu Keuangan Akuntansi tahun 1967, dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1975.
Institut Ilmu Keuangan (IIK)
Didirikan berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Kep 302/Menkeu/2967 (3/PT/1967) tanggal 15 Desember 1967 yang dipertegas dengan Keputusan Presiden RI Nomor 167 tanggal 6 Mei 1968. Integrasi dari beberapa pendidikan di lingkungan Departemen Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan antara lain: STIKN, A3N, ATN, A3P dan ADPK. Ada empat jurusan dalam institute ini, yaitu: Akuntansi, Pajak Umum, Bea Cukai, dan Kebendaharaan Umum. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 34 tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan yang dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1974, pimpinan Departemen Keuangan memutuskan untuk meninjau kembali status IIK dan akhirnya menganggap tidak perlu lagi mempertahankan status IIK ini.
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)
Dengan pertimbangan bahwa pada masa itu perguruan tinggi negeri ada yang belum sanggup untuk mendidik tenaga akuntan, sementara IIK sendiri harus ditutup maka didirikanlah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Pendirian STAN berdasarkan keputusan presiden Nomor 45 tahun 1974 jo Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1967. Baru pada tanggal 17 Maret 1975 melalui Surat Keputusan No.13495/MPK/1975 diperoleh izin penyelenggaraan pendidikan akuntan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan (BPLK)
Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Kebendaharaan Umum dengan masa pendidikan 5 tahun.
Departemen disusul ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kuangan yang tertuang dalam SK Menteri Keuangan Nomor 405/MK.164/1975, lahirlah Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan (BPLK) yang menangani pendidikan dan latihan pegawai.
Departemen Keuangan yang semula dikelola oleh setiap Direktorat Jendral. BPLK meliputi Sekretariat, Pusdiklat Perpajakan, Pusdiklat Bea dan Cukai, Pusdiklat Pengawasan, Pusdiklat IPEDA, Pusdiklat Kebendaharaan Umum dan Pegadaian, dan Pusdiklat Akuntansi (STAN). Dengan keluarnya SK Menteri Keuangan tahun 1981, susunan organisasi BPLK mengalami perubahan. Pusdiklat Kebendaharaan Negara diganti dengan Pusdiklat Anggaran dan dimunculkan Pusdiklat Keuangan Uum. Dalam perkembangan selanjutnya BPLK berganti nama menjadi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).
—————–

Departemen Keuangan adalah salah satu denyut nadi berdirinya suatu negara. Dalam mempertahankan keberlangsungan denyut nadi secara optimal, diperlukan aparat keuangan yang juga berkualitas dalam menyusun sistem organ tersebut. Dari zaman awal berdirinya Indonesia, intern Departemen Keuangan telah menyadari bahwa diperlukan aparat keuangan yang memiliki kualitas terbaik dan terpilih dari generasi bangsa. sejak pengakuan kedaulatan, tepatnya setelah 1956, terjadi pergantian pimpinan di Departemen Keuangan dari orang-orang Belanda kepada orang-orang Indonesia. Pemerintah pun menyadari perlu adanya tenaga-tenaga ahli dari bangsa Indonesia sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan itulah, Departemen Keuangan mengirimkan kader-kadernya untuk mengikuti pendidikan tinggi di dalam dan di luar negeri serta menyelenggarakan kursus-kursus dan pendidikan tinggi. Beberapa kursus-kursus dan pendidikan tinggi tersebut adalah Ajun Akuntan Negara dan Ajun Akuntan Pajak pada tahun (1952), Kursus Djabatan Adjun Akuntan (KDAA), tahun (1953), Akademi Pajak dan Pabean (AP2) (1957), Kursus Thesauri Negara (1958), Kursus Djabatan Pembantu Akuntan (KDPA), tahun (1959).

