Optimalkan Bahan Baku Dalam Negeri

Risiko kontaminasi sampah dan limbah bahan beracun berbahaya pada impor material daur ulang bisa dihindari dengan mengoptimalkan bahan baku tersebut dari dalam negeri. Selain berkontribusi mengatasi ketimpangan devisa, langkah ini pun mendorong perbaikan perilaku pemilahan dan pengumpulan sampah yang akhirnya memperbaiki kualitas lingkungan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat terdapat potensi material daur ulang kertas sebanyak 5-6 juta ton per tahun dan plastik 7,3 juta ton per tahun di samping material logam, kaca, karet, dan tekstil. Dari jumlah ini, industri daur ulang kertas hanya menyerap 1,2 juta ton per tahun dan sebagian besar yaitu 3-4 juta ton didatangkan dari impor.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI–Hiron (42), salah satu pemulung di Tempat Pembuangan Akhir Sumompo, Manado, Sulawesi Utara, memanggul kantong berisi sampah plastik yang dipilah dari gunungan sampah di ruang terbuka, Selasa (16/7/2019). TPA Sumompo mendapatkan 350-400 ton sampah setiap hari.

Direktur Pengelolaan Sampah KLHK Novrizal Tahar, Rabu (17/7/2019) di Jakarta, mendorong agar industri daur ulang meningkatkan permintaan pasokan material daur ulang kertas maupun plastik dari daam negeri.

“Agar demand (permintaan) dalam negeri naik, ke depan perlu membuat perencanaan agar impor segera berkurang. Selama tidak membuat peta jalan untuk phasing out (penghapusan secara bertahap) kebijakan impor skrap dari luar negeri, selama itu juga tidak akan pernah timbulkan peningkatan demand bahan baku skrap dari dalam negeri,” katanya.

Penyerapan bahan baku dalam negeri sangat kecil bisa jadi disebabkan industri daur ulang telanjur bekerja sama atau kontrak impor bahan baku. Dengan kondisi material tercampur sampah dan limbah bahan beracun berbahaya atau B3 seperti terungkap beberapa waktu terakhir, ia mendorong agar industri secara bertahap mengurangi pasokan dari luar negeri dan memberdayakan pasokan dari dalam negeri yang melimpah.

Belum terpilah
Alasan impor ini beberapa waktu lalu dijelaskan Direktur Eksekutif Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia Liana Bratasida karena kondisi pengumpulan sampah di Indonesia masih buruk. Ini membuat material bahan baku kertas yang didapatkan kotor sehingga berdampak pada ongkos produksi yang tinggi untuk membersihkan dan pengolahan.

Kondisi pengumpulan sampah yang masih belum terpilah ini diakui Novrizal. Namun, ia menunjukkan kondisi impor material skrap kertas campuran yang dijumpainya di Surabaya, pun sangat kotor. “Kalau kita bilang kualitas skrap dalam negeri jelek, itu (material impor) lebih jelek lagi. Mereka menerima kotor, kayak isi tong sampah lu masukin dan di-press. Teman-teman industri jangan standar ganda, harus ada nasionalismenya-lah,” ujarnya.

Terkait hal itu, ia mengusulkan agar pemerintah menyediakan mekanisme insentif bagi industri daur ulang yang mendatangkan suplai material dari dalam negeri. Ini diharapkan berefek ganda dengan menjadi daya tarik masyarakat maupun pengumpul sampah (termasuk bank sampah) untuk menyelesaikan masalah sampah di Indonesia.

Ujang Solihin Sidik, Kepala Subdirektorat Barang dan Kemasan KLHK mengatakan kontribusi dan komitmen pemegang merek dan produsen untuk mengumpulkan kembali kemasannya akan sangat berkontribusi memenuhi kebutuhan industri daur ulang. KLHK saat ini membangun peta jalan yang berisi komitmen dan perencanaan para produsen menarik kembali kemasan maupun mengganti kemasan terkait pengurangan sampah.

Peta jalan selama 10 tahun itu diharapkan pula dapat meningkatkan kualitas pengumpulan sampah di Inodnesia. “Kalau bisa kita tingkatkan ini (kualitas pengumpulan/pemilahan sampah), kita bisa bilang sampah kita bersih sehingga bahan baku dari dalam negeri terpenuhi dan tak perlu impor lagi,” ujarnya.

Sejauh ini, komitmen tanggung jawab pada pengurangan sampah dihasilkan perusahaan baru dari grup-grup multinasional yang digerakkan perusahaan global. ”Pemerintah belum melihat komitmen riil perusahaan nasional,” kata Ujang Solihin.

Triyono Prijosoesilo, Public Affairs and Communications Director Coca-Cola Indonesia, menyampaikan, Coca-Cola dengan visi World without Waste menargetkan pada 2030 semua kemasan produk Coca-Cola yang terjual dikumpulkan untuk didaur ulang. Di Indonesia, secara teknis semua bagian kemasan bisa didaur ulang.

Pihaknya membuat inisiatif Plastic Reborn 2.0 demi membangun ekosistem sirkular ekonomi dalam sistem persampahan dan daur ulang di Indonesia. Itu dilakukan bersama usaha rintisan (start up) pegiat sampah Gringgo di Bali serta Mall Sampah dan Clean Up di Makassar, Sulawesi Selatan, dengan hibah 250.000 dollar AS. Tiap usaha rintisan berkiprah minimal dua tahun terakhir.

Bank sampah
Salah satu peran penting untuk memperbaiki perilaku pemilahan dan pengumpulan sampah melalui bank sampah. Di Indonesia, jumlahnya telah lebih dari 6.000 unit yang tersebar di berbagai daerah.

KOMPAS/ SAMUEL OKTORA–Pengelola Bank Sampah Kujang Ngahiji di lingkungan RW 006, Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat sedang memilah sampah non organik yang disetor oleh nasabah sebelum dijual ke pengepul, Sabtu (16/2/2019). Pengelola bank sampah ini semuanya kalangan ibu rumah tangga.

Di Kota Serang, Banten, bank sampah yang dibentuk sejak 2015 pada awal tahun 2019 jumlahnya 12 unit. Kini, menurut Kepala Unit Pelayanan teknis Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang Hafiz Rahman, jumlah bank sampah sudah lebih dari 20 unit. Bank sampah yang baru, terbentuk misalnya di Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang dan Kelurahan Banjarasari, Kecamatan Cipocok Jaya. Meski terjadi kemajuan, pembentukan bank sampah perlu digalakkan.

“Kuantitas sampah yang berkurang dengan pembentukan komunitas itu masih amat kecil. Kami ingin di setiap kelurahan dibentuk setidaknya satu bank sampah,” ujarnya. Harapan itu diupayakan terwujud pada tahun 2020.

Bank sampah memiliki nasabah yang mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjual limbah. Nasabah bisa menimbang limbah tak hanya di bank sampah tetapi juga posyandu dan arisan, bahkan saat senam bersama.

Pemerintah Kota Serang mendorong pembentukan bank sampah dengan menyalurkan berbagai bantuan.“Misalnya, bak sampah, komposter, mesin pencacah, dan sepeda motor roda tiga. Tapi, kami akan melakukan pendampingan saja mulai tahun depan,” ujarnya. Bantuan untuk membentuk bank sampah direncanakan berasal dari pemerintah pusat yang menyediakan dana kelurahan.–ICHWAN SUSANTO/DWI BAYU RADIUS

Editor EVY RACHMAWATI

Sumber: Kompas, 18 Juli 2019