Meski kita memiliki banyak ekonom terkemuka, Sumitro Djojohadikusumo (1917-2001) adalah satu-satunya ekonom yang dijuluki “Begawan Ekonomi Indonesia”.
Media-media internasional menyebutnya ekonom top. Sejak muda, reputasinya memang telah mendunia. Karena itu, pada 1953 PBB memintanya menjadi anggota lima ahli dunia (group of five top experts) yang ditugasi menyusun laporan tentang persoalan pembangunan ekonomi.
Sebagai intelektual dan teknokrat, posisinya sebagai pendiri Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) sering membuatnya disalahpahami sebagai seolah-olah sekubu dan sepemikiran dengan murid-muridnya, Widjojo cs, yang dulu oleh David Ransom disebut Mafia Berkeley. Anggapan itu tentu saja keliru.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sumitro seorang sosialis, tepatnya sosial demokrat. Sosialisme bukan hanya pandangan intelektualnya, karena ia juga salah satu pemimpin Partai Sosialis Indonesia (PSI). Tak heran, saat Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda pada 1956-yang berakibat pada pulangnya para profesor Belanda yang mengajar di UI-tempat yang dipikirkan Sumitro untuk menyekolahkan murid-muridnya yang ketika itu sudah menjadi dosen muda adalah London School of Economics (LSE), perguruan tinggi yang didirikan kaum Sosialis Fabian di Inggris.
Meski menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Nederlandsche Handels-Hoogeschool (Sekolah Tinggi Perdagangan Belanda), Rotterdam, Belanda, Sumitro juga pernah kuliah di LSE dan Universite de Sorbonne (Perancis). Karena itu, ia sangat terkesan dengan model pendidikan di LSE, terutama terhadap kuliah-kuliah Harold J Laski dan menginginkan murid-muridnya bisa belajar di sana.
Saking terobsesinya dengan LSE, dulu ia sering menyebut FEUI sebagai JSE, The Jakarta School of Economics. Seperti pengakuan dalam buku biografinya, sebagai sosialis ia memang menginginkan murid-muridnya mempelajari sosialisme.
Karena waktu itu Inggris masih tahap pemulihan pasca-Perang Dunia II, tak ada lembaga yang mampu membiayai rencana itu. Pada saat bersamaan, lembaga donor dari Amerika Serikat, Ford Foundation, baru saja membuka kantor perwakilan di Indonesia. Namun, sayangnya, Ford hanya bermitra dengan perguruan tinggi AS, salah satunya University of California at Berkeley.
Mengingat Sumitro satu-satunya doktor ekonomi di UI waktu itu, dan kebanyakan dosen ekonomi lain berlatar belakang pendidikan non-ekonomi, untuk mengatasi krisis pengajar akhirnya tawaran Ford diterima. Widjojo cs pun akhirnya dikirim ke Berkeley. Itu pun dengan sebuah keterangan tambahan.
Sumitro akhirnya menerima Berkeley sebagai mitra karena dekan FE kebetulan rekannya sendiri, yaitu Andreas Papandreou, seorang sosialis berkebangsaan Yunani. Faktor Papandreou inilah yang membuat Sumitro melepas Widjojo cs ke Berkeley.
Modal nasional
Karena pengaruh ayahnya, Margono Djojohadikusumo, yang menjabat inspektur koperasi pada masa kolonial, Sumitro menulis disertasi tentang efek depresi besar terhadap perekonomian rakyat di Hindia Belanda. Disertasi itu, “Het Volkscredietwezen in de Depressie” (1942), bisa menggambarkan sebagian haluan pemikirannya sebagai seorang sosialis. Berbeda dengan sosialisme Sjahrir yang bercorak liberal, sosialisme Sumitro sangat kuat corak nasionalismenya.
Dawam Rahardjo (2017) menggolongkan pemikiran ekonominya sebagai beraliran sosialisme-negara. Anggapan itu bisa dibenarkan. Dalam pandangan Sumitro, bagi negara seperti Indonesia yang merdeka dengan mewarisi struktur ekonomi kolonial, negara punya peran penting dalam perekonomian. Apalagi, sejak awal ia juga melihat bahwa transformasi ekonomi dari yang semula bercorak kolonial pada sebuah perekonomian nasional telah dibatasi oleh kurangnya jumlah kelas menengah di Indonesia. Berbeda dengan Filipina, kita memang tak banyak memiliki kelas pengusaha saat merdeka. Karena itu, kedudukan modal asing, terutama Belanda, tak banyak berubah sesudah proklamasi kemerdekaan.
