Teknologi informasi komunikasi dapat menjadi salah satu kontributor untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Untuk itu, kesiapan jaringan, konten digital, infrastruktur, dan keterampilan sumber daya manusia perlu terintegrasi dengan rencana pembangunan.
Partner and President Director McKinsey & Company Indonesia Phillia Wibowo, Senin (9/3), di Jakarta, menyebutkan, Indonesia belum siap mengembangkan teknologi informasi komunikasi (TIK) tersebut.
Mengutip Global Information Technology Report 2014 World Economy Forum 2014, Indonesia menempati peringkat ke-85 dalam hal kesiapan infrastruktur dan konten digital. Tenaga terampil di sektor TIK ada di urutan ke-61. Dari segi pemanfaatan untuk kehidupan sehari-hari, Indonesia berada di posisi ke-63.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dalam riset kami yang terakhir, kami meneliti secara kuantitatif dan kualitatif terhadap pelaku TIK, seperti pengusaha dan pemangku kepentingan. Hasilnya, Indonesia belum mempunyai ekosistem TIK, agenda, dan rencana induk,” ujar Phillia.
Dia menilai, investasi di bidang TIK sudah banyak dilakukan pengusaha telekomunikasi yang bermitra dengan asing. Namun, iklim penanaman modal di Indonesia belum ramah, yang terlihat dari lamanya mengurus izin dan ketersediaan lahan.
Managing Partner TMT South East Asia McKinsey & Company Michael Gryseels mengatakan, Pemerintah Indonesia bisa mencontoh India yang mendukung penuh industri manufaktur telepon pintar. Tidak hanya menyediakan iklim investasi yang bagus, Pemerintah India juga memberikan insentif dan mendorong investor asing untuk turut membina tenaga kerja lokal.
“Sepuluh tahun lalu, industri manufaktur India, khususnya produk telepon seluler, minim. Sekarang India bisa mengekspor telepon pintar,” kata Michael.
Terkait rencana penyediaan infrastruktur pita lebar Indonesia, Phillia mengungkapkan, pertumbuhan produk domestik bruto akan naik 1,21 -1,38 persen dari setiap peningkatan penetrasi 10 persen pita lebar.
Pemerintah Indonesia menargetkan akses pita lebar 18,7 juta per akhir 2015. Wakil Sekretaris Dewan TIK Nasional M Andy Zaky menyampaikan, pihaknya memantau penggunaan pita lebar untuk bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan pemerintahan. (MED)
———————–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 10 Maret 2015, di halaman 17 dengan judul “Integrasikan dengan Rencana Pembangunan”.
