Kompleksitas tsunami di Indonesia telah menarik para ilmuwan dunia untuk datang ke Sulawesi Tengah dan Selat Sunda untuk mempelajari fenomena alam langka dan mematikan ini. Selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, mereka juga memberikan sejumlah saran praktis untuk mengurangi risiko bencana di Indonesia. Upaya mitigasi tsunami ini harus memperhitungkan sumber-sumber tsunami di masa lalu dan juga yang akan datang.
Sejumlah ahli tsunami yang pekan lalu melakukan survei di Selat Sunda antara lain Director Tsunami Research Centre, University of Southern California, Amerika Serikat, Profesor Costas Synolakis; ahli tsunami dari Georgia Institute of Technology, Amerika Serikat Profesor Hermann Fritzs; serta ahli tsunami dari New Zealand, Jose Borerro. Sebelumnya, para ahli ini dan beberapa ilmuwan lain telah melakukan survei di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.
Mereka berkolaborasi dengan para ahli tsunami Indonesia, yang tergabung dalam Ikatan Ahli Tsunami Indonesia (IATsI) dan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia-Kementerian Kelautan dan Perikanan (BRSDM KKP) dengan dukungan dari Indian Ocean Tsunami Information Center United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (IOTIC Unesco) Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
KOMPAS/AHMAD ARIF–Kawah Gunung Anak Krakatau kembali muncul di atas daratan, Minggu (13/1/2019). Ini menandai evolusi baru gunung ini setelah erupsi dan longsornya sebagian tubuhnya sehingga memicu tsunami pada 22 Desember 2018. Anak Krakatau memulai kembali siklus membangun tubuh gunungnya.
“Kami telah menyelesaikan survei lapangan pekan lalu dan menemukan beberapa hal menarik, serta rekomendasi awal yang bisa jadi pelajaran bagi Indonesia,” kata Ketua IATsI Gegar Prasetya, di Jakarta, Rabu (13/2/2019).
Berdasarkan hasil survei lapangan di Selat Sunda, tim peneliti mendapatkan data bahwa daerah yang terkena dampak paling parah terutama dari Tanjung Lesung, terus ke selatan sampai ke Ujung Kulon dan Panaitan dengan ketinggian tsunami berkisar 1 – 5 meter (m).
“Di Pulau Panaitan, kerusakan berat di daerah pesisir yang menghadap ke kompleks Gunung Anak Krakatau. Ditemukan banyak sekali bongkahan besar batu karang yang terbawa tsunami di sepanjang jalan, disamping bongkahan batu karang yang terbawa pada saat peristiwa letusan dan tsunami tahun 1883 dengan ukuran yang lebih besar,” kata dia.
Selain di sepanjang pesisir Selat Sunda, pengukuran tinggi gelombang juga dilakukan di kompleks Gunung Anak Krakatau. Ditemukan bahwa run up atau tinggi landaan tsunami di Pulau Rakata mencapai 80 m, sementara di Pulau Sertung dan Pulau Panjang berkisar 12 – 25 m. Sementara tinggi gelombang tsunami di pesisir Selat Sunda berkisar 1 – 5 m.
Costas menjelaskan, tsunami yang dipicu oleh Gunung Anak Krakatau menjadi pelajaran penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk menyadari bahwa sumber bencana tsunami di Indonesia bukan hanya dari gempa bumi saja, melainkan juga dari gunung api. Sedangkan tsunami di Palu mengingatkan bahwa mekanisme sesar geser dengan proses geologi yang menyertainya dalam hal ini submarine landslide(longsoran bawah laut) juga dapat menimbulkan tsunami yang mengakibatkan korban jiwa yang besar.
Upaya mitigasi
Hermann mengatakan, bencana di Palu dan Selat Sunda menunjukkan bahwa penanganan mitigasi harus dilakukan dengan hati-hati mengingat di dua kejadian ini, panjang gelombang tsunaminya relatif pendek dan berbeda dengan lazimnya tsunami yang dipicu gempa bumi dari zona subduksi. Dalam kejadian di Palu dan Selat Sunda, jangkauan genangan ke arah daratan hanya berkisar 200 – 400 m sehingga kerusakannya hanya terjadi di daerah yang dekat dengan garis pantai atau dalam radius 100-200 m dari pantai.
Masalahnya, kedua kawasan ini juga memiliki potensi tsunami dengan karakter gelombang panjang seperti pernah melanda Aceh pada 2004. Untuk Selat Sunda, ancaman tsunami juga bisa berasal dari megathrust di selatan, sedangkan di Palu juga bisa dari zona megathrust di utara Pulau Sulawesi.
“Upaya-upaya mitigasi harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhitungkan sumber-sumber tsunami di masa lalu dan juga yang akan datang,” kata Hermann.
Gegar mengatakan, upaya perlindungan terhadap ancaman gelombang tsunami ke depan juga harus dilakukan berdasarkan data-data ilmiah, bukan lagi dengan pendekatan proyek, apalagi jika hal itu bersumberkan dana utang. Terkait hal ini, dia mengritik rencana pemerintah untuk membangun struktur tanggul di pesisir Kota Palu.
“Jelas pembangunan tanggul untuk perlindungan tsunami buka pilihan yang tepat untuk Indonesia yang memiliki panjang garis pantai terpanjang nomor dua di dunia. Hal ini tidak mungkin dilakukan baik itu dari sisi biaya yang sangat besar dan ini juga tidak efektif dalam mengurangi resiko tsunami seperti yang terjadi di Jepang pada saat tsunami 2011,” kata Gegar.
Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana membangun tanggul di pesisir Kota Palu (Kompas, 27/11/2018). Menurut Jose Borerro, pembangunan tanggul tersebut akan melewati zona patahan geser Palu-Koro. Ketika patahan ini bergerak, maka tanggul dipastikan akan roboh.
Menurut Gegar, untuk perlindungan kawasan pesisir lebih cocok dengan benteng alami berupa bakau dan menghutankan kawasan pesisir dengan pepohonan endemik. Beberapa pohon yang terbukti dapat tumbuh baik didaerah pesisir di antaranya ketapang, beringin pantai, pule, dan mahoni.
“Seiring waktu, mitigasi dengan struktur seperti tanggul akan semakin berkurang kemampuannya, sedangkan tanaman akan semakin kuat. Namun demikian, perlindungan dengan menggunakan vegetasi pantai atau hutan pantai juga mensyaratkan perencanaan yang baik karena ada keterbatasan juga. Harus diperhitungkan berapa tinggi potensi gelombang dan karakteristik tsunaminya,” kata dia.
Selain perlindungan pantai, menurut Hermann, mitigasi bencana ke depan juga harus memperkuat jalur evakuasi. Berdasarkan pengamatan di lapangan, baik di Palu dan Selat Sunda, banyak jalur evakuasi yang dibuat asal-asalan dan tidak terawat, padahal ini sangat penting untuk menyelamatkan jiwa. Demikian halnya, bangunan evakuasi perlu ditingkatkan kualitasnya karena banyak yang tidak berfungsi.
Dengan luasnya wilayah dan kompleksitas karakter tsunami, Costas menyarankan agar Indonesia membangun pusat riset tsunami atau seperti di Amerika dinamakan National Tsunami Hazard Mitigation Program. Lembaga ini bisa menjadi pusat riset yang menjamin menjamin keberlangsungan upaya-upaya mitigasi bencana tsunami yang lebih komprehensif, berbasis sains, dan tepat untuk wilayah Indonesia.
Oleh AHMAD ARIF
Sumber: Kompas, 14 Februari 2019
