Sumber daya manusia Indonesia perlu mengenyam pendidikan yang lebih baik untuk bisa menghadapi kompetisi di tingkat Asia Tenggara. Mutu pendidikan tidak bisa ditawar- tawar lagi agar Indonesia dapat unggul dalam persaingan tenaga kerja di kancah global.
Hal itu dikemukakan Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Herman Prayitno dalam orasi ilmiah di Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Senin (4/4).
Acara tersebut dipimpin Rektor Universitas Terbuka Tian Belawati, yang dihadiri sekitar 1.200 wisudawan berprestasi dari sejumlah daerah di Indonesia dan luar negeri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur Ari Pubrayanto menambahkan, Indonesia harus memiliki perencanaan lebih jauh dalam pemetaan tenaga kerja yang ingin dimiliki di dalam negeri.
Ari mencontohkan, Malaysia telah memiliki cetak biru pendidikan mereka hingga tahun 2025.
“Misalnya, di bidang kedokteran, mereka ingin memiliki 500 dokter per satu juta penduduk. Indonesia saja hanya punya 98 dokter per satu juta penduduk,” paparnya.
Bekerja di Malaysia
Kedokteran, yang masuk dalam bidang praktisi medis, merupakan salah satu dari delapan profesi yang terkena dampak kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Selain praktisi medis, dalam ASEAN Mutual Recognition Arrangement disebutkan juga profesi insinyur, arsitek, tenaga pariwisata, akuntan, dokter gigi, tenaga survei, dan perawat (Kompas, 28/2/2016).
Herman menjelaskan, warga negara Indonesia di Malaysia cukup bersaing di bidang-bidang tersebut. Ia mencontohkan, beberapa insinyur dan dokter asal Indonesia mampu bekerja di sejumlah perusahaan dan perguruan tinggi di Malaysia.
“Namun, pekerja Indonesia di bidang pariwisata masih kurang,” ujar Herman.
Secara umum, Malaysia mempekerjakan 2,7 juta tenaga kerja Indonesia (TKI) sebagai pekerja terampil di lapangan. Mereka mendapatkan upah berkisar 900 hingga 1.500 ringgit Malaysia (setara Rp 3 juta-Rp 5 juta).
Herman memaparkan, saat ini TKI mampu bersaing dengan pekerja asal Myanmar, Vietnam, dan Banglades yang hijrah ke Malaysia.
“Masih banyak juga TKI yang belum memenuhi waktu pendidikan keterampilan di Indonesia. Hal itu jadi salah satu penyebab beberapa dari mereka telantar,” kata Herman.
Ia menambahkan, KBRI di Kuala Lumpur turut melakukan beberapa hal untuk meningkatkan daya saing TKI, antara lain kursus bahasa Inggris serta penyelenggaraan program paket A, B, dan C.
Berinovasi
Tian Belawati mengatakan, pihak universitas harus berinovasi untuk meningkatkan kualitas mahasiswanya. Salah satu rencana yang akan dilakukan Universitas Terbuka pada 2017 adalah menambah mata kuliah wajib, seperti bahasa Inggris, literasi IT, dan kewirausahaan.
“Kami juga ingin mahasiswa lebih siap menghadapi dunia pasca lulus,” ujar Tian. (C02)
————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 5 April 2016, di halaman 12 dengan judul “Rebut Peluang dalam Kancah Global”.
