Menyelamatkan SP 2020

Saat masalah ”response rate” sensus penduduk belum mencapai target, tiba-tiba dunia diempas oleh bencana virus korona, termasuk Indonesia. Sensus penduduk (SP) secara daring menjadi harapan utama menyelamatkan SP 2020.

Tahun 2020 Indonesia bersama 54 negara lainnya melaksanakan sensus penduduk. Mengacu kepada referensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), setiap negara diminta melaksanakan sensus penduduk setidaknya satu kali dalam sepuluh tahun. Presiden Jokowi mengatakan dalam pidatonya pada pencanangan Sensus Penduduk (SP) 2020 di Istana Negara bahwa data adalah “the new oil” dan lebih berharga daripada minyak.

Bagi Presiden sendiri, permasalahan data menjadi perhatian utama, hal ini dibuktikan dengan terbitnya Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Perpres No 62 Tahun 2019 tentang Statistik Hayati.

Target response rate keterlibatan penduduk dalam sensus online di tiap negara berbeda-beda. Malaysia sebagai contoh menargetkan 30 persen, Iran 47 persen, negara yang lebih maju seperti Australia sudah mencapai 63 persen penduduk yang mengikuti sensus penduduk online. Indonesia menargetkan 23 persen pada Sensus Penduduk Online 2020 ini. Jika dikonversi dengan jumlah penduduk Indonesia, setidaknya ditargetkan 62 juta penduduk Indonesia akan mengikuti sensus penduduk online.

SP 2020 di tengah korona
Sensus Penduduk Online 2020 sudah berjalan satu bulan lebih, tetapi target response rate masih belum tercapai. Target response rate yang tertinggal akan menjadi beban pada pencacahan lapangan pada Sensus Penduduk Wawancara (SPW) di bulan Juli 2020.

Hal ini memang tidak mudah dan menjadi tantangan bagi Badan Pusat Statistik (BPS) karena sebagian masyarakat Indonesia belum memiliki kesadaran akan pentingnya data. Di sisi lain data sensus bertujuan untuk memberikan dasar rencana pembangunan dan dasar pengambilan kebijakan bagi pemerintah.

Di saat masalah response rate yang belum mencapai target, secara tiba-tiba dunia diempas oleh bencana virus korona, termasuk Indonesia. Bencana ini membuat pemerintah mengambil kebijakan menahan berbagai kegiatan yang melibatkan orang banyak.

Seluruh masyarakat diminta bekerja dan berdiam di rumah masing-masing (work from home/WFH). Ketidakpastian bencana ini memengaruhi pelaksanaan sensus penduduk wawancara, di mana pada sensus penduduk wawancara petugas BPS akan mengunjungi setiap penduduk yang belum mengikuti sensus penduduk online.

Dengan kondisi yang ada, kegiatan ini akan bisa dilaksanakan setelah semua keadaan terkait virus korona sudah pulih dan normal kembali. Di sisi lain sensus penduduk tetap harus tuntas dilaksanakan karena tanpa sensus penduduk, seluruh perencanaan pembangunan dan kebijakan yang dibuat pemerintah dapat kehilangan dasar dan arah.

Selain itu, survei-survei lain sulit dilaksanakan karena tak tersedianya sampling frame sebagai dasar pelaksanaan survei. Konsekuensi dari semua ini adalah pelaksanaan sensus penduduk wawancara akan memiliki waktu yang sangat terbatas.

Hal yang bisa dilakukan adalah mengupayakan beban pelaksanaan sensus penduduk wawancara menjadi lebih ringan. Satu-satunya harapan adalah mengoptimalkan sensus penduduk online yang masih berjalan sampai saat ini. Dengan situasi yang terbatas sensus penduduk online menjadi alternatif bagi masyarakat untuk tetap dapat berperan dalam pelaksanaan sensus penduduk.

Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat 2019 yang dikeluarkan BPS, literasi internet masyarakat Indonesia untuk penggunaan ponsel di desa 69,63 persen dan di kota 80,24 persen. Dapat disimpulkan sebagian besar masyarakat di desa dan kota menggunakan ponsel untuk berbagai tujuan.

Data lain dari Statistik Kesejahteraan Rakyat Indonesia 2019 juga menunjukkan bahwa persentase masyarakat yang mengakses internet dengan menggunakan laptop sebesar 5,47 persen, menggunakan PC sebesar 16,42 persen, dan ponsel sebesar 96,95 persen. Hal ini menjadi potensi luar biasa bagi masyarakat untuk menerima informasi (sosialisasi) terkait pelaksanaan sensus penduduk maupun potensi untuk berperan aktif dalam melakukan pendataan mandiri melalui sensus penduduk online.

Membangun strategi pelaksanaan
Pandemi virus korona masih belum dapat dipastikan kapan akan berakhir dan seluruh kegiatan dapat kembali berjalan normal. Jika bencana ini belum tuntas sampai bulan Juli, maka harus dilakukan berbagai mitigasi agar Sensus Penduduk 2020 dapat terus dilaksanakan. Hal penting yang harus terus dilakukan di tengah kondisi tidak ideal adalah memperkuat jejaring sosial masyarakat itu sendiri.

Hal utama yang harus dilakukan BPS dan kementerian/lembaga terkait adalah memperkuat jejaring kerja antara kementerian lembaga dan pemerintah daerah serta berbagai organisasi dan kelompok masyarakat dengan memanfaatkan teknologi yang ada.

Hal strategis paling dekat adalah dalam masa WFH ini masyarakat didorong untuk melakukan sensus penduduk online. Dengan memanfaatkan ruang komunikasi dalam WFH, setiap kementerian lembaga atau pemerintah daerah dapat menyampaikan perintah dan imbauan kepada seluruh jajarannya sampai di level terbawah untuk ikut aktif dalam pengisian sensus penduduk online.

Contoh yang dapat dilaksanakan misalnya sekolah atau perguruan tinggi: mengingatkan dan membantu memonitor partisipasi anak didik dan mahasiswa pada sensus penduduk online, untuk kantor swasta dan pemerintah dapat menyampaikan pesan melalui e-mail atau pesan elektronik kepada para karyawan.

KOMPAS/LASTI KURNIA–Suasana Call Centre Sensus Penduduk 2020 Badan Pusat Statistik (BPS), di Gedung 2, Badan Pusat Statistik, Jakarta, Minggu (16/2/2020).

Di lingkungan setempat ketua RT juga dapat mengingatkan setiap warganya. Semua ini dapat dilakukan dengan mudah menggunakan berbagai fasilitas yang ada. Peran aktif tiap segmen masyarakat menjadi penting.

Strategi lain adalah memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah sampai pada struktur perangkat desa terkait perencanaan pelaksanaan sensus penduduk wawancara. Peran perangkat desa bahkan sampai di level rukun tetangga (RT) memiliki peran vital dalam pelaksanaan sensus penduduk wawancara.

Kemampuan perangkat desa khususnya ketua RT dalam mengenali wilayah dan warganya akan sangat membantu BPS dalam melakukan pendataan. Mengomunikasikan dan mengoordinasikan secara bersama-sama secara kuat pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 di tengah kondisi tidak ideal menjadi hal yang sangat penting.

Keberhasilan pelaksanaan sensus penduduk bukan hanya tanggung jawab BPS dan pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama karena sensus penduduk adalah milik kita bersama, milik Indonesia. Mari kita sukseskan sensus penduduk 2020 untuk mencatat Indonesia.

(Margaretha Ari Anggorowati, Kepala Subdirektorat Konsistensi Statistik BPS dan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Statistik)

Sumber: Kompas, 8 April 2020