Akses Kuliah Dibuka Sesuai Kebutuhan Daerah

Kerja sama perguruan tinggi dengan pemerintah daerah untuk membuka akses kuliah sekaligus menyiapkan tenaga ahli untuk daerah terus berjalan. Bidang-bidang yang dimaksud antara lain kedokteran, kelautan, dan perikanan.

Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Tri Hanggono Achmad, Selasa (26/1), mengatakan, penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Unpad tahun 2016 sebanyak 250 kursi tidak dipungut biaya dari mahasiswa. Biaya pendidikan mahasiswa tersebut ditanggung pemerintah Provinsi Jawa Barat dan instansi lain. Namun, ketika lulus kuliah dan menjadi dokter, mereka harus bersedia ditempatkan di Jawa Barat.

“Kerja sama pendidikan ini untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik di Jawa Barat,” ujar Tri.

Menurut Tri, distribusi dokter umum maupun dokter spesialis belum merata di Jawa Barat. Karena itu, program ini merupakan wujud program Unpad Nyaah Ka Jabar (Unpad Sayang Jabar).

“Program ini pun tidak hanya akan mengatasi masalah distribusi dokter, tetapi yang utama mengembalikan marwah pengabdian seorang dokter,” ujar Tri.

Kerja sama dengan pemda untuk mendukung pembiayaan mahasiswa daerah lewat beasiswa kuliah di Unpad, ujar Tri, ke depan akan terus dikembangkan. Karena fokus untuk meningkatkan layanan kesehatan, target berikutnya adalah dokter gigi dan apoteker.

Unpad yang kini berstatus PTN badan hukum juga akan membuka kerja sama di sektor non-kesehatan. Unpad proaktif untuk bisa meyakinkan pemda guna mendukung peningkatan SDM Jawa Barat.

Kedokteran hewan
Mulai tahun ini, Unpad juga membuka program studi baru, yakni Kedokteran Hewan jenjang S-1. Pembukaan program ini sebagai jawaban atas tingginya kebutuhan dokter hewan, khususnya di wilayah Jawa Barat.

Kuota prodi ini tersedia 50 kursi yang akan dibuka lewat jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Diperkirakan, biaya kuliah di kedokteran hewan sekitar Rp 13 juta per semester.

“Prospek prodi ini bagus, lulusannya sangat dibutuhkan. Wilayah Jabar saja kekurangan banyak dokter hewan, belum lagi tingkat nasional. Apalagi sekarang juga banyak muncul penyakit manusia yang terkait dengan penyakit hewan atau zoonosis,” ujar Tri.

Menurut Tri, pembukaan prodi ini juga atas usulan dari Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, mengingat besarnya kebutuhan akan dokter hewan.

Sebagai contoh, saat Idul Adha, kebutuhan daging kurban di wilayah Jabar dengan penduduk sekitar 46 juta jiwa relatif tinggi. Hewan kurban itu perlu dicek dan ini membutuhkan sangat banyak dokter hewan.

“Belum lagi dengan adanya hewan yang sakit. Saat ini juga banyak warga yang memiliki hewan peliharaan. Kebutuhan dokter hewan juga tinggi untuk ditempatkan di pos-pos kesehatan hewan,” ujarnya.

Menurut Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unpad Arry Bainus, untuk pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar, sejumlah dosen dari Fakultas Kedokteran dan Fakultas Peternakan Unpad diberdayakan.

Kepala Dinas Peternakan Jawa Barat Dody Firman Nugraha menyambut positif dibukanya prodi Kedokteran Hewan.

Menurut Dody, jumlah dokter hewan sangat terbatas, sebagai contoh di lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar hanya ada 21 dokter hewan.

“Namun, jumlah itu juga termasuk dengan tenaga harian lepas, bukan hanya pegawai negeri sipil. Jajaran 27 kabupaten/kota, rata-rata setiap kabupaten cuma memiliki empat dokter hewan, itu pun duduk di jajaran struktural. Kebutuhan dokter hewan di Jabar relatif besar, terutama di sentra ternak,” kata Dody.

