Program KB Tak Optimal

Pengguguran Kandungan Tak Aman Memicu Kematian Ibu
Lebih dari 80 persen klien layanan pengguguran kandungan aman di 12 Klinik Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia pada 2008-2013 adalah perempuan menikah, separuhnya berusia lebih dari 30 tahun. Kehamilan tak diinginkan pada kelompok perempuan itu menandai tak optimalnya program keluarga berencana.

“Selama ini, remaja selalu dituding sebagai pelaku terbesar aborsi. Padahal, data menunjukkan sebaliknya,” kata Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Catharina Wahyurini dalam Lokakarya Sosialisasi Program PKBI di Jakarta, Sabtu (17/10). Alasan terbesar pengguguran kandungan perempuan dewasa dan menikah itu adalah merasa sudah cukup anak.

Lebih dari 123.000 klien mengunjungi klinik PKBI yang tersebar di 12 kota pada 2000-2013. Dalam kurun waktu itu, perempuan berusia kurang 21 tahun pelaku aborsi turun tajam dari 12 persen pada 2000-2003 jadi 5,93 persen pada 2012-2013. Alasan aborsi karena belum menikah turun dari 15,2 persen pada 2000- 2003 menjadi 8,48 persen pada 2008-2011.

Layanan pengguguran kandungan aman pada perempuan dengan kehamilan tak diinginkan oleh PKBI mengacu pada standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Federasi Keluarga Berencana Internasional (IPPF). Layanan diberikan komprehensif, mulai dari konseling sebelum dan sesudah pengguguran kandungan, tindakan medis, hingga pemasangan kontrasepsi.

“PKBI tak ingin mereka yang pernah aborsi melakukannya lagi di kemudian hari sehingga langsung dilakukan pemasangan kontrasepsi,” ucap Kepala Bidang Program PKBI Fahmi Arizal.

Aborsi aman
Sebelum datang ke klinik PKBI, lebih dari separuh klien pernah berusaha menggugurkan kandungan dengan pijat, minum jamu atau obat keras, serta mendapat bantuan dari dukun atau tenaga medis dan kesehatan lain. Kurang terbukanya informasi lembaga yang melayani aborsi aman membuat banyak masyarakat mengakses aborsi tak aman di klinik ilegal.

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengizinkan aborsi untuk alasan kedaruratan medis dan bagi korban pemerkosaan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 4/2005 tentang Aborsi juga membolehkan aborsi sebelum janin berumur 40 hari. Namun, informasi lembaga yang melayani aborsi aman tertutup.

Menurut Catharina, kuatnya isu moral terkait aborsi dan besarnya pro-kontra masyarakat membuat pemerintah belum mengakui layanan aborsi aman sebagai layanan kesehatan reguler. Selain itu, jika layanan aborsi aman diumumkan terbuka, dikhawatirkan mendorong kian banyak pengguguran kandungan.

“Tak mudah bagi perempuan memutuskan aborsi. Butuh kesiapan mental dan bisa mengatasi trauma setelah aborsi,” ujarnya. Sulitnya keputusan aborsi berlaku umum, termasuk pada korban pemerkosaan. Meski sejumlah negara melegalkan aborsi secara terbuka, jumlah pelaku aborsi tak otomatis melonjak.

Tertutupnya informasi aborsi aman mendorong banyak orang mengakses layanan aborsi tak aman di tempat ilegal. Itu meningkatkan risiko kematian ibu yang berusaha ditekan pemerintah. “Karena pemerintah belum bisa melayani aborsi aman, PKBI berusaha melayani demi menyelamatkan nyawa para ibu dari aborsi ilegal,” kata Fahmi.

Tertutupnya informasi aborsi aman membuat mereka yang bimbang ingin aborsi menjadi sasaran calo yang menawarkan aborsi tak aman. Selain biayanya amat mahal, layanan hanya tindakan medis tanpa konseling seperti yang disyaratkan Peraturan Pemerintah No 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Padahal, konseling bisa membatalkan niat sejumlah ibu menggugurkan kandungan. “Ada bisnis besar di balik aborsi yang dilakukan orang tak bertanggung jawab,” ujarnya.

Banyaknya pasangan suami-istri yang memutuskan menggugurkan kandungan karena cukup dengan jumlah anak yang dimiliki menunjukkan tak berjalannya program keluarga berencana (KB). Mereka seharusnya bisa mengakses dan diakses program dan layanan KB hingga tak perlu sampai melakukan aborsi.

Alasan pasangan suami-istri menggugurkan kandungan di Klinik PKBI karena cukup anak terus naik. Jika pada 2000-2003 hanya 21,7 persen, pada 2012- 2013 jadi 54,66 persen. Sementara alasan aborsi karena kegagalan kontrasepsi menurun dari 31 persen pada 2000-2003 jadi 1 persen pada 2008-2011. “Banyak warga tak bisa mengakses alat kontrasepsi KB dengan aman dan nyaman,” ucap Catharina.

Banyaknya aborsi pada perempuan menikah juga menunjukkan rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Ketidakpahaman itu membuat banyak perempuan terjebak dalam kehamilan tak diinginkan yang membawa mereka pada risiko kematian lebih besar. (MZW)
———————–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 19 Oktober 2015, di halaman 14 dengan judul “Program KB Tak Optimal”.