Revitalisasi Dipercepat

- Editor

Jumat, 24 Juni 2016

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah Fokus pada Pendidikan Vokasional
Peta jalan revitalisasi pendidikan vokasional formal dan nonformal sedang disiapkan pemerintah. Penyusunannya direncanakan selesai paling lama enam bulan. Revitalisasi pendidikan vokasional dipercepat untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia.

Dengan daya saing yang lebih baik, tenaga kerja Indonesia akan memiliki peluang kerja lebih baik di luar negeri. Selain itu, revitalisasi pendidikan vokasional dinilai juga akan mendorong dihasilkannya lulusan yang mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi pembangunan.

Percepatan revitalisasi pendidikan vokasional dibahas dalam pertemuan di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kamis (23/6), di Jakarta. Menteri Koordinator PMK Puan Maharani, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, serta Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri hadir dalam pertemuan itu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Puan, peta jalan yang disiapkan untuk meningkatkan pendidikan vokasional ditargetkan bisa dilaksanakan paling lama empat-enam bulan. Peningkatan ini diwujudkan selain melalui pendidikan umum (SMA), kejuruan (SMK), dan perguruan tinggi politeknik serta akademi, juga lewat pelatihan.

Ia menjelaskan, peningkatan pendidikan vokasi bertujuan membuat kaum muda Indonesia memiliki peluang kerja yang luas di dalam dan luar negeri. Selain itu, mereka juga dapat berperan lebih baik dalam pembangunan sesuai dengan potensi dan kompetensi yang dimiliki.

Puan menambahkan, pelaksanaan teknis percepatan revitalisasi yang terkait SMK dilakukan oleh Kemdikbud. Percepatan revitalisasi terkait politeknik dan akademi dilakukan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Adapun Kemnaker mengoordinasikan revitalisasi balai latihan kerja dan magang.

Puan menekankan agar akses terhadap pendidikan vokasi di daerah-daerah diperluas. Selain itu, diingatkannya, perlu upaya berkesinambungan untuk menggandeng dunia industri.

Darmin mengatakan, rapat koordinasi beberapa kali dilakukan guna menyamakan pandangan dalam perencanaan peningkatan pelatihan dan pendidikan vokasional. “Kita sudah memiliki kelembagaannya. Saat ini diperlukan percepatan dan semua bisa ikut bersama pemerintah dalam mengembangkan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan perekonomian. Dengan bersama-sama, jalan untuk merevitalisasi menjadi lebih cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.

Perubahan kurikulum
Menurut Anies, untuk penguatan SMK, Kemdikbud fokus pada upaya perubahan kurikulum agar bisa lebih mencerminkan kebutuhan dunia kerja dan perekonomian. Selain itu, rasio SMK terhadap SMA juga akan disesuaikan.

Ia menyatakan, usaha peningkatan mutu pendidikan di SMK membutuhkan dukungan mutu dan kompetensi para guru. Penyediaan sarana dan prasarana tak ketinggalan perlu dimutakhirkan agar sesuai dengan perkembangan. Sarana dan prasarana yang tersedia saat ini kebanyakan sudah usang.

“Kami menginginkan lulusan SMK bisa diakui industri di dalam negeri dan global. Untuk mewujudkannya, peningkatan kompetensi dengan sertifikasi akan disiapkan,” ujar Anies.

200.000 orang
Kemnaker, menurut Hanif, fokus pada perbaikan kualitas pelatihan tenaga kerja guna memperkuat aspek kompetensi mereka. Saat ini, tenaga kerja Indonesia sebagian besar berpendidikan SD dan SMP.

Ia menjelaskan, perbaikan pelatihan kerja dan pemagangan sudah dirintis. Pemagangan sudah bisa menjangkau 200.000 orang per tahun. Ada sekitar 2.000 perusahaan yang digandeng dan memberikan kuota magang sebanyak 100 orang per tahun. Kemnaker juga fokus memperkuat balai latihan kerja (BLK), baik yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Dalam APBN 2016, pemerintah menganggarkan pelatihan bagi lebih dari 990.000 orang. Adapun setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi diperkirakan menciptakan sekitar 200.000 lapangan kerja.

Setiap tahun, terdapat 2,2 juta orang yang tak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Ada siswa yang lulus SMP sederajat, tetapi tak melanjutkan ke SMA/SMK. Selain itu, tidak semua orang yang lulus sekolah menengah melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
(ELN)
—————
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 24 Juni 2016, di halaman 12 dengan judul “Revitalisasi Dipercepat”.

Yuk kasih komentar pakai facebook mu yang keren

Informasi terkait

Di Balik Lambang Garuda di Selembar Ijazah
Dari Quick Count ke Quick Lie: Kronik Naik Turun Ilmu Polling di Indonesia
AI Membaca Kehidupan: Dari A, T, C, G ke Taksonomi Baru
Petungkriyono: Napas Terakhir Owa Jawa dan Perlawanan Sunyi dari Hutan yang Tersisa
Zaman Plastik, Tubuh Plastik
Suara yang Menggeser Tanah: Kisah dari Lereng yang Retak di Brebes
Kalender Hijriyah Global: Mimpi Kesatuan, Realitas yang Masih Membelah
Mikroalga: Si Hijau Kecil yang Bisa Jadi Bahan Bakar Masa Depan?
Berita ini 6 kali dibaca

Informasi terkait

Senin, 7 Juli 2025 - 08:07 WIB

Di Balik Lambang Garuda di Selembar Ijazah

Minggu, 6 Juli 2025 - 15:55 WIB

Dari Quick Count ke Quick Lie: Kronik Naik Turun Ilmu Polling di Indonesia

Sabtu, 5 Juli 2025 - 07:58 WIB

AI Membaca Kehidupan: Dari A, T, C, G ke Taksonomi Baru

Jumat, 27 Juni 2025 - 14:32 WIB

Zaman Plastik, Tubuh Plastik

Jumat, 27 Juni 2025 - 08:07 WIB

Suara yang Menggeser Tanah: Kisah dari Lereng yang Retak di Brebes

Berita Terbaru

Artikel

Di Balik Lambang Garuda di Selembar Ijazah

Senin, 7 Jul 2025 - 08:07 WIB

Fiksi Ilmiah

Bersilang Nama di Delhi

Minggu, 6 Jul 2025 - 14:15 WIB

Artikel

AI Membaca Kehidupan: Dari A, T, C, G ke Taksonomi Baru

Sabtu, 5 Jul 2025 - 07:58 WIB