Home / Artikel / 100 Tahun Perguruan Tinggi Teknik

100 Tahun Perguruan Tinggi Teknik

Membangun transformasi ekonomi yang berkesinambungan membutuhkan etape lari maraton panjang, bukan dengan lari sprint singkat, temasuk mimpi untuk membangun ”world class university”.

ITB kini menapak usia 100 tahun. Sekolah tinggi Technische Hoogeschool te Bandoeng (THB) yang mulai beroperasi pada 3 Juli 1920 dulu memiliki beragam konsentrasi bidang ilmu bangunan. Antara lain jalan, perumahan dan pengairan yang menjadi pengutamaan kala itu.

Konsep dan aspek arsitektur tentu sudah termasuk, juga melebar ke bidang ketenagaan (listrik tenaga air). Semua masih termasuk dalam rumpun teknik sipil (civil, openbare), untuk membedakannya dengan rekayasa bangunan militer.

Kini di ITB ada Sekolah Bisnis dan Manajemen, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), juga Seni Rupa dan Desain yang sudah cukup lama. Mungkin berikutnya melebar akan berdiri Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora? Karena ternyata persoalan-persoalan teknis memang banyak terhambat oleh konstruksi sosial dan bisnis, yang mengundang untuk direkayasa lewat pemaduan pendekatan sosio-tekno-ekonomi !

Tulisan ini semata-mata dimaksudkan untuk membuka diskusi dan mencari bentuk tata kelola yang terbaik (best practice) tentang organ pendidikan tinggi, proses pembelajaran, dan penerapan konsep teknologi ke dalam dunia industri.

Saat awal berdiri, THB hanya memiliki satu fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Teknik (Faculteit van Technische Wetenschap) dan salah satu jurusan atau divisi pertama adalah Bangunan Jalan dan Teknik Hidraulik (Afdeeling der Weg en Waterbouw).

Pada zaman Belanda, di Kota Bandung terdapat Kantor Pusat Departemen Pekerjaan Umum, tepatnya di kompleks Gedung Sate (Department Van Verkeer & Waterstaat). Juga Kantor Perusahaan Kereta Api (Staatsspoorwegen) di viaduk Jalan Perintis Kemerdekaan sekarang. Saat itu, tahun 1916, pusat komando militer Hindia Belanda bersiap pindah ke Bandung dan Cimahi yang dirancang sebagai kota Garnisun militer.

Kantor-kantor pemerintah ataupun cikal bakal sebagian BUMN yang ada sekarang sejak zaman Belanda banyak berlokasi di Bandung. Mungkin pada saat itu terpikir, apabila berlokasi di Jakarta yang notabene dekat laut, akan rawan terhadap serangan musuh. Apalagi pusat pertahanan militer saat itu juga dipilih agak tersembunyi di Cimahi, dekat Bandung.

Memang Bandung dan Cimahi dilintasi oleh Jalan Pos Anyer-Panarukan, yang dibangun Belanda untuk menunjang mobilisasi logistik militer dan rel mengangkut komoditas ekspor ketika itu. Karuan saja profil alumni di masa awal ITB banyak yang berkiprah di utilitas publik, seperti Pekerjaan Umum, serta jawatan-jawatan milik negara (BUMN), seperti Kereta Api, Telkom, Perkebunan, dan Dirgantara yang berada di sekitar Bandung.

Saat ini perguruan tinggi (PT) kalau ingin ternama harus mengikuti barometer peringkatan global dengan meningkatkan produk kampus yang berupa reputasi akademis, sitasi karya tulis, paten, dan internasionalisasi. Upaya ini butuh napas panjang dan investasi besar, sementara kedudukan peringkat beberapa PT ternama di Indonesia dalam QS World University di Asia antara lain UI (59), ITB (66), UGM (70).

Semua masih harus berpacu untuk mengejar peringkat seperti telah dicapai oleh PT di Singapura rank (1 dan 2) ataupun peer PT lain di Malaysia rank (13). Tak dapat dihindari, sistem pendidikan tinggi di masa depan akan mengalami transisi dari penekanan pada pengajaran (teaching) ke penekanan baru pada pembelajaran (learning).

