Perbedaan Data Segera Diakhiri

Survei Berorientasi Proyek agar Dihentikan
Presiden Joko Widodo memutuskan mengakhiri perbedaan data dan informasi yang terlalu banyak versi. Ia meminta kementerian atau lembaga agar menghentikan survei-survei mencari informasi yang berorientasi pada proyek.

Mulai saat ini, untuk urusan data, pemerintah hanya akan menggunakan satu data dalam setiap pengambilan kebijakan atau keputusan, yakni dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Karena peran BPS sangat krusial dan strategis, Presiden mewanti-wanti agar data yang dihasilkan lembaga statistik nasional tersebut harus betul-betul riil, akurat, dan detail serta mencerminkan keadilan dan keadaan nyata di lapangan.

“Dari sejak masuk istana hingga sekarang, kalau saya ingin misalnya data kemiskinan, di Kementerian Kesehatan ada, Kementerian Sosial ada, BPS juga ada. (Tapi) datanya berbeda-beda. Ini yang mulai sekarang saya enggak mau lagi. Urusan data, pegangannya hanya satu sekarang di BPS. Namun, BPS sendiri kalau mengurus data juga yang benar,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada Pencanangan Sensus Ekonomi 2016 dan Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Sensus Ekonomi 2016, Selasa (26/4), di Istana Negara, Jakarta.

Selain Ketua DPR Ade Komarudin, hadir juga sejumlah menteri dalam Kabinet Kerja, antara lain Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Pada awal sambutannya, Presiden mengingatkan bahwa untuk memenangi kompetisi antarnegara, Indonesia harus mempunyai data dan informasi yang strategis, akurat, dan berkualitas sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Dengan demikian, setiap kali pemerintah memformulasi dan mengambil kebijakan, ada data dan informasi yang betul-betul bisa dipegang.

Presiden mencontohkan data soal produksi beras di Tanah Air yang selama ini tidak seragam, baik di Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, BPS, maupun kondisi di lapangan. “Beda-beda semua. Bagaimana saya akan memutuskan tidak impor beras, (kalau) datanya meragukan,” kata Presiden.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO–Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin memberikan laporan saat pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Sensus Ekonomi 2016 oleh Presiden Joko widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/4). Dalam sambutannya, Presiden meminta agar sensus yang dilakukan menghasilkan data akurat sehingga membantu pemerintah dalam mengambil keputusan. Sensus Ekonomi 2016 akan dilakukan 1-31 Mei.

Oleh karena itu, Presiden meminta kondisi seperti itu harus diakhiri, dengan menyampaikan data apa adanya. Jika memang harus impor beras, ya harus impor. Sebaliknya kalau tidak impor, ya harus diputuskan secara tegas tidak impor. Ke depan jangan lagi Presiden disodori data berbeda-beda.

“Ini harus diakhiri. Cukup hal-hal yang seperti itu. Orientasinya tidak lagi orientasi proyek: kementerian ini ada proyek survei, kementerian ini ada proyek cari data, kementerian ini ada proyek cari informasi. Enggak. Stop, stop, stop. Satu data sekarang yang kita pakai BPS. Tapi, kalau enggak benar juga, hati-hati,” ujar Presiden seraya berpesan agar petugas BPS serius bekerja dengan melakukan cek silang atas data yang diperoleh di lapangan.

Bukan hanya soal produksi beras, angka produksi beras dan jagung juga banyak versi. Angka tenaga kerja di BPS, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Ketenagakerjaan juga berbeda-beda. Begitu juga dengan potensi usaha. Perbedaan angka tersebut membuat pemerintah tidak tegas dan ragu-ragu dalam memutuskan kebijakan.

Berikan data yang benar
Pada kesempatan tersebut, Presiden juga meminta kepada semua pengusaha, mulai dari pengusaha besar hingga pengusaha menengah, kecil, dan mikro, untuk memberikan data yang benar kepada BPS. “Ini tidak ada urusannya dengan pajak, enggak usah takut. Jadi, kalau usahanya omzetnya misalnya 1.000 ya ngomong saja 1.000. Kalau 2.000, ya ngomong saja 2000. Enggak usah didiskon 2.000,” tutur Presiden.

Pemberian data yang benar, lanjut Presiden, akan membantu pemerintah agar tidak salah mengambil kebijakan. Presiden pun memahami, tidak mudah menjalankan tugas Sensus Ekonomi 2016 di tengah menjamurnya bisnis dalam jaringan (daring).

“Fokuslah pada hasil yang ingin kita dapat, yakni potret yang akurat dari kondisi dan potensi ekonomi dari wilayah yang paling kecil,” kata Presiden.

Kepala BPS Suryamin menyatakan, kemarin menjadi momen penting bagi BPS karena Sensus 2016 dicanangkan Presiden Jokowi. Kehadiran Presiden menjadi pendorong semangat dan motivasi bagi jajaran BPS.(SON/AHA)
————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 27 April 2016, di halaman 19 dengan judul “Perbedaan Data Segera Diakhiri”.