Berlin, musim dingin 2010, malam cerah, tetapi angin dingin menusuk. Saya naikkan kerah mantel untuk melindungi leher dan masukkan tangan ke dalam saku. Malam itu, selepas menonton pertunjukan musik di teater Schiller, saya berjalan kaki pulang ke hotel bersama Jagdish Bhagwati—guru dari banyak ekonom di dunia.
Kami berbincang tentang banyak hal, mulai dari buku sampai ramalan cuaca. Lalu, pembicaraan melebar kepada kemampuan ekonom meramal pertumbuhan ekonomi. Saya ingat, Bhagwati menjawab dengan cerdas dan jenaka, ”Oh, saya punya reputasi yang sangat baik sebagai peramal yang buruk.”
Saya tertawa. Kemampuan untuk menertawakan diri sendiri menunjukkan kita masih waras. Membuat ramalan pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, dan berbagai indikator lain—apalagi sampai dua angka di belakang koma—menunjukkan bahwa ekonom punya selera humor yang baik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Membuat prediksi ekonomi memang bukan pekerjaan yang mudah. Apalagi, di tengah dunia yang begitu bergejolak. Tiga minggu lalu, harga minyak masih berada di atas 70 dollar AS per barel dan dunia tercekam dengan risiko perang dagang. Namun, hari-hari ini harga minyak sudah berada di kisaran 50 dollar AS per barel; Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping bersepakat untuk tidak meningkatkan eskalasi perang dagang. Sebulan lalu, orang masih yakin bahwa The Fed akan terus menaikkan tingkat bunga. Namun, seminggu terakhir, orang berspekulasi bahwa The Fed akan mengakhiri normalisasi kebijakan moneter di AS.
Negara berkembang dan defisit transaksi berjalan
Pendeknya, begitu banyak variabel yang bergerak. Lalu, bagaimana cara kita membaca arah angin? Bagaimana kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2019?
Mungkin ada beberapa hal yang kita perlu catat di sini. Pertama, salah satu alasan mengapa pemerintah dan Bank Indonesia (BI) memilih stabilitas ekonomi makro ketimbang pertumbuhan ekonomi adalah masalah defisit transaksi berjalan. Langkah ini perlu diapresiasi. Sejauh ini, stabilitas ekonomi kita masih relatif baik. Langkah yang sama dulu juga dilakukan untuk mengatasi Taper Tantrum 2013. Namun, kita perlu mencatat: defisit transaksi berjalan sebenarnya adalah sesuatu yang normal dalam tahap pembangunan. Hampir semua negara berkembang, ditahap awal pembangunannya, mengalami defisit transaksi berjalan.
Mengapa? Karena mereka tak memiliki barang modal yang cukup sehingga harus mengimpornya dari negara maju. Ini terjadi di banyak negara, termasuk Singapura, Thailand, Korea, dan China. Bahkan, Vietnam masih mengalami defisit transaksi berjalan sampai tahun 2010. Setelah itu berangsur-angsur negara-negara itu mencetak surplus dalam transaksi berjalan melalui perbaikan dalam produktivitas dan efisiensi. Saat itu, pasar keuangan tak menghukumnya. Berbeda dengan masa lalu, saat ini pasar keuangan akan menghukum negara yang memiliki defisit transaksi berjalan. Tengok Filipina, dalam dua tahun terakhir, defisit transaksi berjalannya kurang dari 1 persen. Toh, peso Filipina dihukum oleh pasar keuangan. Ironis karena kita tahu, tanpa impor barang modal, negara berkembang, termasuk Indonesia, tak mungkin tumbuh cepat.
Tengok kasus Indonesia. Incremental output ratio (ICOR) saat ini sekitar 6,1 persen. Artinya, 1 persen pertumbuhan ekonomi membutuhkan rasio investasi terhadap produk domestik bruto (PDB) sekitar 6,1 persen. Jika ingin tumbuh 6 persen, kita membutuhkan rasio investasi terhadap PDB sebesar 36,6 persen. Investasi ini tentu harus dibiayai oleh tabungan domestik. Data dari Dana Moneter Internasional menunjukkan rasio tabungan domestik terhadap PDB saat ini hanya 32-33 persen. Padahal, kebutuhan investasi 36-37 persen dari PDB. Jika kita memaksakan ekonomi tumbuh 6 persen, ada selisih antara tabungan dan investasi. Selisih ini mencerminkan defisit dalam transaksi berjalan.
Dengan kata lain, apabila kita memacu pertumbuhan sampai 6 persen, defisit transaksi berjalan akan meningkat menjadi 4 persen. Lalu, pasar keuangan akan menghukum kita dengan nilai tukar yang melemah dan pasar keuangan yang bergejolak. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terperangkap kepada masalah defisit transaksi berjalan.
Untuk mengatasi, ada tiga pilihan. Pertama, menarik arus modal asing langsung. Saya pernah menulis di harian ini, pemerintah sebenarnya tak perlu terlalu khawatir dengan defisit transaksi berjalan, selama defisit transaksi berjalan dibiayai melalui penanaman modal asing (PMA) di sektor ekspor dan bukan portofolio. Jika pembiayaan defisit dalam bentuk PMA, modal tak mudah bergejolak. Sebaliknya, selama pembiayaan defisit transaksi berjalan dalam bentuk portofolio, defisit transaksi berjalan akan mengganggu kita karena modal dari luar akan begitu mudah meninggalkan Indonesia.
