Atasi Gempa, Perlu Standar Baru Infrastruktur

Bencana-bencara besar sering mendapat perhatian besar publik. Namun, bencana berdampak lebih kecil ternyata lebih sering terjadi, nyaris mingguan frekuensinya. Negara-negara berkembang terdampak signifikan. Dampak bencana berupa kematian, pengungsian warga, dan penderitaan lainnya terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan. “Ini bukan masalah masa depan, ini masalah sekaang,” ujar Mami Mizutori, perwakilan Sekjen PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana, dikutip dari “The Guardian”, Minggu (7/7/2019)

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO–Longsor di Cililin – Rumah milik Asep Suratman (45) di Kampung Jati Radio, Desa Cililin, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, rusak parah setelah diterjang tanah longsor, Maret 2017. Musibah ini merusak dua rumah warga, dan mengakibatkan 2 warga terluka. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini namun warga masih trauma serta khawatir terjadi longsor susulan. Perlu perubahan standar untuk bangunan infrastruktur baru yang lebih tahan terhadap dampak perubahan iklim. –Kompas/Rony Ariyanto Nugroho (RON)–11-03-2017

Menurut Mizutori, pembahasan harus mulai bergeser pada bagaimana membuat standar baru untuk bangunan infrastruktur yang baru. Perubahan itu agar bangunan infrastruktur lebih tahan terhadap efek pemanasan global atau dampak perubahan iklim seperti banjir, suhu ekstrem, badai. Pembaruan standar juga perlu dilakukan untuk pembangunan jalan, rel KA, pabrik-pabrik, pembangkit listrik, dan jaringan air minum.

Dia memperkirakan, tambahan biaya untuk perubahan itu hanya sekitar tiga persen. Nilai secara global sekitar 2,7 triliun dollar AS (sekitar Rp 37.800 triliun). “Jumlahnya tidak besar namun investor tidak menyediakan, Ketahanan harus menjadi hal yang kita bayar. Tanpa memperhitungkan investasi di bidang adaptasi, kita tidak akan selamat,” ujar Mizutori.

Pekan lalu beberapa negara Eropa diserang arus udara panas dari Gurun Sahara. Suhu panas tersebut merupakan rekor terpanas, melebihi rekor sebelumnya pada Juni 2016. Pekan lalu, catatan udara panas mencapai 45,5 derajat Celsius.

Sebagai langkah adaptasi dan mitigasi untuk mengurangi risiko bencana, dibutuhkan beberapa hal. Di antaranya, sistem peringatan dini untuk cuaca buruk atau ancaman bencana, infrastruktur yang lebih baik guna menghadapi kekeringan atau pun banjir, serta kejelian pemerintah melihat kerentanan. Solusi terbaik adalah menggunakan kondisi ekosistem secara alami untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Ekosistem seperti hutan mangrove, gambut, dan hutan alam, harus diutamakan.

Mereka yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim adalah kaum miskin, perempuan, anak-anak, kaum difabel, pengungsi. Selain itu, mereka yang tinggal di permukiman yang tidak memiliki akses pada kebutuhan dasar kebersihan dan kesehatan.

Mizutori menggarisbawahi pendekatan persoalan perubahan iklim yang amat sektoral. Persoalan iklim dan emisi gas rumah kaca biasanya diurusi kementerian-kementerian khusus: ekonomi, lingkungan, atau energi. Sementara yang bertanggung jawab membangun infrastruktur adalah kementerian yang berbeda, sedangkan urusan perlindungan masyarakat diurusi bagian pemerintahan yang lain lagi. (The Guardian/ISW)

Sumber: Kompas, 9 Juli 2019