Potensi tsunami di lokasi pembangunan bandar udara di Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta, diantisipasi sejak awal. Untuk menghindari bahaya tsunami, pelaksana proyek akan membangun tanggul.
Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, lokasi calon bandara itu memang rawan tsunami. ”Kerawanan itu sudah diantisipasi. Kalau enggak dipikirkan, berarti semua bodoh,” kata dia, Rabu (11/6), di Yogyakarta.
Seperti diberitakan, pemerintah berencana membangun bandara di Kulon Progo sejak lama. Bandara yang akan dikerjakan PT Angkasa Pura I itu bakal menggantikan Bandara Internasional Adisutjipto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bandara baru itu akan dibangun di kawasan pesisir Pantai Glagah, Kecamatan Temon, Kulon Progo. Total luas lahan yang akan dipakai sekitar 600 hektar di empat desa di Kecamatan Temon, yakni Desa Sindutan, Glagah, Palihan, dan Congot.
Namun, menurut sejumlah ahli tsunami, lokasi bandara baru itu rawan tsunami hingga ketinggian 9 meter. Potensi kekuatan gempa bumi hingga Mw 8,5. Landaan tsunami bisa menjalar ke daratan hingga 500 meter (Kompas, 10/6).
Sultan menjelaskan, pemilihan lokasi bandara baru sudah mempertimbangkan banyak hal. Salah satunya keberadaan akses jalan darat. Lokasi bandara berada di pinggir Jalan Daendels.
Soal risiko tsunami, Sultan menyatakan akan dibangun semacam tanggul di pinggir Pantai Glagah. Keberadaan tanggul itu dinilai bisa menangkal bahaya tsunami. ”Nanti akan ada bangunan tanggul dan jarak amannya diperhitungkan,” ujar dia.
Soal pembebasan lahan, Sultan menyatakan, Pemprov DIY dan Pemkab Kulon Progo telah membentuk tim sosialisasi pembangunan. Sosialisasi dimulai Juli 2014. Seusai sosialisasi, proses pembebasan lahan akan dimulai.
Sebelumnya, Head of Corporate Planning and Performance PT Angkasa Pura I Yudhaprana Sugarda mengatakan, pihaknya berharap pembebasan lahan bisa selesai tahun ini. Dengan begitu, mulai tahun 2015 pembangunan fisik bandara bisa dimulai. ”Target kami, bandara ini sudah bisa beroperasi pada 2017,” kata dia.
Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan, masyarakat terdampak pembebasan lahan tak perlu khawatir bakal kehilangan mata pencarian. Pemkab Kulon Progo menyiapkan lahan pengganti bagi lahan pertanian yang tergusur. (HRS)
Sumber: Kompas, 12 Juni 2014