Transformasi yang berarti baru terjadi setelah pemerintah menghapus “hak sejarah” perusahaan-perusahaan Belanda dalam perdagangan internasional melalui agenda nasionalisasi. Di tengah sedikitnya kelas menengah pribumi, negara mau tak mau jadi memiliki peran dominan dalam perekonomian.
Namun, meski menerima kehadiran negara sebagai aktor ekonomi, Sumitro juga terus mendorong munculnya kelas pengusaha pribumi. Baik dalam posisinya sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam Kabinet Natsir maupun Menteri Keuangan dalam Kabinet Wilopo, dan kemudian Kabinet Burhanuddin Abdullah, Sumitro konsisten menerbitkan kebijakan yang mendorong lahirnya kelas menengah pengusaha, termasuk melalui gerakan koperasi.
Meski menganut strategi industrialisasi dalam pembangunan, Sumitro sangat memperhatikan faktor modal nasional dalam proses industrialisasi. Ia bukan ekonom dan teknokrat yang permisif terhadap modal asing. Untuk membiayai Rencana Urgensi Perkembangan Industri 1951-1952, misalnya, ia enggan menggunakan investasi yang berasal dari modal asing. Untuk menutup kebutuhan investasi, ia memilih mengumpulkan modal dari keuntungan kegiatan perdagangan. Jadi, modal investasi di sektor industri didapat dari kegiatan perdagangan bukan berasal dari investasi asing.
Dalam industri tekstil, ia mengeluarkan peraturan untuk memberi pengusaha pribumi dan koperasi, khususnya yang tergabung dalam Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI), kesempatan mengimpor bahan baku cambrics dari Belanda dan Jepang. Secara berjenjang, GKBI kemudian memasarkan cambrics kepada koperasi batik primer, yang selanjutnya meneruskan ke anggotanya dengan harga murah. Keuntungan dari kegiatan perdagangan itu kemudian digunakan untuk membangun pabrik mori yang dimiliki koperasi.
Melalui strategi itu terlihat karakter nasionalis seorang Sumitro. Ia lebih mengedepankan modal nasional untuk membangun perekonomian. Mereka yang menyebut Sumitro bertanggung jawab atas membanjirnya modal asing sejak 1967 pastilah tak membaca sejarah dengan benar. Ketika UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing selesai disusun, Sumitro masih menjadi “pelarian” politik di luar negeri. Ia baru dirangkul kembali oleh pemerintah menjelang penyusunan kabinet pada 1968.
“Action man”
Kesaksian mengenai nasionalisme Sumitro sempat ditulis Soe Hok Gie dalam catatan hariannya yang dibukukan (1983).
Dalam banyak hal, pemikiran ekonomi Sumitro sebenarnya banyak bersesuaian dengan pemikiran Soekarno. Hanya saja, keduanya lalu berselisih tajam mengenai bagaimana harus menghadapi dan memperlakukan PKI. Dalam soal terakhir itulah ia lalu memutuskan untuk menentang Soekarno, sebuah sikap yang kemudian membuatnya jadi lawan politik bersama dengan sejumlah tokoh Masyumi, seperti Muhammad Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, Prawoto Mangkusasmito, dan Mr Muhammad Roem.
Memperingati satu abad kelahirannya, kita sebenarnya membutuhkan banyak tokoh seperti Sumitro, seorang pemikir yang juga action man. Sebagai teknokrat, ia setia kepada posisi ideologisnya, dan sebagai politisi ia berani mempertahankan sikap politiknya di hadapan kekuasaan, meskipun untuk itu ia harus membayar mahal pilihannya.
FADLI ZON, WAKIL KETUA DPR; ALUMNUS UI DAN LSE
—————
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 7 Juni 2017, di halaman 7 dengan judul “Nasionalisme Ekonomi Sumitro”.
