Program Studi Perlu Transparan

Aneka Alasan Sekolah Tak Daftar Jalur Undangan
Mekanisme Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau yang dikenal sebagai jalur undangan dinilai tidak transparan mengenai persyaratan nilai akademik yang dipatok program studi. Saatnya informasi persyaratan itu disampaikan oleh PTN ke sekolah.

“Apalagi, PTN cederung memprioritaskan untuk menerima alumni dari sekolah yang sudah kerap tembus lewat jalur ini,” ujar Ina Liem, infopreneur seputar jurusan kuliah dan peta karier ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (3/3).

Ina menanggapi pemberitaan mengenai 5.810 SMA sederajat yang tidak mendaftar untuk mengikuti jalur undangan tersebut (Kompas, 2/3).

Menurut Ina, standar masuk SNMPTN dengan nilai rapor atau prestasi akademik memang agak menyulitkan karena standarnya tidak sama. Apalagi, saat ini berkembang sekolah yang tidak hanya mengutamakan prestasi akademik, tetapi juga kecerdasan majemuk.

Ina mengamati, ada beberapa alasan sekolah tidak mengikutsertakan siswa mereka di SNMPTN. Ada yang sudah mencoba mengirim berkali-kali, tetapi siswa tidak pernah tembus. Namun, ada juga sekolah tidak semata-mata mengembangkan pencapaian akademik.

Pemeringkatan rancu
Menurut Ina, sistem prestasi akademik dengan pemeringkatan di SNMPTN ini juga agak rancu. Saat ini sekolah berkembang untuk tidak sekadar mengutamakan nilai dan pemeringkatan. Namun, sistem di SNMPTN masih “sempit” melihat prestasi akademik siswa dari nilai rapor.

“Sekolah saat ini berjuang untuk menyiapkan siswa dengan kecakapan abad 21 dengan mendorong kreativitas, kemampuan berkomunikasi, dan berpikir kritis. Apakah ini cukup dilihat dari nilai rapor siswa yang diperlakukan sama untuk semua program studi?” kata Ina.

Jumlah sekolah yang mendaftar mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) untuk ikut SNMPTN 2016 sebanyak 17.578. Padahal, total sekolah di Indonesia sebanyak 26.096, terdiri dari 12.983 SMA dan 13.133 SMK. Jumlah ini di luar MA di bawah Kementerian Agama.

Kepala SMK Puger, Jember, Jawa Timur, Kuntjoro B Dhiyauddin mengatakan, meski siswa di sekolahnya sedikit yang memilih kuliah, sekolah mencoba memfasilitasi. Tahun ini peminat SNMPTN hanya 10 siswa, sekolah mendaftarkan diri pada PDSS.

Yosep K Sofyanto, Kepala Sekolah SMA Pangudi Rahayu, di Jakarta Timur, kalaupun mendaftarkan siswanya, peluang untuk lolos kecil. Sebab, mayoritas siswanya sulit menggapai nilai rata-rata 7.

Menurut dia, prestasi siswa di sekolah yang berakreditasi B tersebut belum memenuhi standar minimal SNMPTN. Padahal, berdasarkan aturan SNMPTN, sekolah tersebut memiliki kuota 50 persen. Artinya, dari 21 orang siswa kelas XII di SMA Pangudi Rahayu, 10 orang layak didaftarkan.

Sementara itu, Kepala SMK PGRI 37 Jakarta Selatan Hidayat menjelaskan, mayoritas siswanya belum mengetahui berminat atau tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Tujuan utama SMK adalah membentuk lulusan yang siap kerja. Jika siswa ingin masuk ke PTN, biasanya mereka menempuh Seleksi Bersama Perguruan Tinggi Nasional (SBMPTN).

Kepala SMK Era Pembangunan, Jakarta Barat, Nurul Hidayati mengatakan, sekolahnya tidak mendaftar ke PDSS karena sejak lima tahun terakhir 80-90 persen lulusannya langsung terserap di dunia industri. (DNE/ELN/C06)
———————
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 4 Maret 2016, di halaman 12 dengan judul “Program Studi Perlu Transparan”.