Desentralisasi politik dan ekonomi menyisakan banyak persoalan di Tanah Air. Salah satu persoalan yang semakin marak belakangan ini adalah terjadinya krisis identitas sehingga memunculkan konflik yang semakin tajam.
Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bekerja sama dengan Max Planck Institute for Social Anthropology menemukan, sejak Indonesia memperkuat desentralisasi, pascakrisis moneter 1998, konflik semakin marak terjadi di tengah masyarakat. Max Planck adalah lembaga semacam LIPI di Jerman.
Konflik ini muncul dengan membawa identitas agama atau etnis tertentu. Identitas yang dimunculkan itu kemudian dibawa ke ranah hukum untuk mendapatkan legitimasi, baik itu hukum negara maupun hukum yang dibentuk oleh masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Identitas ini menjadi realitas sehari-hari dan menjadi elemen terpenting yang dimainkan dalam setiap konflik,” kata Fadjar Ibnu Thufail, peneliti senior pada Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (PSDR) LIPI, Kamis (10/3). dalam diskusi dan peluncuran buku Kegalauan Identitas Indonesia Pasca Orde Baru.
Buku ini berisi kumpulan artikel yang ditulis oleh ahli antropologi dan ahli hukum yang membahas tentang pluralisme di Indonesia.
Ignas Kleden dari Komunitas Indonesia untuk Demokrasi, yang menjadi pembicara dalam diskusi itu, mengatakan, desentralisasi yang dilakukan sekarang hanya memindahkan otoritas politik dan administrasi ke daerah tanpa disertai perencanaan sosial. ”Dianggapnya masalah politik dan administrasi bisa menyelesaikan segalanya. Padahal, dengan perencanaan sosial bisa diantisipasi perubahan-perubahan sosial yang akan terjadi akibat dari desentralisasi tadi,” kata Kleden. (IND)
Sumber: Kompas, 12 Maret 2011
