LIPI, Saat Menunggu Kearifan

Gejolak internal sedang melanda ”kapal besar” riset negeri ini di tengah tuntutan mengatasi ketertinggalan di dunia global. Kematangan dan kearifan semua insan Lembaga Imu Pengetahuan Indonesia menjadi kunci penyelesaian.

Peneliti senior, sejumlah profesor, dan karyawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam sebulan terakhir tiga kali melancarkan protes kepada Kepala LIPI Laksana Tri Handoko. Persoalannya, Handoko dinilai melakukan reorganisasi dan redistribusi dengan sewenang-wenang. Kini, kapal besar penelitian Indonesia itu ”terkatung-katung”.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN–Sivitas Lembaga Imu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan aksi damai dengan menggelar mimbar bebas di Auditorium LIPI, Jakarta, Jumat (15/2/2019). Mereka melanjutkan aksi pada pekan lalu, yaitu moratorium kebijakan reorganisasi dan redistribusi di lembaga itu. Aksi itu diikuti seratusan pegawai di lembaga riset tersebut.

Puncaknya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, Selasa (19/2/2019), di Jakarta, memanggil Handoko. Dia meminta dibentuk tim penyelaras yang melibatkan Kementerian PANRB, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan LIPI.

Syafruddin, seperti dikutip dari situs resmi Kementerian PANRB, minta agar semua langkah yang akan diambil LIPI diselaraskan. Dia meminta agar LIPI menghentikan konflik yang kini terjadi. Handoko diberi waktu satu minggu untuk menyelesaikan permasalahan terkait restrukturisasi. Juga masalah yang tidak selaras, tidak seimbang, dan tidak patut agar diselesaikan. Dia minta semuanya dihentikan dulu sehingga tidak menimbulkan info atau opini yang simpang siur di masyarakat dan internal LIPI.

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Rabu (20/2), menurut Handoko, tim tersebut akan melakukan rapat perdana. Telah lebih dari sebulan ini lembaga penelitian terbesar dan tertua yang sakral ini menjadi limbung, bergejolak, dan terkatung-katung. Lembaga penelitian par excellence itu lantas ”lumpuh” dan tampak renta.

Gejolak bermula ketika Handoko yang dilantik pada 31 Mei 2018 itu, tanpa membuang waktu, mulai melakukan reorganisasi, redistribusi, dan restrukturisasi 6.410 karyawan LIPI. Tidak semuanya peneliti. Jumlah karyawan non-peneliti hampir mencapai 60 persen dari keseluruhan. Selain itu, LIPI juga memiliki 180 laboratorium di 19 lokasi pada 13 provinsi serta satu kapal riset Baruna Jaya VIII.

Langkah yang dilakukan Handoko itu dimaksudkan sebagai pelaksanaan berbagai peraturan terkait penataan pegawai, di antaranya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti diikuti Peraturan LIPI No 14/2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti pada 3 Oktober 2018.

Ketidakpuasan
Hal yang terjadi kemudian adalah gelombang ketidakpuasan. Muncul protes dari para peneliti dan karyawan karena mereka berpendapat telah terjadi pemberhentian karyawan karena efisiensi, hilangnya otonomi satuan kerja penelitian karena resentralisasi, dan banyak terjadi ketidaksesuaian pekerjaan dengan kompetensi.

Jan Sopaheluwakan, profesor geologi senior LIPI, mengatakan, marwah LIPI sebagai lembaga penelitian yang memberikan masukan kepada pemerintah tentang kebijakan akan hilang. Sementara Hermawan Sulistyo, profesor riset bidang politik, mengungkapkan, ”Sebuah negara yang mengabaikan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan maju.”

Handoko, yang berpegang pada semua peraturan tersebut, mengatakan bahwa redistribusi adalah mendistribusi ulang sesuai jenjang kapasitas kompetensi dan passion masing-masing. Hal yang belum pernah terjadi di LIPI sebelumnya, sepanjang usianya yang hampir 52 tahun, redistribusi melibatkan 2.500 pegawai.

Pembenahan organisasi tersebut juga bertujuan agar peneliti terlepas dari beban administrasi. Di sisi lain, menurut Handoko, pegawai administrasi diharapkan akan memiliki jenjang karier lebih bagus sesuai jabatan fungsional.

Handoko, dalam wawancara dengan Kompas, mengatakan, ”Mungkin peringkatnya jadi turun. Hal itu saya tidak menutup mata meskipun kami berusaha meminimalkan. Makanya, selain jabatan yang sudah ada, kami juga menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru.” Menurut Handoko, terbuka bagi yang merasa tidak puas agar dapat secara terbuka mengatakan langsung kepada dia agar persoalannya bisa diatasi.

Sementara di bidang penelitian, Handoko memandang saat ini Indonesia belum bisa maju dalam penelitian karena critical mass yang belum terpenuhi. Jumlah peneliti, kualitas peneliti, serta infrastruktur dan anggaran belum terpenuhi. Ketika di Indonesia suatu penelitian hanya dikerjakan satu atau dua orang, di negeri yang maju penelitiannya, sebuah penelitian dilakukan oleh 30 orang dengan tingkat kualifikasi yang tinggi.

Kolaborasi adalah solusi untuk mengatasi masalah critical mass produk riset yang masih rendah. Handoko menyebut kolaborasi yang terbuka dengan para diaspora, para peneliti asing, para peneliti di dunia perguruan tinggi di luar LIPI. Mereka, menurut dia, bisa ditarik bekerja bersama peneliti LIPI dengan membuat LIPI sebagai penyedia jasa infrastruktur penelitian. Keuntungan yang didapat LIPI, menurut Handoko, bukan materi, melainkan ilmu karena para peneliti harus bekerja sama dengan pihak luar sehingga akan terpacu motivasinya.

Ide tersebut jatuh pada para peneliti di kalangan LIPI yang kemudian diartikan sebagai tidak nasionalis dan mengomersialkan LIPI. Masalah komersialisasi juga ditujukan pada ide Handoko membuka wilayah LIPI kepada publik. Publik harus ditarik ke LIPI dengan membuka ruang publik berisi pameran hasil penelitian LIPI dan tempat bersantai.

Maka, dalam pertemuan pada 8 Februari 2019, apa yang dikatakan seorang peneliti senior bahwa ada ”kesalahan komunikasi” bisa jadi memang itulah yang terjadi di lembaga penelitian tertua itu. Semoga LIPI di masa tuanya menjadi lembaga yang mumpuni dan membuahkan hasil bagi negeri ini. Demikian pula kematangan serta kebesaran jiwa pun diharapkan tumbuh pada semua pihak yang menghidupi LIPI.

Oleh BRIGITTA ISWORO LAKSMI / YUNI IKAWATI

Sumber: Kompas, 20 Februari 2019