Sebanyak 11 perguruan tinggi negeri badan hukum atau PTN-BH didorong untuk melesat, masuk jajaran ranking universitas kelas dunia. Guna mewujudkan itu, salah satunya perlu adanya perampingan organisasi, seperti fakultas-fakultas. Selain efisien, dosen akan semakin fleksibel.
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir di sela-sela Sidang Komisi C Majelis Senat Akademik (MSA) PTN-BH, di Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (1/4/2019), mengatakan, pada era Revolusi Industri 4.0, antardisiplin ilmu di pendidikan tinggi tidak dapat dipisah jauh.
KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA–Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir memberi sambutan pada pembukaan Sidang Komisi C Majelis Senat Akademik (MSA) PTN-BH, di Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (1/4/2019).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mencontohkan, teknik mesin yang tak bisa terpisah jauh dari teknik elektro karena perpaduan keduanya menghasilkan mekatronika. ”Juga pada ekonomi, yang kini berkembang manajemen logistik, financial technology, dan lainnya. Dengan perampingan, resource sharing bisa lebih baik,” kata Nasir.
Saat ini, ada 11 PTN-BH, yakni Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Padjadjaran (Unpad), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Diponegoro (Undip), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dan Universitas Sumatera Utara (USU).
Nasir menambahkan, restrukturisasi manajemen perlu karena sejumlah PTN-BH dinilai gemuk. UGM misalnya, dari 2.529 dosen, 1.046 di antaranya ialah dosen menjabat (41,4 persen). Di UI, ada 2.257 dosen, 816 di antaranya dosen menjabat (36,2 persen), serta di Undip 1.655 dosen, 513 di antaranya dosen menjabat (31 persen).
KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA–Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir membuka Sidang Komisi C Majelis Senat Akademik (MSA) PTN-BH, di Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (1/4/2019).
Dengan struktur organisasi yang gemuk, anggaran banyak tersedot untuk personal. ”Saya bersama Sekjen menyiapkan agar ini bisa disederhanakan. Saya seorang akuntan, melihatnya, eliminasi yang tak memiliki value added (nilai tambah). Kemudian perkuat di program studi agar memiliki nilai tambah,” ujarnya.
Berdasarkan QS World University Ranking, UI kini menduduki peringkat ke-292 dunia, disusul ITB (359), UGM (391), Unpad (651-700), IPB (701-750), Unair (751-800), Undip (801-1000), dan ITS (801-1000). Ke depan, UI, ITB, dan UGM diharapkan masuk 200 besar dan PTN-BH lainnya masuk 500 besar.
Rektor Undip Yos Johan Utama menuturkan, dirinya setuju adanya perampingan di perguruan tinggi. Dengan efisiensi, biaya yang sebelumnya untuk jabatan tertentu dapat dialihkan kepada hal-hal lain yang bermanfaat. Dengan demikian, peningkatan mutu perguruan tinggi dapat terus digenjot.
Hal itu sudah dilakukan di Undip, dengan menghilangkan sejumlah jabatan. ”Seperti pejabat wakil dekan yang dipangkas dari empat orang menjadi dua orang. Sekretaris program studi, sekretaris departemen juga kami hilangkan. Kepala prodi (ketua program studi), S-1, S-2, dan S-3 juga bisa dirangkap,” kata Yos.
KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA–Rektor Universitas Diponegoro Yos Johan Utama
Terkait perampingan pada jumlah fakultas, Yos menuturkan, rektor memiliki kewenangan untuk melakukannya. Namun, perlu perhitungan terkait politik lokal agar jangan sampai menimbulkan kegaduhan. Cara-cara halus serta harus ditempuh, juga perlu ada pembicaraan bersama.
”Saya setuju jumlah fakultas dirampingkan, tetapi harus ada pembicaraan matang dulu. Ibaratnya, di Undip ada 13 bendera lalu tiba-tiba menjadi lima bendera. Setiap orang pasti punya kebanggaan bendera masing-masing. Ini mungkin dilakukan, tetapi harus hati-hati dan bijaksana,” lanjutnya.
