Dana Khusus Riset Dasar Mulai Beroperasi

Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia atau DIPI resmi beroperasi mulai Rabu (30/3/2016). DIPI merupakan lembaga mandiri di bawah naungan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia yang menyediakan pendanaan berkelanjutan khusus riset dasar atau fundamental, yang selama ini kalah pamor dibandingkan riset terapan.

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro berharap, peresmian DIPI menjadi pendorong para lulusan pendidikan tingkat lanjut di universitas ternama luar negeri melanjutkan risetnya di Indonesia. “Masalahnya, doktor-doktor yang ingin melanjutkan riset kelas dunia di Indonesia menghadapi kenyataan bahwa dana riset terbatas dan skema pendanaan rumit,” katanya di sela-sela peresmian DIPI di Jakarta, Rabu (30/3/2016).

Bambang pun sudah mengalami sulitnya menjadi peneliti semasa mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Selain harus fokus dengan substansi penelitian, ia juga disibukkan oleh hal-hal administrasi, termasuk mengumpulkan nota belanja dan fotokopi guna laporan pertanggungjawaban dana hibah riset. Karena itu, ia saat itu lebih banyak mengambil pekerjaan sebagai konsultan bagi klien dibandingkan penelitian karena lebih menguntungkan.

Untuk itu, Bambang ingin DIPI membuat riset bergairah di Indonesia dan diarahkan agar juga bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Berkembangnya riset akan mendukung peningkatan daya saing Indonesia karena pertumbuhan ekonomi didasari oleh inovasi.

DIPI memberikan hibah penelitian dengan menyeleksi proposal yang masuk dari para peneliti, berdasarkan kualitas, orisinalitas gagasan, dan kecakapan penelitinya. Bidang penelitian tidak dibatasi berdasarkan disiplin ilmu, tetapi punya delapan area penelitian, yaitu identitas, keragaman, dan budaya; kepulauan, kelautan, dan sumber daya hayati; kehidupan, kesehatan, dan nutrisi; air, pangan, dan energi; bumi, iklim, dan alam semesta; bencana dan ketahanan masyarakat terhadap bencana; material dan sains komputasi; serta ekonomi masyarakat dan tata kelola.

KOMPAS/JOHANES GALUH BIMANTARA–Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro berbincang dengan Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Sangkot Marzuki (kedua dari kiri) dalam peresmian Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia atau DIPI pada Rabu (30/3/2016), di Jakarta.

Dengan demikian, baik peneliti ilmu eksakta maupun sosial berkesempatan untuk mendapatkan pendanaan. Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Sangkot Marzuki menuturkan, untuk proposal riset yang lolos, DIPI akan memberikan pendanaan penelitian tahun jamak, yang pengelolaannya terpisah dari siklus tahunan anggaran negara. Hal ini diharapkan memotivasi peneliti untuk adu kreativitas mengajukan gagasan-gagasan terbaik mereka, selain melakukan penelitian yang sudah menjadi program institusi masing-masing.

Selama ini, riset dasar cenderung ketinggalan dibandingkan riset terapan. Belanja riset dasar perguruan tinggi negeri Indonesia pada 2010 hanya 23,02 persen, sedangkan riset terapan 56,62 persen. Jumlah proposal riset dasar yang didanai pemerintah juga turun, dari tidak lebih dari 150 judul pada 2007 menjadi tidak lebih dari 50 judul tahun 2012 (Kompas, 23/4/2015).

Sangkot menambahkan, pembentukan DIPI mendapat dukungan dari negara sahabat, yaitu Amerika Serikat melalui United States Agency for International Development (USAID), Australia melalui Knowledge Sector Initiative, serta Inggris melalui Newton Fund. Terkait hal itu, Bambang ingin keberadaan DIPI tidak hanya mendukung pendanaan riset, tetapi juga meningkatkan kolaborasi riset dengan mitra luar negeri.

Peresmian DIPI dilanjutkan dengan Diskusi “Promoting Scientific Culture of Excellence”, membahas peran penting ilmu pengetahuan dalam memajukan bangsa. Narasumber yaitu anggota AIPI Prof Emil Salim, US Science Envoy to Indonesia 2010-2012 Bruce Alberts, US Science Envoy for the Ocean 2014-2016 Jane Lubchenco, dan Foreign Secretary of the Australian Academy of Science Prof Cheryl Praeger.

J GALUH BIMANTARA

Sumber: Kompas Siang | 30 Maret 2016
————–
Pembiayaan Riset Berkelanjutan

DIPI Tidak Mematok Besaran Dana Hibah
Peneliti yang hendak menekuni riset fundamental mencari kebaruan dalam ilmu pengetahuan kini terjamin didanai dan tak perlu disibukkan oleh urusan administrasi penunjang. Hal itu dimungkinkan melalui skema hibah riset dari Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI) merupakan lembaga independen di bawah naungan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) yang menyediakan pendanaan berkelanjutan bagi riset fundamental. Dalam jangka pendek, hasil riset fundamental tidak akan langsung terlihat karena berupaya mencari kebaruan pada bidang ilmu tertentu, termasuk kaidah, model, dan teori baru. Namun, tanpa riset fundamental, tak ada modal ilmiah yang mendasari lahirnya inovasi dan teknologi bermutu.