Mentor atau dosen sepertinya harus bersiap menyiapkan ragam perangkat, materi kuliah dan ujian daring (online). Para siswa akan belajar kapan saja di mana saja dengan kecepatan masing-masing tentang topik-topik yang mereka minati. Besar kemungkinan biaya akan semakin murah, fleksibel, dan kompetisi pun semakin ketat antarsesama penyelenggara.

Dalam ranah penelitian akan semakin terbuka lebar kolaborasi lintas bidang keilmuan dan industri. Namun, kehati-hatian dalam menjaga integritas riset dari hulu hingga hilir akan semakin mengemuka agar tetap terjaga nilai dan etika ilmiah di masa depan.

Demikian juga lapangan kerja dan industri akan berorientasi kepada pelayanan (services) bisnis ke pelanggan (business to customer) yang serba digital dengan model dan proses bisnis baru. Kalau tidak ingin hanya sekadar menjadi konsumen di kemudian hari, semua negara akan berlomba melakukan upaya hilirisasi prototipe dan produk penelitian lewat uji coba (industrial dan regulatory sandboxing) untuk membuktikan konsep dan nilai tambah sebelum produk teradopsi di pasar.

Pendidikan tinggi bukanlah hanya sekadar tempat untuk mencetak tukang insinyur, melainkan juga melekat untuk menghasilkan pemimpin masa depan bangsa yang berkarakter dan memiliki integritas tinggi. Apakah dengan sistem daring nanti akan bisa dipertahankan sistem nilai dan keteladanan yang ingin ditransfer ke peserta didik kelak? Tanpa sistem daring pun, saat ini pilar-pilar kebebasan akademik kampus sudah mulai luntur dan terkikis oleh perkembangan pasar dan kendali kekuasaan politik penguasa.

Kini ITB sudah menjadi kampus otonom sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN BH). Upaya ITB untuk menjadi otonom secara akademik dan keuangan berjalan cukup berliku. Sebentar sempat berbentuk ITB sebagai lembaga badan hukum milik negara (BHMN) sebelum menjadi PTN BH. Rektor sebagai eksekutif, Senat mengawal normatif akademik.

Posisi Majelis Wali Amanat ibarat dewan komisaris atau pengawas perusahaan masih belum membentuk vektor yang kuat, sementara harapan internal kampus lebih sebagai dewan penyantun. Bahkan, baru-baru ini isu undur diri salah satu anggotanya menjadi riak politis yang tidak produktif di kalangan alumni.

Upaya perbaikan kurikulum pun sudah berulang kali dilakukan, termasuk bentuk magang dan kerja praktik, KKN, dan fokus tugas akhir mahasiswa, semua untuk membekali siswa agar lebih siap beradaptasi dengan lingkungan kerja baru pada zamannya. Catatan bahwa soft skill juga menjadi salah satu pendukung kualitas peserta didik sudah barang tentu juga berevolusi bentuknya sepanjang zaman di dalam organ intra dan ekstrakulikuler dunia kemahasiswaan.

Sejak sistem sistem kredit semester (SKS) diterapkan, evolusi beban kuliah tingkat sarjana terus menciut dari 180, 160, hingga 144 SKS. Gelar insinyur berganti menjadi ST (sarjana teknik) minus keterampilan dan pengalaman. Kini lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, sebelum dapat melakukan praktik, lulusan S-1 (ST) harus memilik sertifikasi profesi insinyur, selayaknya praktik di dunia kedokteran, farmasi, ataupun akuntan.

Pekerjaan rumah, implementasi amanah UU Keinsinyuran ini adalah mendirikan Dewan Insinyur dan merangkul saudara-saudara tua sesama beragam asosiasi profesi keteknikan (rekayasa). Mereka notabene sudah sangat lama eksis dan berkiprah. Semua ini harus diselesaikan secara adat dengan mendudukkan semua asosiasi pada meja dan kursi yang sama tinggi, di bawah Dewan Insinyur yang mendesak untuk dibentuk!

Khusus di ITB, isu tentang dunia kemahasiswaan dan latar belakang sosial mahasiswa dari zaman bahela sampai saat ini memang berubah sangat-sangat drastis. Jumlah dan profil anak muda urban dengan dukungan finansial orang tua yang mapan saat ini menjadi lebih dominan. Ini telah menggeser peminatan dan jumlah aktivis mahasiswa ITB yang aktif dalam melakukan kritik sosial relatif berkurang dibanding rekan mereka terutama dari perguruan tinggi swasta.

