Rumah Pengetahuan ..menyebarkan pengetahuan untuk rakyat…
Media Sosial Potensial Memperkuat Demokrasi
Laman petisi dalam jaringan internet memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk semakin terlibat dalam menentukan arah kebijakan strategis. Dalam demokrasi yang terbuka, media sosial berpotensi menjadi sarana efektif untuk menggalang gerakan rakyat dalam mengontrol penguasa.
Direktur Kampanye Change.org Arief Aziz dalam acara Rekap Petisi Change.org, di Jakarta, pekan lalu, mengungkapkan, keberadaan petisi di internet memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan dan memastikannya didengar para pembuat kebijakan. Dengan demikian, masyarakat memiliki akses untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara menjadi meningkat.
Change.org merupakan salah satu laman yang khusus memuat petisi dari Indonesia, bahkan dunia. Para pembuat petisi berasal dari beragam latar belakang. Pada 2014, jumlah penanda tangan petisi di situs itu mencapai 900.000 orang. Seperempat dari jumlah tersebut berhasil dengan petisinya.
Salah satunya petisi yang diusung Abdul Manan, penduduk desa di Riau, agar Presiden Joko Widodo beserta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar mendatangi wilayah tersebut untuk melihat asap akibat kebakaran hutan. Ada juga petisi yang sukses meminta pembebasan tenaga kerja Indonesia, Wilfrida Soik, yang menjadi korban perdagangan manusia dan membunuh majikannya di Malaysia untuk membela diri karena dianiaya.
”Salah satu faktor penting dalam keberhasilan petisi adalah tanggapan dari pembuat kebijakan,” kata Arief.
Kekuatan besar
Menurut pengajar Sosiologi Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Arie Sudjito, dalam lima tahun terakhir, demokrasi di Indonesia cenderung digerakkan melalui media sosial. Masyarakat memahami, satu klik pada laman internet bisa mengubah keadaan. Demokrasi digital patut diperhitungkan.
”Kekuatan politik dan strategis tidak lagi didominasi partai politik atau lembaga tertentu. Rakyat juga memiliki suara dan hak dalam menentukan keberlangsungan isu,” katanya.
Peneliti komunikasi dari Universitas Paramadina, Jakarta, Hendri Satrio, berpendapat, keberadaan petisi saja tidak akan maksimal tanpa didukung gerakan yang menyebarkan pesan tersebut kepada masyarakat luas. ”Penting dilakukan pendekatan langsung ke akar rumput. Sebab, masyarakat bawah yang merasakan dampak langsung suatu kebijakan,” katanya. (DNE)
Sumber: Kompas, 5 Januari 2014
