Rencana induk pemulihan dan pembangunan kembali Lombok dan Sulawesi Tengah pascabencana mendekati final. Anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 34 triliun, sebanyak Rp 15 triliun di antaranya dari pinjaman luar negeri.
?“Kami baru saja melakukan konsultasi publik rancangan rencana induk pemulihan dan pembangunan Sulawesi Tengah di Palu. Secara keseluruhan, rancangan induk dapat diterima dan diharapkan dapat segera diselesaikan, untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah,” kata Suprayoga Hadi, Sekretaris Tim Koordinasi dan Asistensi Pemulihan dan Pembangunan (KAPP) Sulawesi Tengah-Nusa Tenggara Barat, di Jakarta, Jumat (23/11/2018).
Secara keseluruhan, rancangan induk dapat diterima dan diharapkan dapat segera diselesaikan, untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
?Menurut Suprayoga, yang juga perencana ahli utama Bappenas ini, proses pembangunan kembali NTB dan Sulteng ini berbeda dengan Aceh pascatsunami 2004. “Kalau Aceh dulu karena skala bencananya nasional, disahkan Perpres. Kalau sekarang pusat yang menyiapkan konsepnya, tetapi legalisasinya oleh gubernur. Selain itu, kita juga meminta keterlibatan aktif pemda,” kata dia.
?Rencana induk ini meliputi kebijakan dan strategi pemulihan, penataan ruang wilayah dan kawasan rawan bencana, pemulihan dan pembangunan infrastruktur, pemulihan sosial budaya dan perekonomian wilayah, serta pembiayaan dan kerja sama.
KOMPAS/LUKAS ADI PRASETYA–Pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga korban gempa di Sulawesi Tengah, terus dikebut. Salah satu titik lokasi huntara di kawasan Donggala Kodi, Palu, Jumat (23/11/2018).
?Suprayoga mengatakan, rancangan induk ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi serta relokasi lebih lanjut oleh masing-masing kabupaten/kota. Pedoman ini ditargetkan dapat diselesaikan pada akhir Desember 2018 dan akan menjadi acuan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi mulai awal 2019.
Terkait penataan ruang di Sulteng, terdapat empat kriteria zona, yaitu zona kerawanan sangat tinggi, kerawanan tinggi, kerawanan sedang, dan rendah. Untuk zona kerawanan sangat tinggi tidak boleh ada hunian lagi dan diusulkan menjadi zona lindung atau museum.
?Beberapa kawasan terlarang tersebut, yaitu zona liquefaksi masif pasca gempa meliputi Petobo, Balaroa, dan Jono Oge. Selain itu, zona sempadan pantai rawan tsunami minimal 100 – 200 meter dari titik pasang tertinggi dan zona sempadan patahan aktif Palu-Koro minimal 15 meter, serta zona rentan gerakan tanah tinggi.
?“Untuk zonasi ini kami didukung Badan Geologi (Kementerian Energi Sumber Daya Mineral) dan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika), yang kemudian disampaikan ke Kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang),” kata dia.
?Suprayoga menambahkan, total anggaran yang dibutuhkan untuk membangun kembali NTB dan Sulteng pascabencana ini mencapai Rp 34 triliun. Khusus untuk Sulteng kebutuhannya Rp 22 triliun.
“Dari kebutuhan dana ini, sekitar Rp 15 triliun di antaranya akan ditopang pinjaman jangka panjang, selain juga hibah dari sejumlah negara dan lembaga, seperti JICA (Jepang). Untuk pinjaman, sejauh ini sudah ada dua yang komitmen yaitu ADB (Asian Development Bank) dan Bank Dunia. Kita harus berutang karena memang ada defisit anggaran secara nasional,” kata dia.
Diminta komprehensif
?Peneliti tsunami dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Widjo Kongko mengharapkan, perencanaan induk untuk pemulihan daerah pascabencana ini, khususnya Sulteng, harus dilakukan hati-hati dan tidak terburu-buru.
“Beberapa hal seperti pemulihan infrastruktur dasar seperti instalasi air minum, listrik, dan hunian sementara memang harus segera, tetapi konsep hunian tetap dan keseluruhan konsep rehabilitasi dan rekonstruksi kajiannya harus komprehensif,” kata Widjo.
?Menurut Widjo, bencana di Sulteng memiliki kompleksitas sumber dan merupakan khasanah baru. “Sampai sekarang mekanismenya dan kerentananannya ke depan masih dikaji. Untuk batimetri Teluk Palu guna memahami tsunaminya juga masih belum selesai, demikian halnya mikrozonasi untuk likuefaksi belum. Ini harusnya diselesaikan dan disepakati dulu, sebelum perencanaannya selesai,” kata dia.
?Widjo menyarankan agar Pemerintah mengumpulkan para ahli di bidang keteknikan ataupun sosial yang telah melakukan kajian di daerah terdampak bencana. Selain itu, yang juga harus dipertimbangkan adalah adanya pengetahuan lokal masyarakat.
?Menanggapi hal ini, Suprayoga mengatakan, akan mengundang panel peneliti dan perwakilan LSM untuk memberi masukan draft yang telah dibuat. “Rencananya pekan depan dan setelah itu diharapkan bisa rencana induknya segera selesai. Kita dituntut bekerja cepat,” kata dia.–AHMAD ARIF
Sumber: Kompas, 24 November 2018
