Iklim Kondusif untuk Riset

Benahi Aturan yang Hambat Hilirisasi Penelitian Perguruan Tinggi
Lingkungan yang kondusif perlu diciptakan pemerintah agar riset terus meningkat sehingga tujuan hilirisasi riset tidak sekadar wacana. Berbagai hambatan pelaksanaan riset di perguruan tinggi dan lembaga penelitian pun harus diatasi. Saatnya menciptakan iklim kondusif.

Aneka hambatan yang dimaksud mulai dari belum selarasnya riset yang dihasilkan dengan kebutuhan hingga birokrasi penelitian yang tidak fleksibel.

Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Dimyati, Jumat (19/2), di Jakarta, mengatakan, terobosan untuk menciptakan iklim riset yang kondusif terus diupayakan pemerintah.

Kemristek dan Dikti mendorong agar urusan pertanggungjawaban keuangan yang diterima peneliti dari negara bisa diubah berbasis output. Sebab, urusan pelaporan keuangan ini menjadi salah satu masalah yang bisa jadi temuan. Dana penelitian yang tersedia juga ada yang tidak terserap karena trauma akan pelaporan keuangan yang rumit. Pertanggungjawaban keuangan yang diberlakukan selama ini menuntut peneliti harus melaporkan penggunaan keuangan (SPJ) secara individu. Peneliti dituntut memahami aturan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa, pemberian honor, pajak, serta perjalanan dinas.

Namun, dengan berbasis output, peneliti mempertanggungjawabkan dengan hasil yang ditetapkan. Misalnya manuskrip, model, publikasi nasional, publikasi nasional terakreditasi, publikasi internasional bereputasi, dan riset berbasis inovasi berdasarkan tingkat kesiapan teknologi.

“Kuncinya adalah standardisasi nilai luaran penelitian dalam bentuk uang/rupiah, semua skim output dalam penyerapan anggarannya ditentukan oleh berapa persen keluaran yang diselesaikan,” ujar Dimyati.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Penguatan Inovasi, Kemristek dan Dikti, Jumain Appe mengatakan, guna mendukung hilirisasi riset, Kemristek dan Dikti mengidentifikasi sejumlah regulasi yang menghambat, lalu mulai berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mencari solusi.

Untuk produk alat kesehatan, misalnya, butuh uji klinis yang panjang. Hal ini mulai dibahas dengan Kementerian Kesehatan untuk mencari titik temu.

Demikian pula dengan Kementerian Pertanian untuk menyinkronkan produksi benih tanaman atau hewan yang dipasarkan. Jangan sampai apa yang dihasilkan dari riset perguruan tinggi terhambat karena beragam aturan yang ada.

“Termasuk untuk upaya pengurangan pajak bagi industri yang mendukung riset PT juga sudah dibahas dan membutuhkan keputusan dari presiden,” ujar Jumain.

Anas Miftah Fauzi, Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor, mengatakan, perlu ada fleksibilitas penggunaan anggaran dari APBN agar pelaksanaan riset dan pengembangannya lebih leluasa. “Fleksibilitas perlu diberikan, tetapi tetap akuntabel,” ujar Anas.

Rektor Universitas Airlangga Mohammad Nasih mengatakan, untuk menghilirkan riset perguruan tinggi menjadi produk yang bisa dimanfaatkan harus melalui serangkaian uji coba. Hal ini juga berarti butuh biaya besar.

“Jika riset itu berupa produk yang memiliki potensi jual tinggi, perusahaan yang bekerja sama dengan kami biasanya bersedia membiayai. Kalau tidak, biasanya ya, berhenti,” kata Nasih.

Menurut Nasih, hambatan kerja sama industri dan perguruan tinggi harus dapat diatasi. “Karena masih ada perbedaan pandangan, PT meneliti apa yang bisa diteliti, sedangkan industri berpikir bagaimana memproduksi barang yang dapat dijual dengan harga tinggi,” ujar Nasih.(ELN/DEN)
—————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 Februari 2016, di halaman 11 dengan judul “Iklim Kondusif untuk Riset”.