Tidak seperti pada era dulu lagi, saat ini mahasiswa dituntut untuk memenuhi target SKS dengan durasi waktu yang terbatas pula. Juga boleh dicatat, para eks aktivis kampus era dulu pun setelah terjun bekerja tidak menjamin mereka survive membawa misi perubahan dan idealisme mereka terus-menerus. Menurut penulis, kebanyakan alumni yang terjun di dunia politik dan usaha pun akhirnya tersublimasi dengan tuntutan kehidupan dan kekuatan arus politik dan bisnis kelompok sehingga idealisme semakin memudar seiring dengan bertambah usia.

Sebagian yang berkiprah di birokrasi sempat mencapai puncak karier. Namun, dengan gejolak reformasi yang menuntut perubahan dan pengawasan ketat tindak korupsi, mereka umumnya memilih untuk melakukan soft landing di masa karier berakhir. Mengambil langkah aman bersilancar dalam arus perubahan, bertahan menunda atau tidak membuat keputusan—defensive-avoidance.

Mau apa lagi yang penting selamat! Para pensiunan yang masih semangat memilih purnakarya di sejumlah lembaga civil society organisation (CSO), filantropi, dan think thank, terus mengawal perubahan, minimal menjadi widyaiswara.

Transformasi dan restrukturisasi suatu lembaga publik, pemerintahan, dan BUMN serta adaptasi pasar pendidikan tinggi memang tengah berlangsung, setidaknya bermula pada awal tahun 2000-an pasca-Refomasi, yang ditandai dengan reformasi perangkat hukum dan reformasi birokrasi.

Konvergensi paradigma pengelolaan badan hukum, badan layanan, ataupun badan usaha publik (BUMN) berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas yang terkandung di dalamnya belum sepenuhnya terhayati oleh para pemangku kepentingan, masing-masing juga bertahan pada status quo. Konsep ekonomi kelembagaan yang memisahkan antara tiga portofolio, yakni pembuat kebijakan (menteri/dirjen), badan regulator (wasit), dan operator penyedia jasa (badan layanan umum ataupun badan usaha) yang sudah pernah diamanahkan dalam refomasi hukum terdahulu perlu terus disempurnakan.

Model lembaga ini akan menghindari benturan kepentingan dan sebagai prasyarat untuk menarik investasi dan trust dari masyarakat dan kalangan swasta serta menjamin iklim usaha dan layanan publik yang adil dan kompetitif.

Melalui teropong penulis dari dunia kampus, perjalanan reformasi hukum melalui inisiatif RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang tengah berlangsung saat ini adalah vonis klimaks kegagalan kordinasi dan transformasi lembaga serta adaptasi pasar selama ini.

Upaya untuk menjahit juga meruntuhkan dinding-dinding penyekat (de-bottlenecking) upaya transformasi ekonomi dan perizinan dalam beragam agenda layanan publik, termasuk pendidikan, riset dan inovasi, hanya akan berhasil jika ada grand design perencanaan strategis transformasi ekonomi selama paling sedikit 30 tahun ke depan, yang disiapkan oleh barisan perencana profesional yang independen dan terlepas dari kepentingan politik.

Ini penting untuk memastikan akuntabilitas demokrasi, agar tidak terjadi bongkar pasang agenda dan lisensi rezim baru dalam setiap pergantian pemerintahan. Singkat cerita, membangun transformasi ekonomi yang berkesinambungan membutuhkan etape lari maraton panjang, bukan dengan lari sprint singkat, temasuk mimpi untuk membangun world class university.

(Harun al-Rasyid Lubis, Guru Besar ITB Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Komisi Riset dan Inovasi)

Sumber: Kompas, 13 Juli 2020

Share
x

Check Also

Klaim Penyembuhan Covid-19

CATATAN IPTEK Klaim penyembuhan dan obat-obatan palsu telah setua upaya pengobatan penyakit itu sendiri. Sejarah ...

%d blogger menyukai ini: