Calon mahasiswa baru di Universitas Terbuka cenderung didominasi lulusan baru sekolah menengah atas. Hal itu dipicu mahalnya biaya pendidikan tinggi serta kemudahan mengakses pelajaran jarak jauh melalui internet.
KOMPAS/MEDIANA–Kompleks Universitas Terbuka Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten.
Sekitar sepuluh tahun terakhir, profil calon mahasiswa baru di Universitas Terbuka cenderung didominasi lulusan baru sekolah menengah atas. Mahalnya biaya pendidikan tinggi serta kemudahan mengakses pelajaran jarak jauh melalui internet menjadi faktor yang memengaruhi tren itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rektor Universitas Terbuka (UT) Ojat Darojat saat ditemui di sela-sela Rapat Kerja Nasional UT 2020, Kamis (5/3/2020), di kompleks kampus UT Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, secara spesifik mencontohkan penerimaan mahasiswa baru tahun 2019, yakni 70 persen dari total 90.000 orang pendaftar adalah lulusan sekolah menengah atas (SMA), termasuk sekolah menengah kejuruan dan Kejar Paket C.
Satu dekade sebelumnya, mahasiswa di UT didominasi karyawan baik berlatar aparatur sipil negara (ASN) maupun tidak. Sebagai gambaran, 80 persen dari sekitar 1,72 juta alumni UT berprofesi sebagai guru, pegawai ASN, dan karyawan swasta. Mereka menempuh pendidikan tinggi di UT untuk memperbaiki kompetensi sehingga tetap relevan dengan instansi mereka bekerja.
Bagi karyawan ASN, khususnya, mereka umumnya dibiayai oleh instansinya untuk belajar di UT karena sejumlah pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota dan provinsi gencar menandatangani nota kesepahaman kerja sama dengan UT.
Sejalan dengan tren lulusan baru SMA/SMK mendaftar mahasiswa di UT, Ojat menyebut munculnya angkatan kerja yang mengambil belajar kompetensi keahlian tertentu berdurasi pendek atau disebut juga microlearning. Modul microlearning memiliki struktur pembelajaran yang terdiri dari satu pengenalan konsep, satu aktivitas yang harus dilakukan, dan satu perubahan perilaku. Sebagai contoh, keterampilan las. UT bekerja sama dengan Universitas Indonesia untuk pengembangan modul microlearning keterampilan las.
”Mahasiswa berlatar belakang angkatan kerja mengambil modul microlearning keterampilan las dasar pertama. Apabila merasa ingin tambah keterampilan, mereka ambil modul lanjutan. Pelaksanaannya mirip pendidikan vokasi,” ujarnya.
Menurut Ojat, UT yang berdiri sejak 1984 kini mengoptimalkan sistem pembelajaran jarak jauh berbasis internet. Mahasiswa yang tinggal jauh dari lokasi UT dapat tetap mengikuti pelajaran dengan mengunduh materi dan menyelesaikan tugas sampai mereka lulus.
Pihak UT pun terbuka bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta yang ingin materi mata pelajaran mereka disebarluaskan lewat internet. Ada 14 perguruan tinggi swasta, seperti Politeknik Negeri Batam dan Universitas Tarumanagara, bekerja sama dengan UT. Sekitar 4.000 mahasiswa non-UT sudah mengakses mata pelajaran.
KOMPAS/MEDIANA–Bupati Kabupaten Sanggau Paolus Hadi (kiri) dan Rektor Universitas Terbuka Ojat Darojat
Masyarakat di pelosok
Bupati Kabupaten Sanggau Paolus Hadi menyampaikan, keberadaan UT tetap relevan bagi masyarakat di pelosok dan perbatasan yang ingin mengakses pendidikan tinggi dan meraih gelar sarjana. Tawaran belajar jarak jauh berbasis internet memudahkan akses mereka.
Di Kabupaten Sanggau, baru 3 persen dari total penduduk mereka sekitar 483.000 orang sudah bergelar sarjana. Sisanya didominasi lulusan SD sampai SMP. ”Dengan ada nota kesepahaman kerja sama dengan UT, pemerintah daerah sebenarnya bisa mengirim pegawai untuk menempuh pendidikan tinggi. Semua kebutuhan belajar dibiayai oleh pemerintah,” kata Paolus.
Namun, Paolus menyayangkan belum meratanya suplai layanan internet di Kalimantan Barat. Hal itu menyebabkan program belajar jarak jauh berbasis internet tetap susah diakses.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Achmad Ridwan memaparkan, di Sumsel, pemerintah daerah berusaha mengadakan sarana layanan akses internet desa dan laman desa. Hal itu bertujuan membantu warga yang ingin mengakses layanan belajar jarak jauh. Tahun 2019, misalnya, ada pengadaan sarana layanan akses internet ke sekitar 170 desa.
Oleh MEDIANA
Editor EVY RACHMAWATI
Sumber: Kompas, 5 Maret 2020
