43.000 Hektar Hutan dan Lahan Terbakar

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sejak Januari hingga 16 Juli 2020 telah terdeteksi 926 titik panas dan menyebabkan 43.832 hektar lahan terbakar.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sejak Januari hingga 16 Juli 2020, telah terdeteksi 926 titik panas dan menyebabkan 43.832 hektar lahan terbakar. Titik panas mencapai puncaknya pada bulan Maret dengan total sebanyak 302 titik panas dan pada Juli ini baru 24 titik panas terdeteksi.

Riau menjadi provinsi dengan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terbesar mencapai 14.644 hektar (ha). Disusul Kalimantan Timur dengan luas karhutla 3.375 ha, Kalimantan Barat (2.355 ha), Nusa Tenggara Timur (2.220 ha), Sumatera Utara (1.741 ha), Kalimantan Tengah (1.296 ha), Papua (1.171 ha), dan Aceh (796 ha).

Sejak 2015-2019, kebakaran berulang di Riau terjadi di kawasan konservasi, yakni Taman Nasional Tesso Nilo, Kabupaten Pelalawan. Selain itu, kebakaran juga kerap terjadi di kawasan yang masuk ke area penggunaan lain (APL) di Kabupaten Indragiri Hilir dan area hutan produksi konversi (HPK) di Kota Dumai.

Kendati demikian, jumlah titik panas dan luas lahan yang terbakar tahun ini masih lebih kecil dibandingkan tahun 2019 pada periode yang sama. Pada Januari-Juli 2019, terdeteksi 1.678 titik panas dan menyebabkan 48.834 hektar lahan terbakar.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar di Jakarta, Jumat (17/7/2020), menyampaikan, sejak kejadian karhutla besar pada 2015, KLHK dan pemerintah daerah telah menyepakati untuk menggunakan indikator kualitas pencemaran udara sebagai salah satu faktor menetapkan status karhutla di sejumlah wilayah.

Dari indikator tersebut, mayoritas wilayah di Indonesia memasuki fase pra krisis pada bulan Januari hingga April, fase peringatan pada April-Juni, dan fase krisis pada Juni-Oktober. Pada fase prakrisis belum banyak terjadi karhutla dan titik panas yang muncul relatif dapat dikendalikan.

Namun, karena sejumlah faktor, Riau mengalami fase krisis lebih cepat dari wilayah lain. Beberapa kali tercatat telah terjadi karhutla di Riau pada bulan Januari-April. Riau juga mengalami dua kali fase krisis. Sementara wilayah lainnya rata-rata hanya mengalami satu kali fase krisis.

”Biasanya fase krisis berat terjadi pada Agustus akhir dan minggu pertama September. Tetapi yang terjadi sampai bulan Desember, titik panas juga masih ada. Jadi pantauan ini tetap tidak boleh berhenti,” ujar Siti Nurbaya.

Dalam penanganan karhutla ini, menurut Siti Nurbaya, pihaknya telah melakukan upaya pencegahan secara permanen melalui analisis iklim, pengendalian operasional, dan pengelolaan lanskap. Analisis iklim dengan langkah teknologi modifikasi cuaca (TMC) menjadi upaya terpenting untuk merekayasa hujan sehingga dapat membasahi lahan gambut atau menjaga tinggi muka air gambut.

”Dengan teknologi modifikasi cuaca, curah hujan di Riau lebih tinggi 22-36 persen. Di Sumatera Selatan sampai 29 persen dan di Jambi sampai 26 persen. Jadi, artinya, upaya ini bisa dipakai untuk mencegah karhutla,” tuturnya.

Penyebaran informasi
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyatakan, pencegahan dan penanganan karhutla butuh kerja sama dari berbagai sektor, tak terkecuali di bidang komunikasi dan informatika. Dalam hal ini, ia pun menekankan pentingnya diseminasi atau penyebaran informasi.

Guna mencegah karhutla, Kominfo melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik telah membentuk desk karhutla. Desk ini bertujuan memberikan literasi dan edukasi sehingga masyarakat di wilayah rawan dapat menyadari serta berpartisipasi menjaga hutan maupun lahannya agar tidak terjadi kebakaran.

”Tidak mungkin kami bisa mengatasi kebakaran hutan tanpa pelibatan dan kesadaran masyarakat. Sama halnya dalam memutus rantai Covid-19 juga diperlukan partisipasi dan peran serta masyarakat,” ujarnya.

Siti Nurbaya mengakui, selama pengalamannya mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan, peran media center dari tingkat pusat hingga daerah sangat penting untuk memonitor titik panas ataupun memberikan informasi pencegahan karhutla kepada publik. Pada rapat koordinasi penanganan karhutla beberapa waktu lalu juga ditegaskan bahwa perlu ada media center di tingkat daerah yang dikelola dengan baik.

Oleh PRADIPTA PANDU

Editor: ICHWAN SUSANTO

Sumber: Kompas, 17 Juli 2020