Pemerintah mencanangkan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi sumber daya alam dan introduksi iptek untuk mendukung industri terkait. Program-program itu di antaranya Kawasan Ekonomi Khusus, Science and Techno Park, Techno Park, dan Pusat Unggulan Iptek. Bahkan, tahun 1990-an muncul nama Kawasan Ekonomi Terpadu. Sayangnya program-program itu belum berkembang dan berlanjut.
“Perlu ada pendekatan baru,” kata Pelaksana Tugas Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Syarief Widjaja, Sabtu (17/10) di Bogor, Jawa Barat, dalam pembahasan terkait laporan kegiatan Pengembangan Kawasan Kelautan dan Perikanan Terintegrasi (PK2PT).
Berdasarkan kunjungan ke Merauke, Sangihe, dan Natuna yang akan dijadikan proyek PK2PT, Syarief menemukan fasilitas, seperti pusat pembenihan ikan dan fasilitas pengolahan ikan, belum berjalan, rusak sebelum dioperasikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Data yang ada, 147 dari 816 lokasi kawasan perikanan terpadu terbengkalai dan tersendat pembangunannya. “Pembangunan fisik saja tak cukup, harus ada pembangunan manusia,” kata Syarief, yang juga Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Oleh karena itu, pelatihan diperlukan bagi nelayan setempat tentang teknik penangkapan dan pengolahan ikan. Peningkatan jumlah sumber daya manusia bidang perikanan dengan mengembangkan sekolah SMK kelautan dan perikanan di daerah, misalnya mendirikan SMK KP di Natuna.
Pengoperasian pusat industri kelautan dan perikanan terintegrasi juga tak hanya memerlukan pelabuhan pendaratan ikan yang sesuai jenis kapal nelayan. Namun, perlu juga fasilitas pendukung, seperti stasiun pengisian bahan bakar, ruang pendingin tempat penyimpanan ikan, suplai air bersih, dan jalur pemasaran ke sejumlah wilayah, termasuk ke luar negeri. Kawasan Kelautan dan Perikanan Terintegrasi Natuna, misalnya, target pemasarannya ke Hongkong.
Mengatasi fasilitas terbengkalai, Syarief berharap ada identifikasi masalah, pendataan ulang potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan begitu, pusat pertumbuhan dapat berkembang sehingga meningkatkan perekonomian warga.
Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Subandono Diposaptono menambahkan, pihaknya sedang menginventarisasi potensi dan masalah untuk masukan penyusunan tata ruang laut di kabupaten yang akan jadi K2PT, yang mencakup Technopark Kelautan dan Perikanan.
Dalam program KKP, ada 7 K2PT di wilayah terdepan yang akan dibangun, di antaranya Simeulue, Natuna, Maluku Tenggara Barat, Sangihe, Talaud, dan Merauke. Di sana akan dibangun Techno Park yang akan mengintroduksi hasil inovasi teknologi, seperti pembibitan ikan, teknik pengolahan, dan pengemasan hasil perikanan. (YUN)
———————–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 19 Oktober 2015, di halaman 14 dengan judul “Pusat Unggulan Butuh Terobosan”.
