Kembangkan Jurusan Unggulan

Pemerintah Perlu Merangkul Perguruan Tinggi dalam Program Pembangunan
Pemerintah diminta untuk mengembangkan sejumlah program studi di perguruan tinggi yang dapat menopang prioritas pembangunan, seperti kemaritiman, infrastruktur transportasi, dan pertanian. Kaum muda perlu didorong untuk menekuni bidang-bidang itu dan berpartisipasi dalam memajukan bangsa.

“Ketika zaman Gus Dur (Presiden KH Abdurrahman Wahid) membentuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, minat ke program studi (prodi) kelautan sudah membaik. Untuk saat ini, bisa saja begitu,” kata Arif Satria, Dekan Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor dan anggota Dewan Kelautan Indonesia, di Jakarta, Selasa (16/6).

Namun, saat ini belum terlihat kampanye pemerintah untuk mengajak masyarakat masuk dalam bidang kelautan. Pemerintah juga belum merangkul perguruan tinggi untuk membahas jenis profesi dan kebutuhan yang menyokong Indonesia menjadi poros maritim dunia.

Menurut Arif, lapangan pekerjaan pendidikan kelautan dan perikanan sangat luas. Para lulusan pertanian bisa bekerja di perusahaan perikanan, galangan kapal, pelabuhan, wisata, atau pangan. “Pemberi beasiswa bisa memprioritaskan untuk pendidikan kelautan,” katanya.

Setelah diidentifikasi jenis-jenis profesi dan kebutuhan ilmu atau riset yang mendukung program pembangunan, pemerintah harus mengembangkan jurusan-jurusan itu. Dengan begitu, minat kaum muda bisa tumbuh. Para lulusan prodi unggulan nanti bisa memenuhi kualifikasi kerja yang dibutuhkan.

Wan Abbas Zakaria, Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia (FKPTPI) yang juga Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung, mengatakan, untuk mewujudkan kedaulatan pangan, pemerintah perlu memanfaatkan hasil riset dan inovasi teknologi pangan di perguruan tinggi. Penting juga menyediakan lahan-lahan praktik dan sarana prasarana penunjang lain.

FKPTPI bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada 8 Juni 2015. Forum mendesak pemerintah agar mendukung sektor pertanian dalam pendanaan, penyediaan alat, dan promosi kepada masyarakat. “Kami memberikan masukan. Pemerintah lewat Kementerian Pertanian berjanji untuk membantu,” kata Wan Abbas Zakaria.

Namun, menurut Anisur Rosyad, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, hingga kini belum terlihat bagaimana pemerintah meletakkan peran perguruan tinggi dalam pembangunan.

Baru wacana
Beberapa kalangan menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo masih berwacana soal pengembangan pertanian. Buktinya, produksi pertanian masih berkutat dengan teknologi kuno. “Alat-alat pertanian di kampus itu peninggalan zaman Orde Baru. Setelah Soeharto lengser, belum ada perhatian pemerintah,” ujar Dekan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor Ernan Rustiadi.

Perhatian minim juga dialami prodi teknik sipil dan transportasi. Menurut Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Bruri Triyono, pihaknya justru telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Tanah, Infrastruktur, dan Transportasi Korea Selatan untuk belajar tentang pengujian keselamatan moda transportasi. (ELN/DNE)
————–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 17 Juni 2015, di halaman 11 dengan judul “Kembangkan Jurusan Unggulan”.

Posted from WordPress for Android