Universitas Sebelas Maret, Solo, Jawa Tengah memberikan penghargaan tertinggi “UNS Award” Parasamya Anugraha Dharma Krida Baraya kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla. Penghargaan ini diberikan kepada Jusuf Kalla atas jasa dan kepeloporan yang luar biasa dalam bidang sosial dan kemanusiaan.
Penghargaan “Parasamya Anugraha Dharma Krida Baraya” itu diserahkan Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS), Ravik Karsidi dalam Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke-42 UNS di auditorium UNS, Solo, Senin (12/3). Hadir dalam acara ini, antara lain Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir; Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara; dan Ketua Dewan Penyantun UNS Muhammad Nuh.
Ravik mengatakan, pertimbangan UNS memberikan penghargaan tertinggi Parasamya Anugraha Dharma Krida Baraya adalah sebagai wujud apresiasi atas jasa besar dan kepeloporan Jusuf Kalla dalam bidang sosial dan kemanusiaan. Di antaranya, ketokohan Jusuf Kalla dalam upaya menciptakan perdamaian di sejumlah konflik di dalam maupun luar negeri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kemampuan Bapak Jusuf Kalla dalam menciptakan ruang perdamaian di beberapa wilayah konflik di dalam dan di luar negeri sudah tidak diragukan lagi. Dalam mengatasi konflik horisontal, beliau selalu mencari dan memilih jalan damai dengan cara memahami duduk perkara dan pemicu konflik itu sendiri, yaitu melalui dialog,” kata Ravik.
KOMPAS/WAWAN H PRABOWO–Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam dokumentasi foto bertanggal 24 Januari 2018.
Ravik menambahkan, untuk mencapai perdamaian, Jusuf Kalla memiliki pendirian mengalah. Selain itu, juga sosok antiperang. Pertimbangan lainnya adalah ketokohan dan kepeloporan Jusuf Kalla dalam organisasi kemanusiaan Palang Merah Indonesia.
“Ketokohan beliau dalam kerukunan umat beragama dan kegiatan sosial beliau dalam bidang kemanusiaan lainnya selama menjabat sebagai Menko Kesra (Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat) dan Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Ravik.
Tugas bersama
Kalla mengatakan, kerja kemanusiaan dan upaya menciptakan kedamaian bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas semua manusia. Termasuk juga upaya menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan dan keagamaan merupakan tugas bersama seluruh warga.
Kalla mengatakan, beberapa negara hingga kini masih mengalami konflik berkepanjangan, seperti Afganistan, Suriah, Yaman, dan negara Timur Tengah lainnya. Karena itu, sangat bersyukur hidup di Indonesia yang meskipun mempunyai perbedaan tetapi memiliki persatuan dan harmoni yang luar biasa baik.
Menurut Kalla, sejak Indonesia merdeka, tercatat mengalami 15 konflik. Sebanyak 10 konflik di antaranya terjadi karena ketidakadilan. “Ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan politik, dan ketidakadilan sosial yang terjadi di masyarakat. Karena itu, inti dari menjawab pertanyaan bagaimana mendamaikan suatu bangsa adalah ciptakan keadilan,” ujarnya.
Menurut Kalla, banyak orang mengatakan, konflik yang pernah terjadi di Aceh, Poso, dan Ambon, disebabkan persoalan agama. Padahal, konflik bermula dari ketidakadilan politik dan sosial. “Karena itu, kepada seluruh pemimpin, termasuk saya, kepemimpin nasional, kepemimpinan daerah, dan lokal, keadilan lah yang harus menjadi pokok yang harus ditegakan,” katanya.
Kalla mengatakan, kedamaian di Indonesia harus dijaga bersama. Tanpa kedamaian, tidak akan terwujud kemakmuran dan kemajuan di Indonesia. “Tidak ada negara bisa makmur tanpa kedamaian,” katanya.–ERWIN EDHI PRASETYA
Sumber: Kompas, 13 Maret 2018
