Bencana Alam Jadi Sumber Risiko Fiskal

Kerugian ekonomi akibat bencana alam selama ini sangat tinggi, mencapai Rp 22,85 triliun pada periode 2000-2016. Ini jadi sumber risiko fiskal bagi APBN.

KOMPAS/HARYO DAMARDONO–Bandara Internasional Yogyakarta yang berlokasi di Kulon Progo, DI Yogyakarta, Senin (13/5/2019), dilihat dari penerbangan komersial. Bandara ini berada tak jauh dari pesisir pantai selatan yang rawan tsunami.

Pemerintah diminta tidak lagi membangun infrastruktur vital dan bangunan publik di daerah berisiko gempa bumi dan tsunami besar. Bukan hanya rawan rusak berat ketika terjadi bencana besar, tetapi juga akan memperbesar kerugian negara karena infrastruktur vital dan bangunan publik dibangun dengan biaya besar.

Selama ini bencana alam menjadi sumber risiko fiskal bagi APBN. Rata-rata kerugian ekonomi langsung akibat bencana alam tahun 2000-2016 mencapai Rp 22,85 triliun per tahun. Sedangkan, rata-rata realisasi dana cadangan penanggulangan bencana pada APBN periode 2005-2018 sekitar Rp 2,5 triliun per tahun.

Sebagai perbandingan, bencana besar seperti gempa dan tsunami di Aceh tahun 2004 membutuhkan dana Rp 51,4 triliun untuk rehabilitasi, sementara APBN hanya mampu Rp 3,3 triliun atau 7,9 persen dari total kerugian. Hal serupa terjadi saat bencana gempa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengakibatkan kerugian Rp 26,1 triliun sementara APBN Rp 2,9 triliun atau 11,1 persen dari total kerugian.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani di Jakarta, Jumat (22/11/2019), mengatakan, pemerintah menaruh perhatian serius pada penanggulangan bencana. Tahun ini pemerintah merealokasi sejumlah belanja, antara lain untuk penanggulangan bencana serta keperluan mendesak lainnya.

“Pada 2019, alokasi dana cadangan bencana alam dua kali lipat menjadi Rp 15 triliun. Itu di luar anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana Rp 610 miliar dan tahap pertama realisasi asuransi bencana berupa dana gabungan (pooling fund) sebesar Rp 1 triliun,” kata dia.

Pemerintah pun mulai mengasuransikan barang milik negara untuk mengantisipasi dampak bencana. Asuransi kebencanaan itu diterapkan secara bertahap hingga 2023. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban APBN jika terjadi bencana besar.

Memperkuat mitigasi
Menurut peneliti tsunami dari Pusat Riset Kelautan-Badan Riset dan Sumber Daya Manusia, Kementerian, Kelautan dan Perikanan Semeidi Husrin, yang harus dilakukan pemerintah adalah memetakan dan memperkuat sistem mitigasi bencana jika bangunan telanjur ada di zona berisiko. Jika perlu, bangunan direlokasi sebagaimana dilakukan di Kota Padang, Sumatera Barat.

Kota Padang bisa menjadi percontohan dalam hal kesadaran untuk merelokasi bangunan-bangunan publik dan pemerintahan dari zona bahaya. “Kami pernah menganalisis kerentanan tsunami untuk infrastruktur vital di Kota Padang, dan berhasil menilai 272 infrastruktur, lebih dari 15 persen di antaranya memiliki Indeks Kerentanan Relatif (RVI) yang tinggi dan sangat tinggi,” kata dia.

Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah pasca gempa 30 September 2009 Pemerintah Kota Padang melakukan kajian dan pemetaan zona aman tsunami, dan belakangan juga likuefaksi. Pemkot pun membuat zona hijau dan zona merah.

Pembangunan infrastruktur vital diarahkan ke zona hijau ke arah timur. Zona merah di Kota Padang berkisar 2-2,5 kilometer dari kawasan pesisir, di wilayah barat. Hal itu juga diperkuat dengan rancangan pusat pertumbuhan baru yang disusun Pemkot Padang bersama Bappenas pada 2018.

“Untuk menyikapi itu, kami mulai membangun pusat-pusat pertumbuhan baru (di zona hijau) secara bertahap,” kata Mahyeldi di Padang.

Tahap awal, Pemkot Padang memindahkan pusat pemerintahan ke arah timur di Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah, sekitar 5 km dari pesisir, sejak 2013. Balai kota lama berada di Kampung Jao, Padang Barat, hanya sekitar 1 km dari pesisir.

Tahun 2020, kata Mahyeldi, pembangunan kantor DPRD Padang dan beberapa kantor satuan kerja perangkat daerah ke zona hijau. Kantor DPRD Padang kini berada di Sawahan Timur, Padang Timur, sekitar 2 kilometer dari pesisir.

Langkah itu juga diikuti dengan pembangunan perumahan baru di kawasan timur. Fasilitas sekolah dan perguruan tinggi juga mulai bergeser ke zona hijau.

Contoh baik
Pemerintah, kata Semeidi, harus memberi contoh baik dengan tidak lagi membangun infrastruktur vital dan bangunan publik di daerah berisiko bencana besar. Bukan hanya untuk menghindari kerugian dan korban jiwa, keberadaan infrastruktur vital sangat penting untuk mengamankan proses tanggap darurat, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.

Belajar dari peristiwa tsunami Aceh, kata Semeidi, sebagian besar infrastruktur vitalnya lumpuh. Sistem transportasi, jaringan komunikasi, dan pasokan energi terputus dan fasilitas pemerintah hancur membuat upaya darurat dan bantuan pasokan tersendat.

Saat gempa dan tsunami Palu pada 2018, rusaknya pembangkit listrik dan jaringan telekomunikasi, bahkan juga bandar udara memperlambat penanganan pasca bencana.

Karena itu, kata Semeidi, bangunan pemerintah dan infrastruktur vital seperti bandara atau sumber energi seharusnya dibangun di lokasi yang paling aman. Selain untuk mengurangi kerugian ekonomi akibat bencana, hal ini juga memberi contoh kepada masyarakat untuk mengarusutamakan risiko dalam pembangunan.

“Kalau pesisir yang rawan tsunami terus dibangun oleh pemerintah dengan bangunan atau infrastruktur vital, akhirnya masyarakat akan curiga bahwa tsunami hanya omong kosong,” kata Semeidi.

Kepala Pusat Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Eko Yulianto mengatakan, pemerintah harus memberi contoh dengan menjalankan tata ruang berbasis risiko bencana. Jangan sampai justru tata ruang diubah hanya untuk kepentingan tertentu dengan mengabaikan risiko.

Eko mencontohkan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kulon Progo yang diduga untuk mengakomodir pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di zona rentan tsunami. Peraturan Daerah RTRW Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2003 jelas menyebutkan, Kecamatan Temon, yang kemudian dipilih menjadi lokasi bandara, merupakan kawasan pertanian lahan kering dan pertanian lahan basah.

Perda itu seharusnya berlaku hingga 2013, namun kemudian direvisi melalui Perda RTRW Nomor 1 Tahun 2012. Dalam Perda RTRW yang baru ini, yang semula lahan pertanian direvisi menjadi rencana pembangunan bandara.

“Ini menjadi preseden buruk terkait perda tata ruang yang bisa diubah sesuai kepentingan saja. Padahal risiko tsunaminya tetap ada di sana,” kata dia.–(KARINA ISNA IRAWAN / AHMAD ARIF / YOLA SASTRA)

Oleh TIM KOMPAS

Editor YOVITA ARIKA

Sumber: Kompas, 23 November 2019