Diminati
Secara terpisah, Rektor Universitas Tanjungpura (Untan) Thamrin Usman mengatakan, pemda cukup meminati kerja sama dalam penyediaan calon dokter di daerah di universitas tersebut. Untuk mendukung tersedianya dokter hingga pelosok Kalimantan Barat, Untan memberikan kuota untuk tiga mahasiswa kedokteran setiap tahun bagi setiap kota/kabupaten. Pemerintah daerah menyediakan biaya kuliah hingga biaya hidup.

“Kalau ada daerah yang ternyata kebutuhan dokternya sudah memadai, kuota bisa dialihkan ke kabupaten/kota lain. Setelah lulus, mereka diikat untuk mengabdi di daerah masing-masing. Namun, ada juga kota/kabupaten yang tidak memanfaatkan kuota ini karena merasa sulit mencari formasi PNS bagi para dokter,” ujar Thamrin.

Dukungan pemerintah daerah untuk bisa mengirimkan putra daerah kuliah gratis di Untan tidak terbatas pada program kedokteran. Pemkab Sekadau yang memiliki program Satu Desa Satu Sarjana memberikan peluang kepada putra terbaik di daerah untuk bisa kuliah dengan beasiswa pemda untuk berbagai program studi.

“Kami punya prinsip pemerataan, jangan sampai ada daerah yang tidak terwakili. Untan menyediakan beasiswa lewat Community Development (Comdev) Untan. Comdev ini terutama untuk mencari lulusan SMA sederajat di daerah terpencil yang tidak ter-cover lewat program kerja sama dengan pemda atau perusahaan,” ujar Thamrin.

Dalam bidang kelautan dan perikanan, perguruan tinggi yang menyediakan pendidikan vokasi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni politeknik dan Sekolah Tinggi Perikanan di sejumlah daerah di Indonesia menyediakan kuota sekitar 40 persen dari daya tampung untuk bisa diakses secara gratis. Kuota ini disediakan bagi anak-anak usaha pelaku utama perikanan dan kelautan, seperti nelayan, pembudidaya, dan anak buah kapal. (SEM/ELN)
—————–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 27 Januari 2016, di halaman 11 dengan judul “Akses Kuliah Dibuka Sesuai Kebutuhan Daerah”.
——–
Akreditasi Tentukan Kuota

Siswa Sekolah Berkesempatan Lebih Besar Mengikuti SNMPTN
Sistem Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang menggunakan kuota berdasarkan akreditasi sekolah disambut baik oleh sekolah. Hal ini memberikan kesempatan lebih besar bagi para siswa untuk diterima melalui jalur undangan.

Selain itu, sekolah dapat mengarahkan siswa dan orangtua agar tidak menganggap remeh undangan mengikuti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Hal ini berdampak langsung pada reputasi sekolah dan kesempatan bagi para siswa di angkatan berikutnya.

Dalam sistem SNMPTN 2016, sekolah memasukkan data jumlah total siswa kelas XII dan nilai mata pelajaran sejak kelas X. SMA yang berakreditasi A diberi kuota 75 persen dari keseluruhan siswa kelas XII untuk diterima sebagai peserta SNMPTN.

Sementara SMA berakreditasi B mendapat kuota sebanyak 50 persen dan yang berakreditasi C berhak atas kuota 25 persen. SMA yang tidak terakreditasi memperoleh kuota 10 persen.

Sistem ini berbeda dengan yang diterapkan hingga SNMPTN 2015. Pada sistem sebelumnya, sekolah merekomendasikan siswa yang berdasarkan nilai rata-rata rapornya dianggap layak mengikuti SNMPTN. “Dengan sistem kuota, siswa yang menurut pendapat sekolah berprestasi tidak terlalu cemerlang juga mendapat kesempatan bersaing,” kata Koordinator Bimbingan Konseling (BK) SMAN 12 Kota Tangerang Budhy Ramdhany ketika ditemui pada Selasa (26/1).

SMA tersebut terdaftar memiliki akreditasi A. Artinya, dari 250 siswa kelas XII SMAN 12 Kota Tangerang yang didaftarkan mengikuti SNMPTN, sebanyak 187 siswa di antaranya berkesempatan menjadi peserta SNMPTN.

Budhy menerangkan, selain akreditasi sekolah, faktor-faktor yang dilihat oleh panitia pusat SNMPTN ialah nilai rapor, nilai ujian nasional, dan sebaran alumni SMA tersebut yang diterima di PTN unggulan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir dalam acara peluncuran SNMPTN, pekan lalu.

Ia menjabarkan, indeks integritas UN merupakan salah satu cara menjamin kejujuran sekolah. “Prestasi siswa yang tergambar di rapor semestinya tidak jauh berbeda dengan hasil UN,” katanya.

Salah satu
Menurut Ketua Panitia SNMPTN Rochmat Wahab, pengunggahan data siswa kelas XII ke pangkalan data sekolah dan siswa (PDSS) serta verifikasinya dijadwalkan berlangsung hingga 19 Februari. Pada 20 Februari, diumumkan nama-nama siswa yang dinyatakan berhak mengikuti SNMPTN.

Proses SNMPTN akan berlangsung 24 Maret-8 Mei. Pengumuman peserta yang lolos dilakukan 10 Mei.

Setelah itu, 31 Mei, dilaksanakan proses pendaftaran ulang ke setiap PTN, bertepatan dengan pelaksanaan Seleksi Bersama Masuk PTN (SBMPTN) yang menggunakan metode ujian tertulis. Hal ini dilakukan agar siswa yang lolos SNMPTN tidak bisa secara bersamaan mengikuti SBMPTN.

Budhy menuturkan, jika menerima undangan mengikuti SNMPTN, siswa harus segera menentukan pilihan. Jika menundanya, hal itu berisiko merugikan nama baik SMA.

“Siswa yang mendapat undangan akan dipanggil ke sekolah bersama orangtuanya untuk berkonsultasi dengan guru BK. Mereka harus memutuskan untuk mengambil atau melepaskan undangan tersebut,” ujarnya.

Prinsip serupa diterapkan di SMAN 16 Jakarta Barat. Guru BK untuk kelas XII, Dewi, mengungkapkan, satu pekan sebelum pengumuman undangan SNMPTN, orangtua harus menulis surat perjanjian bermeterai yang berisi komitmen kesediaan mengambil undangan SNMPTN. Apabila siswa memilih tidak berkuliah di PTN atau ingin mengambil jalur lain, ia harus membuat surat perjanjian yang isinya menolak undangan itu.

“Jika surat perjanjian menyebutkan ikut SNMPTN, pihak yang bersangkutan tidak boleh berubah pikiran,” ujar Dewi.

Jika siswa yang mendapat undangan tidak mendaftar ulang dengan alasan tidak jelas, sekolah tempat ia berasal dianggap tidak serius menangani SNMPTN. Akibatnya, siswa kelas XII angkatan tahun berikutnya di SMA itu tak bisa memilih jurusan yang tidak jadi diambil oleh kakak kelas tahun sebelumnya.

“Bahkan, peraturan hingga 2015 menyatakan, adik kelas tidak bisa melamar ke PTN yang pada tahun sebelumnya tidak digubris oleh kakak kelas,” ucap Budhy. Karena itu, siswa dan orangtua diminta bersikap bijak dalam menentukan pilihan atas undangan SNMPTN karena terkait erat dengan masa depan siswa angkatan berikutnya.

Berkurang
Tahun ini, dari sisi penerimaan mahasiswa baru melalui SNMPTN, terjadi penurunan kuota. Hingga 2015, PTN mengambil 50 persen mahasiswa baru dari SNMPTN. Pada 2016, hanya 40 persen mahasiswa di setiap PTN yang diterima melalui jalur itu. Selisih 10 persen itu digunakan untuk menambah kuota dari jalur ujian mandiri PTN.

Rochmat mengatakan, ada 78 PTN yang masuk SNMPTN, termasuk 13 PTN baru. Sementara itu, sudah ada 21.228 SMA yang mengunggah data ke PDSS dengan total siswa calon peserta SNMPTN 852.093 orang.

“Diharapkan, tahun ini, jumlah siswa dan sekolah yang mendaftar meningkat, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal,” kata Rochmat.(DNE/ELN)
———–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 27 Januari 2016, di halaman 11 dengan judul “Akreditasi Tentukan Kuota”.