Fokus pemerintah mengembangkan sektor maritim, di antaranya dengan perbaikan jaringan pelayaran ”tol laut”, perlu diikuti perbaikan industri pendukung berbasis riset kuat. Jika tidak, Indonesia hanya akan menjadi penonton.
”Rencana mengoptimalkan jalur pelayaran dari Aceh sampai Papua lewat tol laut harus diperjelas konsepnya. Jalur pelayaran Indonesia sudah dibuka semua, mulai timur ke barat. Jadi, masalah sebenarnya bukan jalur, melainkan dukungan infrastruktur transportasinya,” papar Erwandi, Kepala Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), ketika dihubungi dari Jakarta, Kamis (30/10).
Tanpa memperkuat industri pembuatan kapal dan sistem pelayaran, Indonesia hanya akan menjadi penonton. ”Sekarang saja, pemilik kapal banyak orang asing,” katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dominasi pelayaran asing tampak dari muatan kapal asing pengangkut barang dari dan ke luar negeri, yang menguasai muatan 92,5 persen dengan total muatan 322,5 juta metrik ton. Adapun muatan dalam negeri, kapal asing menguasai 50 persen dari total angkutan barang.
Data Guru Besar Kelautan Institut Pertanian Bogor Rokhmin Dahuri menunjukkan, sejak 1987, Indonesia menghabiskan devisa rata-rata 16 miliar dollar AS per tahun guna membayar jasa armada kapal asing untuk ekspor-impor ataupun pelayaran antarpulau di Indonesia. Padahal, potensi pemasukan pelayaran di Indonesia amat besar.
Selain melayani kepentingan dalam negeri, jalur pelayaran Nusantara juga potensial meraup devisa dari pelayaran lintas negara. Data Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) 2010, sekitar 45 persen komoditas yang diperdagangkan di dunia—senilai 1.500 triliun dollar AS per tahun—diangkut melalui laut Indonesia.
Peluang industri pembuatan kapal dalam negeri, menurut Erwandi, sangat tinggi seiring terus naiknya kebutuhan atas kapal. Diperkirakan, lima tahun terakhir kapal yang beroperasi di perairan nasional naik dari 6.000 unit menjadi 12.000 unit dengan nilai masing-masing unit Rp 200 miliar hingga Rp 500 miliar.
Permintaan atas kapal pun akan terus meningkat. ”Namun, industri perkapalan Tanah Air sulit berkembang. Industri ini butuh minimal 200 unit industri komponen atau dua kali lipat dari yang ada sekarang,” katanya.
Sementara itu Kepala Balai Dinamika Pantai BPPT Rahman Hidayat mengingatkan pentingnya peningkatan riset-riset dasar dan terapan di bidang kemaritiman. ”Kami baru kirim 20 ahli ke Korea Selatan untuk alih teknologi membangun kapal selam. Bandingkan dengan Korsel yang mengirim 400 doktornya ke Jerman saat awal membangun kapal selamnya,” ungkapnya.
Rahman berharap pemerintah tak hanya memikirkan pembangunan lima tahun dan mengejar proyek instan, misalnya memenuhi kebutuhan tol laut dengan impor kapal besar-besaran. ”Kita harus memiliki visi jauh ke depan dan itu dibutuhkan investasi di bidang sumber daya manusia,” tuturnya. (AIK)
Sumber: Kompas, 31 Oktober 2014
