Kementerian Dalam Negeri sudah melakukan perekaman e-KTP untuk 170 juta penduduk Indonesia. Data kependudukan hasil perekaman ini disimpan rapi dalam database yang terletak di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara nomor 7, Jakarta Pusat. Seperti apa tempat penyimpanan data e-KTP? Bagaimana kecanggihannya? Rakyat Merdeka sempat menjajalnya, pekan lalu. Berikut liputannya.
Karena kerahasiaan data, penjagaan ruang database ini cukup ketat. Untuk masuk, pengunjung harus melewati dua pintu. Setiap pintu dipasang kunci otomatis dengan sistem finger print. Hanya petugas yang sidik jari sudah direkam yang bisa membuka ini. Dua orang petugas keamanan juga berjaga setiap saat di belakang daun pintu.
Pusat database sendiri terdapat dalam ruangan khusus berukuran 9×10 meter persegi. Belasan lemari kabinet setinggi dua meter berjejer dipenuhi server dengan lampu yang kedap-kedip. Untuk menjaga server bekerja normal, suhu ruangan diatur maksimal 23 derajat celcius.
Road To Senayan
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ada 257 buah server di sini,” ujar Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi e-KTP Dirjen Kependudukan dan Pencatat Sipil, Husmi Fahmi.
Di depan dan samping ruangan ini terdapat tiga ruang kaca. Di sana, beberapa operator sedang sibuk dengan laptop masing-masing. “Setiap ship itu 20 orang. Mereka ada yang bertugas mengontrol server, ada juga yang mengimput data,” jelas Fahmi.
Database ini tidak tunggal. Di Jakarta, Kemendagri punya dua database. Satunya lagi ada di Gedung Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kalibata, Jakarta Selatan. Selain itu, Kemendagri juga memback-up semua data dan disimpan di Batam untuk berjaga-jaga jika di Jakarta terjadi bencana. “Back up di Batam, namanya disaster recovery centre,” imbuh Fahmi.
Sementara, untuk pengecekan keakuratan data ada di ruang tamu yang terletak paling belakang. Di ruangan ini terdapat satu unit komputer, satu unit pembaca iris mata, satu unit penindai sidik jadi, dan sebuh menitor berukuran 52 inci.
Iqbal (25), fotografer Rakyat Merdeka mencoba menjajal kecanggihan database ini. Ada tiga cara yang dilakukan, yaitu dengan foto iris bola mata, dengan sidik jari, dan dengan NIK (nomor induk kependudukan) yang tertera dalam e-KTP.
Dengan menggunakan foto iris mata, hanya butuh 14 detik, biodata, foto, tandangan, dan 10 sidik jari Iqbal muncul di monitor. Dengan menggunakan empat sidik jari, butuh waktu agak lebih lama, sekitar 40 detik.
Dengan menggunakan NIK, waktu dibutuhkan sangat singkat. Begitu klik, biodata plus foto, sidik jari, dan tanda tangan Iqbal langsung keluar. “Hanya 2 detik,” cetus Fahmi.
Database ini terkoneksi ke seluruh wilayah Indonesia. Siapa saja yang sudah melakukan perekaman e-KTP, datanya bisa dilihat dari sini. Dengan menggunakan indentifikasi biometri yaitu melalui sidik jari dan iris mata, tidak mungkin ada yang bisa memiliki dua e-KTP.
“Program e-KTP ini membentuk database yang tunggal dan akurat. Dan menerbitkan identitas yang tunggal dan tidak bisa dipalsukan,” jelas Fahmi.
Dalam proses perekaman sejak 2011, ada 806.657 orang yang melakukan perekaman ganda, bahkan ada juga yang 3 sampai 4 kali. Motifnya beda. Ada yang namanya dibedakan, alamatnya beda, tanggal beda. Namun, dengan menggunakan biometri tadi, mereka langsung ketahuan.
“Kami hanya terbit e-KTP untuk perekaman yang pertama. Perekaman berikutnya tidak,” imbuh Fahmi.
Kepala Teknis Database Tri Sampurno menambahkan, database penyimpanan data bersifat nonstop. Data yang disimpan di database lokal langsung terkirim ke pusat saat jaringan online. Dengan begitu, saat ada perekaman baru, data masuk ke pusat.
