Tesso Nilo Jadi Model Solusi

Kombinasi Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial
Perambahan Taman Nasional Tesso Nilo di Riau yang mencapai 80 persen dari luas kawasannya diselesaikan melalui kombinasi skema reforma agraria dan perhutanan sosial. Langkah ini jadi model yang bisa ditiru saat menyelesaikan permasalahan serupa di daerah lain.

Di sisi utara dan barat Taman Nasional Tesso Nilo terdapat bekas konsesi PT Siak Raya Timber (38.560 hektar) dan PT Hutani Sola Lestari (45.990 hektar) yang izin kehutanan telah dicabut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Konsesi yang sebagian besar telah berubah menjadi perkebunan sawit ini bisa dimanfaatkan sebagai lokasi reforma agraria ataupun perhutanan sosial.

“Di dalam taman nasional masyarakat (petani pendatang) harus keluar. Namun, sudah disiapkan lahan pengganti berupa tanah obyek reforma agraria,” kata Chalid Muhammad, Penasihat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rabu (19/4), di Jakarta.

Pemetaan sosial yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama aparat TNI/Polri dan lembaga swadaya masyarakat menunjukkan sedikitnya terdapat 2.000-4.000 keluarga petani kecil dan buruh yang menggantungkan hidup dari sawit di dalam Tesso Nilo. Buruh-buruh ini yang bekerja pada kebun sawit milik cukong yang luasnya bisa mencapai ribuan hektar.

Pengategorian petani kecil atau cukong ini menggunakan Undang-Undang Perkebunan. Penguasaan lahan kurang dari 25 ha masuk kategori petani kecil, sedangkan lebih dari 25 ha harus berbadan usaha.

Chalid mengatakan, saat penyelesaian perambahan berlangsung, petani masih boleh memanen sawit di dalam TN Tesso Nilo. Petani juga disiapkan lahan kebun di luar kawasan atau bekas konsesi PT HSL/SRT.

Mereka diberi waktu memanen sawit dalam taman nasional hingga setengah daur atau sekitar 12 tahun tanpa boleh merawatnya. “Karena tidak dirawat, lambat laun suksesi hutan secara alami akan terjadi di kebun yang berada di dalam kawasan,” katanya.

Sekretaris Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Yuyu Rahayu mengatakan, upaya “membersihkan” TN Tesso Nilo sebagai bagian memikirkan kehidupan setelah operasi. “Yang penting transisi penghidupan ini agar tak terputus,” katanya.

Warga setempat juga diberi pilihan mengakses TN Tesso Nilo melalui perhutanan sosial sebagai mitra konservasi. Dengan skema itu, masyarakat diperbolehkan mengambil hasil hutan nonkayu seperti madu dan rotan.

“Ada masyarakat yang memilih perhutanan sosial daripada reforma agraria. Kelihatannya rumit, tetapi kami optimistis dapat berjalan,” kata Chalid.

Ia mengatakan, rumit karena tata kelola lahan dan hutan berjalan berantakan di masa lalu selama bertahun-tahun. Contohnya, penerbitan surat keterangan tanah (SKT) di kawasan hutan hingga ketidakterbukaan penerbitan izin usaha atau peruntukan lahan. “Ini yang mencoba diperbaiki rezim yang baru berusia dua tahun,” katanya.

Cukong
Bagi cukong atau perusahaan yang berada di dalam kawasan TN Tesso Nilo, ia mendorong dijalankannya langkah penegakan hukum. Dengan demikian, penegakan hukum menyasar pada otak perambahan, bukan petani kecil atau pelaku lapangan.

Chalid mengakui, KLHK saat ini fokus menyelesaikan kasus di Tesso Nilo yang memiliki luas 81.793 hektar, tetapi 80 persennya telah berubah menjadi kebun sawit. Selain itu, TN yang menjadi habitat gajah sumatera dan harimau sumatera ini menjadi korban ketelanjuran perizinan dan tumpang tindih kewenangan ataupun lemahnya pengawasan.

“Tesso Nilo ini paling kompleks dan parah. Jadi, harapannya kalau bisa diselesaikan, di tempat lain bisa meniru model penyelesaiannya,” katanya.

Guru Besar Manajemen Hutan Institut Pertanian Bogor (IPB) Hariadi Kartodihardjo mengatakan, implementasi reforma agraria akan memiliki banyak tantangan. Dia mencontohkan proses relokasi masyarakat yang berada di kawasan hutan.

“Kondisi yang ditemui di lapangan menunjukkan tidak mungkin sebuah kawasan hutan berada dalam kondisi tanpa ada penduduknya,” katanya.

Dengan kondisi yang relatif terpencil dan minim pengawasan aparat, Hariadi sepakat langkah reforma agraria ini diberikan dengan menyiapkan perencanaan pengembangan perekonomian bagi penerima lahan. Di antaranya dengan memberikan pendampingan kuat bagi masyarakat. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan manfaat dari pembagian lahan dan tidak malah menjualnya kepada pemodal. Mengantisipasi hal ini, badan usaha milik negara bisa berperan menciptakan pasar dan pengembangan produk petani.

Karena saat ini, kata Hariadi, terdapat 58 pabrik kelapa sawit ilegal yang berdiri di dalam dan sekitar TN Tesso Nilo. “Ekonomi masyarakat masih bergantung dari sawit,” katanya. (ICH)
———————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 April 2017, di halaman 14 dengan judul “Tesso Nilo Jadi Model Solusi”.