Untuk mengurangi volatilitas sumber pembiayaan portofolio, lakukan pendalaman pasar (financial deepening) dengan memberikan insentif agar lebih banyak sumber pembiayaan dari investor lokal supaya porsi pembiayaan eksternal menurun. Terapkan tobin tax atau reverse tobin tax. Sementara salah satu langkah penting yang perlu dilakukan untuk menarik PMA di sektor padat karya adalah revisi UU Ketenagakerjaan, merevisi daftar negatif investasi, dan memperbaiki iklim investasi. Beranikah pemerintah melakukan ini? Saya jadi ingat risalah Stephen Magee yang mengatakan: yang paling buruk dan membingungkan adalah kebijakan yang efisien secara politik, tetapi tidak efisien secara ekonomi.
Kedua, meningkatkan produktivitas agar untuk menghasilkan output yang sama hanya dibutuhkan investasi atau modal yang lebih kecil (menurunkan ICOR). Kita harus kembali menggerakkan ekspor manufaktur kita dan meragamkan produk dan tujuan ekspor kita. Basri dan Rahardja (2010) menunjukkan bahwa pendorong utama ekspor kita adalah produk dan pasar lama. Penemuan baru? Kurang dari 5 persen. Bahkan, kontribusi produk baru untuk pasar yang baru dalam pertumbuhan ekspor kita nyaris tidak ada. Artinya kita memang tak berubah banyak. Di sini dibutuhkan inovasi dan perbaikan kualitas sumber daya manusia.
Jika ICOR dapat diturunkan, misalnya menjadi 4 atau 5 persen, untuk pertumbuhan ekonomi 6,5 persen, hanya dibutuhkan rasio investasi terhadap PDB sebesar 26-32 persen. Dengan demikian, kita mampu mendorong pertumbuhan tanpa khawatir defisit transaksi berjalan.
Kedua, perkembangan pasar keuangan dan perekonomian global. Saya pernah menulis di harian ini, Rabu (15/8/2018), bahwa salah satu faktor yang dapat membuat rupiah menguat dan mengembalikan kestabilan sektor keuangan adalah penundaan kenaikan bunga The Fed. Minggu lalu, pemimpin The Fed, Jerome Powell, mengatakan, tingkat bunga The Fed tinggal sedikit di bawah netral. Maka, orang berspekulasi bahwa The Fed akan menghentikan kenaikan bunga dalam musim semi tahun depan. Lalu mata uang negara emerging markets (EM), termasuk Indonesia, Filipina dan India, menguat secara signifikan. Arus modal kembali mengalir ke EM. Sebaliknya, jika The Fed terus menaikkan suku bunganya sampai 3 persen pada akhir 2019, ada risiko rupiah serta pasar keuangan kembali rentan dan BI akan kembali menaikkan bunga.
Bukan tahun mudah
Ketiga, perang dagang. Jika perekonomian China melemah akibat perang dagang, ekspor kita akan melambat. Kita tahu, 40 persen dari ekspor kita ke China adalah batubara dan kelapa sawit. Minggu lalu, dalam pertemuan di G-20, Presiden Trump dan Presiden Xi tampaknya sepakat tidak melanjutkan eskalasi perang dagang. Apakah perang dagang akan berakhir? Penyelesaian perang dagang tak bisa diselesaikan lewat satu kali makan malam.
Dalam pertemuan di APEC, Wakil Presiden AS Mike Pence berdebat sengit dengan Presiden Xi. Diskusi terbatas minggu lalu di Lee Kuan Yew School of Public Policy yang dihadiri banyak ekonom berbagai negara juga menyampaikan kekhawatiran bahwa isu AS dan China lebih dari sekadar perang dagang: isu tentang rivalitas dominasi global. Karena itu, terlalu pagi mengambil kesimpulan.
Keempat, penurunan harga minyak tentu membantu menurunkan defisit migas. Namun, di sisi lain, penurunan harga minyak juga diikuti oleh penurunan harga batubara. Di sisi lain, kita melihat bahwa harga kelapa sawit juga menurun. Apakah harga minyak akan terus menurun?
Saya tidak tahu pasti, kita harus menunggu hasil pertemuan OPEC. Namun, baik kita mengingat apa yang terjadi pada 2015. Penurunan harga minyak dan komoditas secara tajam telah memukul perekonomian Indonesia. Ekonomi kita bahkan tumbuh di bawah 5 persen, penerimaan pajak melambat. Dampaknya terasa sampai saat ini. Karena itu, saran saya, jika harga minyak dan komoditas terus menurun, lakukan ekspansi fiskal untuk mendorong daya beli masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), padat karya tunai, bantuan langsung tunai. Kita tahu, pertumbuhan konsumsi tahun ini meningkat, salah satunya karena peningkatan alokasi yang signifikan untuk PKH.
Tahun 2019 bukan tahun yang mudah. Ada risiko bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat. Begitu banyak hal yang berubah. Saya ingat ucapan John Maynard Keynes, ”When the facts change, I change my mind”. Keynes benar. Kita harus cukup luwes mengantisipasi perubahan. Begitu banyak hal yang tak bisa diduga. Karena itu, baik bagi kita untuk mengingat lelucon ini: ekonom adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk meramal masa depan dan kemudian—dengan cara meyakinkan—menjelaskan mengapa ramalannya salah.
Muhamad Chatib Basri Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
Sumber: Kompas, 13 Desember 2018