Pada tanggal 5 Oktober 1959 Akademi Pajak dan Pabean (yg didirikan th.1957) dibubarkan. Sebagai penggantinya lahirlah STIKN berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor : 175042/UP/X tanggal 31 Desember 1959. Pada awal pembentukannya, terdapat empat jurusan/spesialisasi yaitu Akuntansi, Pajak Umum, Bea Cukai dan Kebendaharaan Umum dengan masa pendidikan lima tahun. Setelah itu didirikan pula Akademi Thesauri Negara (ATN) tahun 1960, yang didirikan untuk menyediakan tenaga ahli yang cakap di bidang keuangan negara dalam rangka pelimpahan tugas administrasi keuangan. Akademi ini didirikan dengan berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor: 2815/UP/X tertanggal 7 April 1960. Kemudian berturut-turut diadakan Akademi Djabatan Adjun Akuntan (ADAA) tahun 1960, Akademi Dinas Pemeriksaan Keuangan (ADPK) tahun 1963 yang merupakan akademi dibawah Badan Pemeriksa Keuangan dengan lama pendidikan lima tahun. Akademi Perbendaharaan Negara (APN) tahun 1965, Akademi Adjun Akuntan Negara (A3N) dan dan Akademi Adjun Akuntan Pajak (A3P), tahun 1967.

Pada tahun 1967, berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: Kep.302/Menkeu/2967 (3/PT/1967) tanggal 15 Desember 1967 yang kemudian dipertegas dengan Keputusan Presiden RI Nomor:167 tanggal 6 Mei 1968, didirikanlah IIK. Institut ini merupakan integrasi dari beberapa pendidikan di lingkungan Departemen Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan, antara lain: STIKN, A3N, A3P, ATN dan ADPK. IIK berpusat di jakarta dan memiliki cabang di tiga kota, yaitu: Medan, Bandung, dan Surabaya. Ada empat jurusan dalam institut ini, yaitu: Akuntansi, Pajak Umum, Bea Cukai dan Kebendaharaan Umum. Namun dalam perkembangannya, berdasarkan Keputusan Presiden RI No.34 tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan yang ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1974, pimpinan Departemen Keuangan memutuskan untuk meninjau kembali status IIK dan akhirnya menganggap tidak perlu lagi mempertahankan status IIK ini.

Pada masa berakhirnya IIK pada 1974, keluarlah Keputusan Presiden Nomor : 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen, disusul KEPMENKEU No 405/MK/6/4/1975 tentang susunan dan organisasi dan tata kerja Departemen Keuangan, berdasarkan keputusan ini maka lahirlah Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan yang susunan organisasinya meliputi Sekretariat Badan, Pusdiklat Kebendaharaan Umum, Pusdiklat Perpajakan, Pusdiklat Bea dan Cukai, Pusdiklat Pengawasan, Pusdiklat Ipeda dan Pegadaian, dan Pusdiklat Akuntansi Negara (STAN).

Pada tahun 1975, masa momen pembubaran IIK, dengan pertimbangan bahwa pada masa itu perguruan tinggi negeri yang ada belum sanggup untuk mendidik tenaga akuntan, sementara IIK sendiri harus ditutup, maka didirikanlah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Pendirian STAN berdasarkan keputusan Presiden Nomor : 45 Tahun 1974 jo. Keputusan Presiden Nomor:12 Tahun 1967. Baru pada tanggal 17 Maret 1975 melalui Surat Keputusan No.13495/MPK/1975 diperoleh izin penyelenggaraan pendidikan akuntan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan KEPPRES 15 tahun 1984 susunan organisasi BPLK terjadi perubahan, yaitu berpisahnya Pusdiklat Pengawasan yang bergabung dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan timbulnya Pusdiklat Pegawai yang menangani Sekolah Pimpinan Administrasi dan Seminar Ketrampilan Manajemen. Dalam KEPPRES tersebut STAN tidak dibawah BPLK namun pembinaannya berada dibawah BPLK.

Dalam perkembangannya Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, yang secara stuktur ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK/1977 tanggal 18 Februari 1977, mengalami peleburan dengan Program Diploma Bidang Keuangan. Program tersebut awalnya dikelola oleh Pusdiklat-pusdiklat yang ada dalam struktur BPLK. Program Diploma Bidang Keuangan dilimpahkan tanggung jawab pengelolaanya kepada Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara sesuai dengan Surat Tugas Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Nomor ST-098/BP/1997 Tanggal 31 Oktober 1997 dan Surat Edaran Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Nomor SE-048/BP/1998 Tanggal 29 Oktober 1998.

————————–

STAN telah melalui proses panjang hingga akhirnya menjadi STAN yang sekarang ini. Dimulai dari tahun 1959, STAN telah melahirkan banyak orang-orang penting di lingkungan Departemen Keuangan.

