Keputusan rencana pemindahan ibu kota Republik Indonesia akhirnya diambil Presiden Joko Widodo dalam Rapat Kabinet Terbatas, 30 April 2019.
Dalam rentang 10 tahun terakhir, usulan dan wacana memindahkan ibu kota semakin mengemuka. Presiden Jokowi telah menugaskan Bappenas untuk mengkaji kemungkinan tersebut sejak awal Kabinet Kerja bekerja.
Dalam artikel saya di Kompas (28 Juli 2010 dan 18 September 2010), saya mengemukakan beberapa alasan pemindahan ibu kota. Alasan utamanya adalah karena Jakarta sudah tidak cocok dari segi daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga mengganggu kehidupan penghuninya, baik dari segi lingkungan, sosial, psikologis, maupun kesehatan. Kemacetan yang parah, banjir, polusi, pemborosan bahan bakar minyak, dan berada di jalur gempa menjadi alasan Jakarta sudah tidak layak lagi sebagai ibu kota.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Peluang pemindahan ibu kota menjadi momentum untuk menggeser episentrum pembangunan ke luar Jawa, khususnya Indonesia timur. Dengan demikian, secara politik, menjadi momen perwujudan pemerataan pembangunan dan penegasan politik bahwa pembangunan tidak lagi Jawa sentris, tetapi Indonesia sentris.
Penolakan tentang pemindahan ibu kota tentu merupakan hal wajar. Namun, penolakan hanya karena besarnya biaya pemindahan tidak boleh menjadi penghambat karena membenahi Jakarta sekarang juga membutuhkan biaya sangat besar. Biaya tersebut dapat dipakai untuk membangun ibu kota baru. Apalagi, biaya pemindahan dan pembangunan ibu kota dapat dianggarkan untuk tahun jamak sambil menggandeng pihak swasta.
Kota Pancasila
Setelah keputusan diambil, hal mendesak yang perlu segera dilakukan adalah kajian penentuan lokasi dan selanjutnya membuat dan merancang rencana induk ibu kota baru. Sekadar urun rembuk, beberapa pemikiran berikut dapat dipertimbangkan menjadi bagian dari rencana induk tersebut.
Dalam rencana induk, ibu kota baru itu harus menjadi kota yang mencerminkan nilai Pancasila, khususnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI. Maka, pertama, kantor kementerian sebaiknya dibangun dengan arsitektur rumah adat Nusantara. Ada kantor kementerian dengan gaya arsitektur Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Ambon, Papua, dan seterusnya.
Kedua, buat zonasi wilayah, katakanlah zona Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan seterusnya. Zona-zona itu bukan untuk memisahkan, melainkan untuk menegaskan bahwa ibu kota Republik Indonesia adalah milik dan melindungi beragam suku di dalamnya. Dibuat aturan, siapa pun warga yang ingin mendiami zona tertentu, apa pun suku dan agamanya, harus membangun rumah dengan gaya dan model arsitektur rumah adat sesuai dengan zonanya.
Ketiga, ada zona-zona khusus untuk pembangunan rumah ibadah dengan membolehkan setiap agama membangun rumah ibadah di situ. Demikian pula, dibangun balai-balai pertemuan lintas agama dan suku tempat di mana semua warga dapat berkumpul dan berinteraksi sosial, baik untuk upacara adat, keagamaan, maupun menyelesaikan berbagai persoalan secara adat.
Keempat, dengan demikian, ibu kota baru tersebut harus menjadi kota yang bervisi dan bernuansa jauh ke depan dengan karakteristik multikulturalistik-komunitarianistik, sekaligus postmodernistik. Perancang kota harus memperkirakan kecenderungan 100 tahun ke depan dan melandasi rancang bangun ibu kota baru.
Postmodernistik karena di dalamnya dipadukan rancang bangun tradisional khas rumah adat suku-suku Nusantara dengan bangunan-bangunan futuristik ultramodern yang menandai perkembangan zaman.
Multikulturalistik-komunitarianistik karena rancang bangun ibu kota yang baru itu haruslah mencerminkan kekhasan budaya beragam suku Nusantara yang mendiami Indonesia tercinta secara toleran, saling menghargai, dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika.
Kelima, dengan demikian, tanpa menutup kemungkinan hadir pusat-pusat perbelanjaan modern, di ibu kota yang baru dibangun pula pasar-pasar tradisional yang bersih dan terkelola baik. Juga ada pasar malam tradisional serta alun-alun untuk beragam kegiatan komunal tradisional dan modern: semacam sekaten berdampingan dengan pergelaran musik atau agenda pertunjukan modern.
Keenam, ibu kota yang baru juga adalah sebuah kota dengan pelayanan publik yang sudah terdigitalisasi sehingga hampir tidak ada pelayanan tatap muka atau manual. Semuanya serba daring dengan menggunakan teknologi informatika modern.
