Menjadi pusat pertumbuhan di kawasan timur Indonesia, tak dimungkiri dalam kurun lebih dari lima tahun terakhir, Kota Makassar tumbuh pesat. Pertumbuhan ekonomi hingga 9 persen, investasi asing dan dalam negeri, pertumbuhan penduduk hingga 1,5 juta jiwa, kemacetan dengan laju kendaraan 30 kilometer per jam hanya sedikit dari berbagai imbas pesatnya pertumbuhan di kota ini.
Lalu persoalan lain yang tak kalah penting adalah lahan yang kian terbatas. Menurut Wali Kota Makassar M Ramdhan Pomanto, saat ini sekitar 60 persen wilayah kota seluas 175,77 kilometer persegi itu sudah terisi. Sisanya sekitar 40 persen, yang sedianya 20 persen di antaranya untuk ruang terbuka. Itu berarti, tersisa 20 persen saja untuk permukiman dan berbagai peruntukan lainnya, seperti perkantoran dan fasilitas umum.
Padahal, banyak fasilitas yang seiring kebutuhan dan perkembangan juga butuh perluasan. Sebut saja pelabuhan, jalan, kawasan pergudangan, dan lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Maka, membangun kawasan terpadu adalah salah satu solusi. Di sana dilengkapi perkantoran, perbelanjaan, permukiman dengan model vertikal, fasilitas umum, dan lainnya.
Kawasan ini di antaranya Panakkukang, Daya dan Sudiang, hingga kawasan Barombong, di pesisir Selat Makassar. Namun, kawasan terpadu tetaplah belum cukup. Maka siasat lain adalah reklamasi.
Pemerintah Kota Makassar sejak lama sudah menyusun program reklamasi kawasan pesisir Selat Makassar yang terbentang dari perbatasan Makassar-Maros hingga Makassar-Gowa. Reklamasi terus dilakukan dengan berbagai pertimbangan, seperti kebutuhan akan kawasan dan mitigasi bencana. Namun bukan sekadar reklamasi, karena ini dilakukan dengan merekayasa pendangkalan. Kawasan pesisir Selat Makassar adalah muara dari Sungai Jeneberang yang hulunya berada di kawasan Malino, Kabupaten Gowa.
Selama beberapa tahun, sejak 2004, setelah longsor besar yang merobohkan sebagian dinding Gunung Bawakareng, sedimentasi menjadi persoalan besar. Jutaan kubik sedimen berupa tanah, batu, dan pasir terus terbawa aliran Sungai Jeneberang hingga menyebabkan pendangkalan di sepanjang aliran dan muara sungai.
Di Barombong, Tanjung Bunga, yang berada di pesisir Selat Makassar, membuat kawasan yang dulunya berupa delta, kini berubah menjadi daratan baru. Jarak Makassar dengan beberapa pulau terdekat di Selat Makassar kian dekat.
Kebutuhan kawasan
Daratan hasil sedimentasi ini yang akan dimanfaatkan Pemkot Makassar. Areal itu direkayasa mengikuti bentuk atau alur pendangkalan sehingga membentuk pulau. ”Kawasan yang akan direkayasa membentuk pulau mencapai luas sekitar 4.500 hektar. Kami sudah punya amdal untuk ini,” jelas Ramdhan.
Dalam berbagai penelitian, termasuk yang dilakukan UNDP, disebut bahwa permukaan air laut di Selat Makassar terus naik. Selama kurang dari 20 tahun terakhir, terjadi kenaikan muka air laut hingga 7,5 cm. Bahkan 50 tahun ke depan, kenaikan air laut sedikitnya akan mencapai 114 cm. Artinya, Makassar menghadapi persoalan sedimentasi di pesisir serta naiknya muka air laut.
”Ancaman terbesar adalah banjir rob yang jika terjadi, bisa membuat air laut masuk ke kawasan kota hingga lebih 1 kilometer. Dengan reklamasi, secara tidak langsung, kami sudah mengantisipasi ancaman bencana itu. Dari sisi kebutuhan akan kawasan, reklamasi juga adalah solusi,” tambah Ramdhan.
Soal biaya reklamasi, Ramdhan juga mengatakan Pemerintah Kota tak butuh biaya besar karena saat ini sejumlah investor sudah siap berinvestasi membangun kawasan permukiman terpadu di lokasi reklamasi. Sebagian sudah jalan, bahkan banyak yang sudah selesai.
”Kami hanya memberi dan memudahkan perizinannya, membangun sejumlah fasilitas, tapi secara umum, penataan dan pembangunan dilakukan oleh investor,” kata Ramdhan.
Salah satu investor ialah PT Lippo. Perusahaan ini sudah membangun kawasan permukiman, perbelanjaan, perkantoran di Tanjung Bunga. Ada pula perusahaan lain juga masuk dan akan berinvestasi di kawasan pesisir.
Theo Sambuaga, Presiden Direktur PT Lippo, mengatakan, pihaknya melihat perkembangan yang baik di wilayah ini. ”Kami juga melihat ada keseriusan pemerintah dan masyarakat untuk mendukung investasi. Kami tak hanya menata kawasan pesisir, tapi kami juga ikut mengembangkan kawasan permukiman terpadu di dalam kota,” jelasnya.
Jika kawasan reklamasi ini nantinya selesai, tak hanya penataan kawasan dan soal mitigasi bencana. Sejumlah proyek raksasa juga akan dibangun, seperti perluasan Pelabuhan Soekarno-Hatta, termasuk lapangan kontainer yang sebagian sudah jalan. Ada pula pembangunan jalan lingkar, pembangunan jalan tol yang akan menghubungkan Maros dan daerah sekitarnya—Makassar hingga Gowa. Ada pula pembangunan kawasan Center Point of Indonesia yang menjadi proyek Pemerintah Provinsi Sulsel, yang mencakup luas 1.000 hektar.
Pemerintah Kota Makassar menjamin reklamasi tak akan merugikan warga karena batas wilayah yang direklamasi dari pesisir adalah 2 kilometer. Selama ini, jarak mencari ikan bagi nelayan adalah 6 kilometer dari pesisir.
Secara umum, warga juga akan diselamatkan dari ancaman rob di samping dampak ekonomi dan sosial lainnya dari investasi di kawasan reklamasi. Tentu saja, semua berharap reklamasi memang menjadi siasat atas keterbatasan lahan dan solusi pencerahan bencana. Semoga. (Reny Sri Ayu)
Sumber: Kompas, 21 November 2014