Dengan beberapa perubahan status dan nama, STAN akhirnya tetap bisa eksis di dunia pendidikan tinggi Indonesia. Banyak badai yang menerpa seperti opini pembubaran pendidikan kedinasan yang mencuat setelah ada kasus PTK lain yang menjadi sorotan masyarakat.

Paparan sejarah STAN

Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan Negara (STIKN)

Pada tanggal 5 Oktober 1959 Akademi Pajak dan Pabean dibubarkan. Sebagai penggantinya lahirlah STIKN berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor: 175042/UP/X tanggal 31 Desember 1959. Pada awal pembentukkannya, terdapat empat jurusan/spesialisasi yaitu Akuntansi, Pajak Umum, Bea Cukai dan Kebendaharaan Umum dengan masa pendidikan lima tahun.

Akademi Threasuri Negara (ATN)

Kursus Threasuri Negara merupakan cikal bakal dari Akademi Threasuri Negara, yang didirikan untuk menyediakan tenaga ahli yang cakap di bidang keuangan negara dalam rangka pelimpahan tugas administrasi keuangan. Akademi ini didirikan dengan berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor: 2815/UP/X tertanggal 7 April 1960.

Akademi Dinas Pemeriksaan Keuangan (ADPK)

Berawal dari Kursus Tinggi Pengawasan Keuangan, kemudian dibentuklah suatu akademi dengan berdasar pada instruksi ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 32/BP/63 tanggal 30 September 1963. Lama pendidikan di akademi ini adalah lima tahun. Pendidikan Tenaga Akuntan Setelah Republik ini berdiri, tenaga terdidik khususnya dalam bidang akuntansi dan keuangan sangatlah sedikit. Oleh karena itu, departemen keuangan berinisiatif untuk menyelenggarakan berbagai pendidikan, antara lain:

  1. Kursus Djabatan Adjun Akuntan (KDAA), tahun 1953;
  2. Kursus Djabatan Pembantu Akuntan (KDPA), tahun1959;
  3. STIKN jurusan Akuntansi, tahun 1959;
  4. Akademi Djabatan Adjun Akuntan (ADAA), tahun 1960;
  5. Akademi Adjun Akuntan Negara (A3N), tahun 1967;
  6. Institut Ilmu Keuangan jurusan Akuntansi, tahun 1967;
  7. Sekolah Tinggi akuntansi Negara (STAN), 1975.

Institut Ilmu Keuangan (IIK)

IIK didirikan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: Kep.302/Menkeu/2967 (3/PT/1967) tanggal 15 Desember 1967 yang kemudian dipertegas dengan Keputusan Presiden RI Nomor:167 tanggal 6 Mei 1968. Institut ini merupakan integrasi dari beberapa pendidikan di lingkungan Departemen Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan, antara lain: STIKN, A3N, ATN, A3P, dan ADPK. IIK berpusat di jakarta dan memiliki cabang di tiga kota, yaitu: Medan, Bandung, dan surabaya. Ada empat jurusan dalam institut ini, yaitu: Akuntansi, Pajak Umum, Bea Cukai dan Kebendaharaan Umum. Namun dalam perkembangannya, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor.34 tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan yang ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1974, pimpinan Departemen Keuangan memutuskan untuk meninjau kembali status IIK dan akhirnya menganggap tidak perlu lagi mempertahankan status IIK ini.

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)

Dengan pertimbangan bahwa pada masa itu perguruan tinggi negeri yang ada belum sanggup untuk mendidik tenaga akuntan, sementara IIK sendiri harus ditutup, maka didirikanlah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Pendirian STAN berdasarkan keputusan Presiden Nomor:45 Tahun 1974 jo. Keputusan Presiden Nomor:12 Tahun 1967. Baru pada tanggal 17 Maret 1975 melalui Surat Keputusan No.13495/MPK/1975 diperoleh izin penyelenggaraan pendidikan akuntan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

—————

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

x

Check Also

Antisipasi Risiko Tsunami di Selatan Jawa

Kajian terbaru menunjukkan potensi tsunami setinggi 20 meter di selatan Jawa. Hal itu menjadi momentum ...

%d blogger menyukai ini: