Ilmu pengetahuan sudah sepatutnya menjadi arus utama dalam pembangunan ekonomi nasional jika ingin mencapai visi Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi pada 2045.
Data sejumlah lembaga global menyebutkan bahwa Indonesia masih menjadi negara yang cukup tertinggal dalam membangun ekosistem pengetahuan dan inovasi. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi harus menjadi landasan atau arus utama pembangunan sehingga akan tercipta ekonomi berbasis inovasi yang inklusif.
Hal tersebut mengemuka dalam acara Kompas Talks bersama Knowledge Sector Initiative (KSI) bertajuk ”Improving the Knowledge and Innovation Ecosystem for a Better Indonesia” yang diselenggarakan secara daring, Selasa (16/3/2021).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Acara tersebut menghadirkan narasumber Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang PS Brodjonegoro, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo, serta peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dewi Fortuna Anwar.
Menurut data Indeks Inovasi Global 2020, Indonesia berada di peringkat ke-85 dari 124 negara. Pada tahun yang sama, Indonesia juga masih berada di peringkat ke-81 dari 138 negara dalam Indeks Pengetahuan Global (GKI). Sementara menurut Bloomberg tentang ketahanan negara terhadap pandemi Covid-19, Indonesia berada pada peringkat ke-48 dari 53 negara.
Bambang mengemukakan, saat ini ilmu pengetahuan sudah sepatutnya menjadi arus utama dalam pembangunan ekonomi nasional jika ingin mencapai visi Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi pada 2045. Tanpa memasukkan inovasi sebagai arus utama dalam pembangunan, Indonesia dinilai akan sulit keluar dari kategori negara berpendapatan menengah ke bawah.
”Selama ini kita lebih fokus pada ekonomi berbasis sumber daya alam dan menekankan pada efisiensi struktur perekonomian. Memang hal ini memberikan manfaat dalam bentuk pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, tetapi ada batas atau limit sehingga harus ada terobosan di sektor inovasi,” ujarnya.
Sebagai strategi ke depan, kata Bambang, pembangunan perlu memadukan unsur inovasi dan investasi. Inovasi yang dikembangkan dapat berbasis sumber daya alam dan yang mendorong kemampuan dalam teknologi digital. Kedua inovasi yang bertolak belakang ini perlu disandingkan mengingat Indonesia kaya akan sumber daya alam, tetapi juga tidak boleh tertinggal dalam revolusi industri 4.0.
Pentingnya kolaborasi
Guna mendorong ekosistem inovasi ini, Bambang menegaskan pentingnya mendekatkan hubungan atau kolaborasi antara ilmuwan dan pengusaha. Namun, kerja sama di antara kedua belah pihak tersebut bukan sekadar ilmuwan memahami kebutuhan pasar atau sebaliknya. Hal terpenting adalah membawa hasil inovasi dari ilmuwan ke sektor industri, mempunyai daya saing, dan akhirnya bisa diterima oleh pasar.
”Regulasi akan sangat diperlukan sebagai peran pemerintah dalam triple atau pentahelix. Pemerintah harus membuat regulasi yang menguntungkan atau mendorong inovasi, salah satunya mengenai pembiayaan. Kita perlu membiasakan sektor swasta menjadikan penelitian dan pengembangan sebagai unsur yang membuat produk mereka tetap kompetitif,” tuturnya.
Suharso mengatakan, ilmu pengetahuan dan inovasi telah disertakan sebagai komponen penting dalam perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Ia pun mengakui ilmu pengetahuan dan inovasi diperlukan sebagai kunci untuk memastikan visi Indonesia maju 2045. Dengan memanfaatkan kedua hal ini secara maksimal, maka visi pergeseran ekonomi ekstraktif menjadi ekonomi inklusif berbasis ilmu pengetahuan diyakini bisa tercapai.
Dari sektor birokrasi, Tjahjo menyatakan, aparatur sipil negara (ASN) juga memiliki peran penting dalam menggunakan ilmu pengetahuan sebagai bahan perumusan kebijakan dan regulasi serta pengambilan keputusan. Kementerian PAN-RB juga akan memastikan implementasi cetak biru ekosistem pengembangan dan inovasi melalui dukungan kebijakan terutama di bidang kelembagaan, tata laksana, dan sumber daya manusia.
Sementara itu, Dewi Fortuna menilai, ekosistem pengetahuan dan inovasi saat ini belum dirancang untuk membentuk ilmuwan yang memiliki kapasitas dan integritas. Sebaliknya, ekosistem saat ini hanya mementingkan hasil akhir tanpa memedulikan proses sehingga banyak peneliti memilih untuk memublikasikan artikelnya di jurnal predator.
Dewi menambahkan, perangai ilmiah dapat diubah jika ada perbaikan dari sisi individu maupun ekosistem yang mendorong pengetahuan serta inovasi. Sejumlah perbaikan ekosistem ini, antara lain, dapat dimulai dengan perumusan insentif yang tepat, menghargai kebebasan akademisi, meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan, hingga mendorong kolaborasi antara ilmuwan dan pengusaha.
Oleh PRADIPTA PANDU
Editor: ICHWAN SUSANTO
Sumber: Kompas, 17 Maret 2021
