Peningkatan jumlah proyek di bidang infrastruktur dan persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak diimbangi dengan jumlah insinyur yang profesional. Karena itu, pemerintah memandatkan 40 perguruan tinggi negeri dan swasta untuk membuka program profesi keinsinyuran guna meningkatkan kompetensi sekaligus memenuhi kebutuhan di lapangan kerja.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek dan Dikti) Muhammad Nasir pada saat memberikan mandat kepada rektor-rektor universitas di gedung Kemristek dan Dikti, Jakarta, Rabu (13/4).
Perguruan tinggi yang terpilih terdiri dari 25 perguruan tinggi negeri (PTN) dan 15 perguruan tinggi swasta (PTS).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ke-25 PTN tersebut adalah Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Mataram, Universitas Syiah Kuala, Universitas Brawijaya, Universitas Sebelas Maret, Universitas Diponegoro, Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas, Universitas Negeri Malang, Universitas Riau, Universitas Lampung, Universitas Sriwijaya, Universitas Negeri Medan, Universitas Jambi, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Jember, Universitas Pattimura, Universitas Sumatera Utara, Universitas Mulawarman, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Sam Ratulangi, dan Universitas Udayana.
Adapun PTS yang ditunjuk antara lain Universitas Kristen Petra, Universitas Sanata Dharma, Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Katolik Widya Mandala, Universitas Katolik Atma Jaya, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Katolik Soegijapranata, Universitas Bina Nusantara, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Islam Malang, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Universitas Trisakti.
Nasir mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, program profesi keinsinyuran perlu dibuat untuk menjamin mutu kompetensi insinyur. Program profesi keinsinyuran adalah program pendidikan tinggi setelah program sarjana teknik.
Dengan program profesi keinsinyuran, para insinyur diharapkan memiliki kompetensi yang telah diukur dengan baik oleh para profesional di Persatuan Insinyur Indonesia (PII). Tujuannya agar para insinyur bisa meningkatkan persaingan di masa datang, baik lokal maupun internasional. ”Dengan sertifikat yang para insinyur dapatkan dari program profesi keinsinyuran, mereka akan diakui dunia internasional,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Nasir menyampaikan, program profesi keinsinyuran ditargetkan berjalan pada tahun ajaran baru 2016/2017 atau bulan September. Berikutnya, setiap universitas akan dievaluasi setelah bulan ke-6.
Nasir menambahkan, pemerintah menyerahkan tanggung jawab penuh kepada pihak perguruan tinggi untuk membiayai dan menyosialisasikan program profesi keinsinyuran secara mandiri. Pihaknya hanya membantu urusan perizinan pembuatan program studi baru itu.
Enam Dosen
Rektor Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Budi Widianarko mengatakan, seluruh universitas yang diberi mandat harus memiliki setidaknya enam dosen yang memiliki minimal sertifikat insinyur profesi madya. Hingga saat ini ada tiga dosen yang sudah memenuhi persyaratan tersebut.”Kami akan mencari dari perguruan tinggi lain atau dari PII di Jawa Tengah,” kata Budi.
Selain itu, pihaknya juga akan menyosialisasikan program profesi keinsinyuran kepada masyarakat padaMei 2016. Para lulusan universitasnya akan diprioritaskan untuk masuk program tersebut.
Menurut Budi, untuk membuat program profesi keinsinyuran, pihaknya akan menengok pada beberapa program profesi yang sudah ada di universitasnya. Sejauh ini terdapat program profesi psikologi, akuntansi, dan arsitek.
Adapun Rektor Universitas Riau Aras Mulyadi mengatakan, pihaknya tidak keberatan dengan target yang ditentukan pemerintah. Sebab, sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar-mengajar di program profesi keinsinyuran sudah tersedia.Hal itu karena Universitas Riau memiliki program studi S-1, seperti Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Lingkungan, dan Teknik Sipil.
Aras menambahakan, perlu ada koordinasi antar-universitas untuk membahas standar pembelajaran di program profesi keinsinyuran.”Pihak-pihak universitas perlu menentukan komponen-komponen apa saja yang harus diseragamkan,” ujar Aras.
Mulai bergerak
Sejumlah rektor yang ditemui Kompas setelah pemberian mandat menyatakan siap menerima penugasan tersebut dan mulai bergerak. Rektor Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Budi Widianarko, misalnya, menuturkan, meski baru mendapatkan kabar mengenai mandat pada pekan lalu, pihaknya segera memetakan rencana pembuatan program profesi keinsinyuran. Sebab, penerimaan mahasiswa baru di universitasnya dimulai 17 Agustus 2016 atau satu bulan lebih awal dari target.
”Yang menjadi tantangan adalah penetapan biaya kuliah. Kami harus menentukan biaya yang tidak memberatkan masyarakat tanpa mengorbankan mutu pendidikan,” ujar Budi. (C04)
——————
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 14 April 2016, di halaman 11 dengan judul “Pemerintah Dorong Kompetensi Insinyur”.