Kapasitas total database pusat ini sebesar 724 terabyte. Yang sudah terpakai 550 terabyte. “Kami punya 3 set server yang menerima data seluruh kecamatan dan kabupaten. Satu set terdiri 2 unit,” jelasnya.
File perorang yang melakukan perekaman sebesar 600 kilobyte. Dengan kecepatan koneksi sebesar 128 kilobyte per detik, data dari daerah sudah masuk hanya 37 detik. “Kalau jaringannya lagi tidak stabil, paling lama 1 menit,” jelasnya.
Untuk mencegah peretasan, data base ini dibuat secara tertutup. “Keamanan data menggunakan virtual private network, bukan umum. Jadi, tidak bisa diakses umum, kecuali oleh pihak yang kerja saja,” terang Adi Nugroho, pengelola keamanan e-KTP dari Lembaga Sandi Negara.
Untuk data dalam e-KTP juga dilengkapi dengan kunci khusus yang unik. Setiap saat, kunci ini diubah. Sehingga sangat sulit pihak luar untuk mengacak-acak data di dalamnya.
Chip Dalam e-KTP Dibaca Card Reader
Agar chip dalam e-KTP terbaca, instansi dan lembaga teknis harus menggunakan card reader alias pembaca kartu. Card reader ini ada tiga jenis, yaitu buatan Amerika, buatan Korea dan buatan Badan Pengkajian dan Penerapatan Teknologi (BPPT) Kementerian Riset dan Teknologi.
Agar proyek e-KTP ini memberi manfaat dalam industri dalam negeri, anggota Komisi II Aus Hidayat Nur minta agar Kemendagri mendorong BPPT untuk memproduksi card reader.
“Card reader ini kan diproduksi Amerika, Korea dan BPPT. Tapi, Kemendagri bisa mendorong BPPT agar bisa memproduksi card reader ini lebih banyak, agar perindustrian kita lebih berputar,” ujarnya.
Kata Aus, keberadaan card reader ini cukup penting. Sebab, tanpa card reader, chip yang ada di dalam e-KTP tidak bisa dibaca.
DPR sempat salah paham atas pengadaan card reader dalam imbauan tidak menfotocopy e-KTP yang sudah diterima.
DPR menduga, larangan itu ditunjukan untuk masyarakat umum, padahal imbauan itu untuk instansi dan lembaga teknis penyedia layanan di masyarakat. DPR juga sempat khawatir, e-KTP rusak gara-gara sudah terlalu banyak difotocopy.
Namun, setelah menggelar rapat dengan Kemendagri Kamis (16/5), kekhawatiran itu hilang. Dalam rapat itu, DPR melakukan uji coba pembacaan e-KTP dengan card reader yang dibawa Ditjen Dukcapil Kemendagri.
“Ternyata ini masih bisa terbaca,” ujar Ketua Komisi II Agun Gunanjar usai menjajal e-KTP nya pada dua card reader di rapat itu.
Bisa Diakses Perbankan, Perpajakan, Pelayanan Kesehatan, Imigrasi….
Manfaat e-KTP sangat besar. Dengan chip penyimpan data di dalamnya, bisa digunakan 24 kementerian/lembaga untuk mengakses informasi pemilik e-KTP yang memerlukan pelayanannya.
“e-KTP ini bisa diakses perbankan, perpajakan, pelayanan kesehatan, imigrasi dan lainnya. Ada 24 kementerian/lembaga yang bisa mengaksesnya. Jadi, manfaatnya banyak sekali,” ujar anggota Komisi II Igantius Mulyono.
Saat ini, kata Ignatius, manfaat ini memang belum terasa di masyarakat. Sebab, pendistribusian belum tuntas. Alat pembaca e-KTP juga belum dimiliki semua instansi. Kalau pencetakan dan pendistribusian tuntas plus alat pembaca sudah dimiliki setiap instansi, manfaatnya akan langsung terasa.
“Nantinya data-data dalam e-KTP itu akan terkoneksi dengan bagian kesehatan, bagian pajak dan lain-lain. Masyarakat yang butuh layanan kesehatan akan lebih mudah. Sekarang memang belum, tapi programnya sudah ada. Kita tunggu saja,” imbuhnya.
Untuk merealisasikan hal ini, lanjutnya, memang butuh waktu. Negara maju seperi Amerika dan Jerman saja butuh waktu cukup lama untuk merealisasikan program ini. Sementara Indonesia harus berjalan dua tahun.
“China dan India sudah melakukan program ini ,tapi saya dengar belum berhasil sepenuhnya. Semoga saja kita bisa cepat tuntas, karena negara sangat membutuhkan e-KTP,” jelasnya.
Ignatius juga berharap, para instansi dan lembaga layanan publik bisa segera memiliki card reader untuk membaca data dalam e-KTP itu. Tanpa card reader, e-KTP tidak akan banyak bermanfaat.
Agus Marto Sempat Berikan Acungan Jempol Proyek e-KTP
Bekas Menteri Keuangan yang sekarang menjabat Gubernur Bank Indonesia sempat memberikan apresiasi khusus atas keberhasilan Kementerian Dalam Negeri dalam menyelesaikan proyek e-KTP dengan menggunakan anggaran rupiah murni.
Penggunaan rupiah murni dalam proyek bernilai triliunan ini membuktikan Indonesia bisa mengerjakan proyek besar tanpa bergantung pada utang.
“Saya perlu memberi apresiasi ke Pak Gamawan (Menteri Dalam Negeri) yang berhasil memberi contoh proyek sebesar e-KTP bisa menggunakan rupiah murni,” ujarnya di Jakarta, Selasa (29/1).
Agus berharap, keberhasilan Kemendagri bisa ditiru kementerian/lembaga lain dalam mengerjakan proyek. Selama ini, proyek-proyek besar kementerian/lembaga terutama yang berbentuk fisik, kerap menggunakan utang luar negeri. Padahal, APBN saat ini sudah mencapai Rp 1.600 triliun.
“Indonesia punya anggaran sekitar Rp1.600 triliun. Kita bisa menggunakan rupiah murni dengan APBN besar ini. Jangan lupa, kita juga harus hati-hati terhadap utang,” katanya.
Agus menambahkan, adanya e-KTP sangat membantu Kementerian Keuangan dan lembaga-lembaga lain dalam menunjung kinerjanya. Khusus untuk Kemenkeu, dengan e-KTP bisa mendapatkan basis data wajib pajak untuk mengoptimalisasikan penerimaan negara. Ke depan, NPWP alias Nomor Pokok Wajib Pajak akan terintegrasi dengan e-KTP.
“Jadi, nanti kalau ada NPWP yang pindah, bisa ketahuan. Ini akan membantu pajak dan sekaligus ekonomi Indonesia,” jelasnya.
Dengan e-KTP ini, lanjut Agus, bisa menindak wajib pajak nakal. “Contoh, teman-teman pajak, NPWP akan di-link oleh e-KTP. Karena banyak NPWP yang nakal dan NPWP yang pindah. Dengan begitu, bisa ketahuan,” tandasnya.
Aktivis ICW Akui Database e-KTP Lebih Canggih
Indonesia Corruption Watch (ICW) paling keras dalam menyorot dan mengkritik proyek e-KTP. Bahkan, beberapa kali ICW sempat meminta proyek ini dibatalkan.
Namun, setelah melihat database e-KTP yang terletak di Gedung Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kalibata, ICW mengakui data base itu cukup canggih.
“Kami pernah diundang untuk melihat database itu. Perlu diakui, database yang dimiliki cukup canggih. Dengan menempelkan sidik jari atau retina, sudah bisa diketahui profile orang tersebut,” ujar aktivis ICW Tama S Langkun.
Namun, untuk keseluruhan proyek e-KTP, ICW masih penyimpan catatan. Kata Tama, proyek e-KTP yang dicanangkan Kemendagri dalam waktu 2 tahun kecepetan.
Negara-negara lain, mencanangkan proyek e-KTP di atas 5 tahun. Belgia yang berpenduduk 10,5 juta, proyek e-KTP-nya dilakukan 5 tahun. Hong Kong yang kecil juga dilakukan dengan 5 tahun.
“Indonesia itu penduduk yang memiliki KTP sampai 170 juta. Karena wilayahnya yang berpulau-pulau sangat wajar kalau kerepotan dalam perekaman,” imbuhnya. [Harian Rakyat Merdeka]
Editor: Arry Kurniawan
Sumber: RMOL, SENIN, 03 JUNI 2013