Ketua MSA PTN-BH, Priyo Suprobo, menuturkan, pada sidang Komisi A dan B di Unair, sudah ada pembicaraan mengenai penyempurnaan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) untuk merampingkan struktur organisasi yang terkait dengan fungsi. Pihaknya pun berharap ada surat edaran Menristekdikti sehingga setiap PTN-BH memiliki pegangan untuk melaksanakannya.–ADITYA PUTRA PERDANA
Sumber: Kompas, 1 April 2019
——————————————————————-
Publikasi Internasional Harus Dipacu
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO–Ilustrasi penelitian
Hingga kini, belum ada perguruan tinggi Indonesia yang menembus peringkat 200 besar universitas terbaik dunia. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pun mendorong perguruan tinggi negeri badan hukum untuk memacu publikasi internasional.
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti) Mohamad Nasir, di sela-sela Sidang Komisi C Majelis Senat Akademik (MSA) Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), di Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (1/4/2019), mengatakan, kolaborasi dengan perguruan tinggi luar negeri ialah salah satu jalan untuk mendongkrak peringkat.
Pada akhir 2016, Nasir pernah mewacanakan rektor atau pejabat perguruan tinggi diisi tenaga asing. “Namun, langsung banyak yang menentang. Karena itu, jalan keluar masalahnya dengan meningkatkan publikasi internasional. Dengan publikasi, kita akan dapat prioritas di dunia,” ujar Nasir.
KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA–Pembukaan Sidang Komisi C Majelis Senat Akademik PTN-BH, di Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (1/4/2019). Acara itu dibuka Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir.
Saat ini, ada 11 PTN-BH, yakni Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Padjadjaran (Unpad), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Diponegoro (Undip), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dan Universitas Sumatera Utara (USU).
Berdasarkan QS World University Ranking, UI kini menduduki peringkat 292 dunia, disusul ITB (359), UGM (391), Unpad (651-700), IPB (701-750), Unair (751-800), Undip (801-1000), dan ITS (801-1000). Ke depan, UI, ITB, dan UGM diharapkan masuk 200 besar dan PTN-BH lainnya masuk 500 besar.
Nasir menuturkan, saat ini, total alokasi APBN untuk 11 PTN-BH yakni Rp 5,19 triliun, sedangkan untuk 111 PTN non-badan hukum yakni Rp 12 triliun. “Dengan anggaran yang besar, perlu dilihat di mana yang terjadi pemborosan. Karena itu, penting untuk melakukan restrukturisasi organisasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, harapan publik kepada PTN-BH ialah menjadi perguruan tinggi terdepan di Indonesia serta menjadi pemacu peningkatan daya saing dan kesejahteraan.
Nasir mengemukakan, pihaknya sudah berbincang dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Keuangan untuk memberi otonomi penuh kepada PTN-BH. “Tinggal pemerintah memberikan block grant. Namun, tetap ada target-target yang diharapkan,” ujarnya.
Rektor Undip Yos Johan Utama menuturkan, pihaknya juga berharap ada otonomi penuh yang diberikan pemerintah. “Sebab, saat ini, PTN-BH seperti masih di tengah-tengah. Misalnya, riset sudah meningkat, tetapi masih terkendala masalah administrasi pertanggungjawaban,” ujar Yos.
KOMPAS/PRADIPTA PANDU–Rektor Universitas Diponegoro Yos Johan Utama
Menurut dia, apabila pendanaan dalam bentuk block grant, yang diutamakan adalah hasilnya. Dengan demikian, orientasinya kepada produk dan outcome dan tidak terjebak pada masalah prosedural.
Ketua MSA PTN-BH Priyo Suprobo menuturkan, pada sidang Komisi A dan B di Unair, sudah ada pembicaraan mengenai perampingan struktur orgranisasi yang terkait dengan fungsi. Pihaknya pun berharap ada surat edaran Menristekdikti sehingga PTN-BH memiliki pegangan untuk melaksanakannya. Dengan demikian, peningkatan mutu dapat digenjot.–ADITYA PUTRA PERDANA
Editor MOHAMAD FINAL DAENG
Sumber: Kompas, 1 April 2019