“Pengelolaan dana oleh DIPI independen, tidak terikat mekanisme keuangan negara pada umumnya,” kata Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro saat peresmian DIPI, Rabu (30/3), di Jakarta. Dana DIPI bisa membiayai riset beberapa tahun, tak seperti APBN yang bersiklus tahunan.

Hal itu membuat pembiayaan fleksibel. Peneliti tak perlu membuat laporan keuangan rinci dilengkapi berkas seperti jika menggunakan APBN. Peneliti bisa lebih fokus pada substansi riset.

Selama ini, peneliti disibukkan administrasi, mencatat pengeluaran, termasuk ongkos portir atau ojek. Bahkan, mengumpulkan nota fotokopi. “Seorang doktor fisika bisa-bisa lebih ahli urusan administrasi ketimbang bidang fisika,” ujar Bambang.

Namun, ia mengingatkan, pengurus DIPI harus menjaga akuntabilitas pengelolaan dana karena itu dana publik.

Wakil Ketua AIPI Satryo Soemantri Brodjonegoro, perancang pembentukan DIPI, menjamin DIPI punya prosedur pengelolaan yang bisa dipertanggungjawabkan meski tak menggunakan rezim APBN. Caranya, peneliti terpilih dipastikan punya rekam jejak riset terpercaya.

Jangka panjang
Satryo menjelaskan, dengan skema APBN, dana bagi riset fundamental sulit berjalan. Sebab, penelitian hanya boleh di tahun anggaran bersangkutan dan hasil riset dituntut ada pada tahun itu juga. Padahal, riset fundamental bisa bertahun-tahun, tak mungkin beberapa bulan. “Karena itu, peneliti astronomi tidak pernah dapat karena riset mereka sangat teoretis,” ujarnya.

Selain itu, jika riset gagal atau hasil tak sesuai rencana, peneliti melanggar regulasi keuangan rezim APBN. Padahal, perbedaan hasil dengan dugaan awal bisa menghasilkan kebaruan. Ketua AIPI Sangkot Marzuki mencontohkan, pada 1880-an, Christiaan Eijkman meneliti 10 tahun di Batavia untuk menemukan mikroba penyebab beri-beri sehingga bisa mengetahui obatnya.

Eijkman gagal menemukan mikroba target, tetapi mendapat kebaruan bahwa beri-beri bukan disebabkan mikroba, melainkan kekurangan vitamin B1. Itu membuat Eijkman diganjar Nobel bidang fisiologi tahun 1929. Dengan birokrasi penelitian saat ini, hal itu tidak mungkin diberi tempat sehingga DIPI lahir untuk mengatasinya.

Berdasarkan Atlas of Islamic World Science and Technology yang dirilis Royal Society pada 2014, alokasi anggaran penelitian ilmu pengetahuan dasar di Indonesia terus menurun setiap tahun dan tinggal 10 persen dari total dana riset pada 2012. Selain itu, data SCImago Journal and Country Rank, selama 1996-2014 Indonesia hanya posisi ke-57 di dunia dalam jumlah artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional. Adapun Singapura peringkat ke-32, Malaysia ke-36, dan Thailand ke-43.

DIPI dipercaya menggalang dana dari pemerintah, swasta, dan sumber internasional. Saat ini, sumber dananya Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) didukung Pemerintah Australia melalui Knowledge Sector Initiative Amerika Serikat melalui Badan untuk Pembangunan Internasional AS (USAID) dan Kerajaan Inggris lewat Newton Fund.

Satryo memperkirakan, DIPI membutuhkan Rp 400 miliar per tahun untuk hibah riset, tetapi realisasi bisa lebih atau kurang, bergantung jumlah proposal riset yang masuk. “Kalau dipatok, uang tidak terbatas. Yang membatasi itu kemampuan,” ujarnya.

Direktur Eksekutif DIPI JW Saputro mengatakan, ada delapan tema riset yang bisa didanai. Tahun ini diprioritaskan dua tema, yaitu identitas, keragaman, dan budaya; serta kehidupan, kesehatan, dan nutrisi. Ia berharap peneliti yang mengajukan sudah membentuk konsorsium dengan peneliti lain. Lebih baik lagi jika multidisiplin ilmu.

Satryo menambahkan, syarat bagi peneliti yang ingin mengajukan proposal riset adalah harus mampu mencapai terobosan baru atau memutakhirkan ilmu yang sedang berkembang. Tidak ada syarat umur atau status pendidikan, tetapi rekam jejak peneliti dalam riset harus kuat. Proposal dikaji tim ahli, termasuk ahli asing. Jika lolos, kebutuhan dana dihitung, lalu DIPI meminta dana pada LPDP. (JOG)
——————
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 31 Maret 2016, di halaman 14 dengan judul “Pembiayaan Riset Berkelanjutan”.