CATATAN IPTEK
Berbagai persoalan lingkungan, mulai dari cuaca ekstrem hingga runtuhnya ekosistem telah menjadi kecemasan utama penduduk dunia saat ini, seperti tercermin dalam laporan Global Risk Perception Survey 2019. Namun demikian, kecemasan sesungguhnya terjadi karena upaya untuk mengerem dan mengurangi risiko bencana global ini nyaris menemui jalan buntu.
Survei global tentang risiko bencana yang paling dikhawatirkan ini dilakukan terhadap 1.000 pengambil keputusan dari kalangan publik, swasta, akademisi dan civil society di berbagai belahan dunia. Laporan ini dirilis dalam pertemuan World Economic Forum di Davos pada 21 Januari.
Hasil survei ini menunjukkan, dari 10 risiko yang paling dikhawatirkan terjadi secara global, lima di antaranya merupakan persoalan lingkungan, dengan cuaca ekstrem menempati peringkat tertinggi. Kekhawatiran nomor dua adalah kegagalan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta nomor tiga terjadinya bencana alam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
KOMPAS/WAWAN H PRABOWO–Kilatan petir mewarnai langit yang mendung di kawasan Jakarta, Kamis (13/12/2018) malam. Saat ini, sejumlah daerah memasuki musim pancaroba, peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Musim pancaroba ditandai dengan kondisi cuaca yang cepat berubah. Saat pagi cerah, siang hari panas, tiba-tiba muncul awan, dan sore hujan lebat.
Risiko berikutnya secara berturut-turut berupa pencurian data, serangan siber, bencana lingkungan karena ulah manusia, pengungsian global, hilangnya biodiversitas dan runtuhnya ekosistem, krisis air, dan terakhir hilangnya nilai aset karena gelembung ekonomi. Dalam laporan ini, krisis air dikelompokkan sebagai risiko sosial, walaupun sebenarnya juga beririsan dengan persoalan lingkungan.
“Dari semua risiko, persoalan yang terkait dengan lingkungan menunjukkan dengan jelas bahwa dunia saat ini menuju bencana katastropi,” sebut laporan ini.
Laporan Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNISDR) berdasarkan data dari Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) yang dirilis pekan lalu menyebutkan, tidak ada negara di dunia yang luput dari cuaca ekstrem sepanjang 2018. Banjir, kekeringan, badai dan kebakaran lahan telah berdampak terhadap 57,3 juta jiwa.
Jelas bahwa, berbagai risiko lingkungan yang paling dikhawatirkan secara global ini sebenarnya saling terkait dengan penyebab utamanya adalah ulah manusia sendiri. Dalam hal ini, dominannya ekonomi rente yang ekstraktif mengeruk alam menjadi awal persoalan ini.
Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), yaitu kelompok ilmuwan iklim independen yang diinisiasi Perserikatan Bangsa Bangsa, menyebutkan bahwa perubahan iklim memicu perubahan frekuensi, intensitas, luas spasial, durasi dan waktu dari cuaca ekstrem. Hal ini bisa mengakibatkan cuaca ekstrem yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Di Indonesia, intensitas cuaca ekstrem juga menunjukkan penguatan, terutama karena perubahan pola hujan dan penguatan siklon tropis. Kajian yang dilakukan peneliti Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Siswanto untuk disertasinya menemukan, tren hujan ekstrem di Indonesia, sejak tahun 1900 hingga 2010, telah mengalami peningkatan intensitas yang signifikan. Hujan lebat berdurasi pendek (antara 1-3 jam), meningkat signifikan secara statistik. Sedangkan hujan berdurasi menengah (4-6 jam), dan durasi lama (> 6 jam), juga meningkat, meskipun belum terlalu tinggi.
Kenaikan frekuensi hujan ekstrem diikuti kian panjangnya jumlah hari tanpa hujan setahun. Jadi, periode hujan singkat, tetapi lebih lebat, berikutnya kemarau panjang. Fenomena ini terjadi secara global.
Dengan menganalisis data satelit dan data stasiun seluruh dunia dari Global Precipitation Climatology Project dan Climate Prediction Center Merged Analysis of Precipitation, Lau dan Wu (2007) mencatat pergeseran signifikan distribusi fungsi probabilitas hujan tropis di berbagai negara pada 1979-2003. Itu terjadi pada kenaikan kejadian hujan kategori lebat (10 persen curah tertinggi) dan turunnya hujan ringan (5 persen curah hujan terendah).
Namun demikian, di tengah ancaman yang semakin nyata dan terus meningkat, upaya untuk mengerem laju perubahan iklim sepertinya menuju jalan buntu. Laporan IPCC tahun 2018 telah menyarankan, untuk mencegah bencana global kita harus mengerem laju pemanasan Bumi tidak lebih dari 1,5 derajat celcius dibandingkan suhu sebelum era Revolusi Industri.
Disebutkan, jika laju pemanasan global mencapai 2 derajat celcius, maka kenaikan muka air laut akan mencapai 6 meter dan lebih dari 99 persen koral akan punah, dan tentu saja, cuaca ekstrem akan semakin menjadi.
Namun, saran ini rekomendasi ini ditolak oleh negara-negara penghasil emisi dan produsen utama minyak fosil, seperti Amerika Serikat, Rusia, Saudi Arabia, dan Kuwait. Bahkan, dalam wawancara dengan BBC pada 8 November 2018, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak percaya dengan laporan-laporan terkait dampak perubahan iklim itu.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, kegagalan untuk mengerem laju pemanasan global bukan hanya imoral, namun juga tindakan bunuh diri. Seperti diingatkan ekolog dari Oregon State University, William Ripple yang pada 2017 menyampaikan seruan global, nasib Bumi masa depan tergantung pada tindakan kita saat ini.
Para ilmuwan menemukan bukti-bukti kuat bahwa Bumi pernah mengalami pemusnahan massal setidaknya lima kali. Terakhir, pemusnahan massal terjadi 66 juta tahun lalu akibat jatuhnya meteor raksasa ke Bumi. Periode ini dikenal sebagai kepunahan Cretaceous yang mengakhiri zaman dinosaurus. Beda dengan sebelumnya, pemusnahan massal di Bumi kali ini berpeluang disebabkan ulah manusia sendiri….–AHMAD ARIF
Sumber: Kompas, 30 Januari 2019