Akan tetapi, sebagaimana disinggung di atas, ibu kota baru tetap ramah secara sosial karena ada ruang-ruang pertemuan dan interaksi sosial berupa balai pertemuan, ruang rekreasi bersama, serta tempat-tempat fasilitas umum dan sosial untuk kuliner, olahraga, rekreasi, dan tempat bermain anak.
Ramah lingkungan
Tentu saja, ibu kota baru ini haruslah kota yang ramah secara lingkungan dan sosial. Itu berarti, tata ruangnya dirancang dengan mencerminkan kota hijau di masa datang. Dengan rancangan yang visioner, tidak dimungkinkan ada bongkar pasang dan alih fungsi ruang oleh siapa pun.
Ruang-ruangnya sudah terbagi dan tertata di zonanya masing-masing: untuk perkantoran pemerintah, untuk pengembangan bisnis, untuk sekolah, bangunan rumah ibadah, fasilitas umum dan sosial, ruang terbuka hijau, tempat pengelolaan sampah, penampungan dan pengolahan air limbah, dan seterusnya.
Jalan-jalan di tengah kota, dalam permukiman warga dalam zona-zona ataupun lingkar luar, telah dirancang dan ditata secara rapi tidak boleh diubah oleh siapa pun kelak. Pemanfaatan lahan juga sudah diatur secara ketat agar tidak tumpang tindih dan alih fungsi.
Di bidang transportasi, sudah dirancang rapi moda transportasi umum multimoda, baik di permukaan, di atas permukaan, maupun di bawah permukaan, termasuk moda transportasi ultramodern masa depan.
Di pusat kota hanya diperbolehkan menggunakan kendaraan sepeda. Sementara itu, di wilayah permukiman dan lingkar luar kota hanya boleh menggunakan mobil dan sepeda motor listrik yang bersumber dari energi terbarukan.
Energi yang dipakai hanya berasal dari energi terbarukan, baik panel surya, angin, hidro, maupun biomassa seperti sampah. Untuk itu, setiap gedung pemerintah, bangunan komersial, dan pusat perbelanjaan harus memiliki panel surya, cukup untuk memenuhi konsumsi listrik masing-masing.
Karena itu pula, selain halaman gedung ditanami pohon untuk memberikan kesejukan udara, hutan kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi salah satu prasyarat utama kota baru ini. Hutan kota harus dibangun di beberapa bagian kota sebagai sumber kesejukan sekaligus menyerap gas rumah kaca.
Gedung emisi nol
Secara khusus, gedung-gedung perkantoran pemerintah, gedung-gedung komersial, harus memenuhi prinsip zero emission building, yaitu bangunan yang memanfaatkan sinar matahari dan menggunakan listrik sesedikit mungkin.
Juga angin dialihkan sedemikian rupa sehingga tak banyak memakai penyejuk udara (AC) di siang hari. Bersamaan dengan itu, atap dari gedung-gedung tersebut dirancang dapat dibuka tutup, menyesuaikan kondisi hujan atau panas untuk mengurangi pemakaian listrik.
Tidak kalah pentingnya adalah setiap bangunan dan rumah tinggal diwajibkan memiliki sumur resapan dan kolam penampungan air hujan. Airnya diolah di pengolahan air agar dapat dimanfaatkan warga.
Sungai dan kali yang mengalir di tengah atau di sekitar kota, perlu dibangun sedemikian rupa untuk menjadi tempat wisata rakyat. Atraksi budaya dapat digelar di sepanjang sungai dan menjadi tempat hiburan warga.
Tentu saja ibu kota yang baru adalah kota yang ramah terhadap warga berkebutuhan khusus dan anak-anak serta pejalan kaki. Karena itu, trotoar haruslah dirancang cukup lebar untuk memungkinkan warga dapat berjalan kaki tanpa merasa keamanannya terganggu. Lapangan dan tempat bermain untuk anak adalah prioritas dan terbuka untuk semua anak berinteraksi tanpa hambatan suku dan agama.
Karena itu pula, kota yang baru ini akan menjadi kota penuh toleransi, jauh dari tindak kekerasan. Kota penuh damai dan bahagia dengan penjagaan oleh warga kota secara bergiliran dengan saling mengenal dan melayani satu sama lain.
Inilah kota Pancasila, yang warganya percaya akan Tuhan yang Maha Esa, yang menghormati sesama manusia dalam persaudaraan sesama anak bangsa yang beragam suku dan agamanya, yang menyelesaikan segala persoalan secara musyawarah mufakat di balai-balai pertemuan umum tanpa mengabaikan forum formal semacam lembaga perwakilan rakyat dan lembaga penegakan hukum, dan dengan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi semua warganya.
Ibu kota yang baru seperti itu akan menjadi obyek wisata yang menarik bukan hanya bagi warga domestik, melainkan juga bagi pelancong dari luar. Kota ini sekaligus memperlihatkan cita rasa warisan budaya nenek moyang Indonesia, tetapi sekaligus terbuka akan perkembangan modern tanpa meninggalkan kekhasan budayanya.
A SONNY KERAF
Sumber: Kompas, 19 Juni 2019
