Berita | Gawai | hukum | Internet | teknologi | telekomunikasi | Kamis, 11 Juni 2020 - 00:10 WIB
Dalam waktu dekat, Zoom akan meluncurkan sistem keamanan ”end-to-end encryption” yang melindungi privasi penggunanya. Namun, fitur ini direncanakan hanya akan diberikan kepada pengguna berbayar.
Berita | hukum | Internet | Kamis, 4 Juni 2020 - 13:42 WIB
Serangan siber di Indonesia pada Januari-Mei 2020 meningkat tajam. Situs pemerintah menjadi target utama serangan “data breach”, yaitu pengaksesan atau pengungkapan informasi rahasia tanpa…
Berita | hukum | Pendidikan Tinggi | Senin, 1 Juni 2020 - 13:05 WIB
Tekanan terhadap kebebasan mimbar akademik terus terjadi. Hal ini berlawanan dengan semangat UU No 12/2012, yakni setiap topik yang diangkat merupakan bagian dari strategi…
Berita | hukum | Internet | Sabtu, 23 Mei 2020 - 13:47 WIB
Kebocoran data pribadi kembali terjadi. Sebanyak 2,3 juta data pribadi sensitif warga Indonesia, meliputi nama, alamat, nomor induk kependudukan, dan nomor kartu keluarga diduga…
Berita | etika | hukum | Kedokteran | Kamis, 14 Mei 2020 - 23:00 WIB
BPOM akan menghentikan produksi dan mencabut izin edar produsen obat yang melanggar proses produksi dan distribusi obat cacing Ivermectin.
Berita | hukum | Internet | Kamis, 14 Mei 2020 - 22:18 WIB
Pencurian data hingga serangan ”ransomware” dinilai menunjukkan mekanisme penerapan keamanan siber di berbagai perusahaan tidak berfungsi sesuai harapan.
Berita | Gawai | hukum | Internet | Senin, 11 Mei 2020 - 10:48 WIB
Kepercayaan pengguna terhadap perlindungan privasi menjadi hal penting dalam upaya penerapan teknologi menghadapi pandemi Covid-19. Tanpa adanya jaminan privasi, dikhawatirkan masyarakat tidak bersedia berpartisipasi.
Berita | hukum | Internet | Selasa, 5 Mei 2020 - 10:17 WIB
Data pribadi semakin bernilai di mata pelaku kejahatan siber. Mereka memperdagangkan di jaringan gelap dark web
Berita | etika | hukum | Lingkungan | Rabu, 29 April 2020 - 11:42 WIB
Keberadaan lubang-lubang bekas tambang terus menelan korban jiwa dan menimbulkan bencana. Persoalan itu tak kunjung tuntas karena ada celah dalam regulasi, yakni Undang-Undang tentang…
Berita | hukum | Lingkungan | sosial | Sabtu, 25 April 2020 - 13:05 WIB
Berbagai kalangan meminta DPR untuk menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ”omnibus law”. Alasannya, RUU itu dinilai tidak matang sehingga berpotensi menimbulkan karut-marut peraturan.
Untuk pemesanan buku, silahkan Whatshapp WhatsApp wa.me/6285284038688 atau pun melalui facebook Intrans Publishing, Instagram @intranspublishingstore serta Intrans Online bookstore